SELARASRIAU.COM, PEKANBARU – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (BEM FKIP Unri) menuntut pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menindak tegas pelaku pembakaran. Mahasiswa menilai kabut asap yang menyelimuti Riau tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan.
Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (23/10/2026). Mahasiswa meminta pemerintah tidak hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat pencegahan agar kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.
Koordinator lapangan aksi, Syukri Hidayat, mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia FKIP Unri, mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi langkah penanganan karhutla. Menurutnya, penanganan yang dilakukan selama ini masih perlu dimaksimalkan agar masyarakat tidak terus menanggung dampak kebakaran.
“Kami meminta pemerintah lebih serius menangani persoalan kabut asap ini. Pelaku pembakaran harus ditindak tegas, dan pencegahan harus diperkuat supaya kejadian seperti ini tidak terus berulang,” kata Syukri.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM FKIP Unri menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pemerintah diminta membenahi penanganan kabut asap. Kedua, aparat penegak hukum didesak menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ketiga, pemerintah diminta memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi.
Kabut Asap Ganggu PJJ dan Ujian Mahasiswa
Selain mendesak penindakan pelaku karhutla, mahasiswa menyoroti dampak kabut asap terhadap proses pendidikan. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan tersendiri karena mahasiswa tengah menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan memasuki masa ujian.
Syukri mengatakan, situasi tersebut menambah tantangan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akademik. Kabut asap yang masih dirasakan di Pekanbaru membuat persoalan pendidikan akibat karhutla perlu mendapat perhatian serius.
“Mahasiswa sekarang sedang menjalani PJJ dan sudah memasuki masa ujian. Kondisi kabut asap ini menjadi kendala dalam proses pembelajaran, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan,” ujarnya.
Menurut Syukri, dampak karhutla tidak bisa hanya dilihat dari luas lahan yang terbakar atau jumlah titik api. Gangguan terhadap aktivitas belajar juga perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika kondisi udara memengaruhi kegiatan masyarakat.
Mahasiswa Soroti Asap yang Masih Menyelimuti Pekanbaru
Mahasiswa juga mempertanyakan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru meskipun sejumlah titik api di Riau sebelumnya telah padam.
Syukri menduga asap yang dirasakan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebakaran di Riau, tetapi juga berpotensi berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah lain, seperti Jambi, Kalimantan, dan sekitar Palembang.
Dugaan tersebut menjadi salah satu alasan mahasiswa meminta penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meski demikian, asal asap perlu dipastikan melalui data dan pemantauan instansi terkait.
Menurutnya, pemadaman api saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kabut asap. Pengawasan, koordinasi lintas daerah, penegakan hukum, dan pencegahan harus berjalan beriringan.
Syukri mengakui pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani kabut asap. Namun, ia menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat agar dampaknya tidak terus dirasakan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.
Melalui aksi di depan Kantor Gubernur Riau itu, Aliansi BEM FKIP Unri berharap tuntutan mahasiswa mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Mahasiswa meminta penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyasar penegakan hukum dan pencegahan jangka panjang.
Mereka berharap upaya tersebut dapat mengurangi risiko kabut asap berulang serta melindungi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan pendidikan di Riau. (*)
