Latest Posts

Wako Agung Nugroho Wanti-wanti Kepala SD, Jangan Ada Gratifikasi dalam SPMB 2026

Sat, 13 Jun 2026 07:50:47 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengingatkan seluruh kepala sekolah dasar (SD) negeri di Kota Pekanbaru agar menjauhi praktik gratifikasi maupun segala bentuk penyimpangan selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Peringatan itu disampaikan Agung saat membuka Sosialisasi Surat Edaran Wali Kota Nomor 61 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB, yang digelar di Ruang Multimedia Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (12/6/2026).

Menurut Agung, masa penerimaan siswa baru merupakan salah satu tahapan yang rawan terjadi praktik-praktik yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Karena itu, seluruh kepala sekolah diminta menjaga integritas dan menjalankan aturan yang berlaku secara konsisten.

"Yang penting saat ini adalah terus berbuat baik dengan niat yang baik, tetapi juga harus dijalankan melalui cara yang benar. Jika caranya melenceng, maka niat semulia apa pun akan tetap bernilai salah di mata hukum. Ini prinsip yang wajib dipegang seluruh jajaran Pemko, termasuk pihak sekolah," tegas Agung.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut sengaja dilakukan sejak awal sebagai langkah pencegahan agar pelaksanaan SPMB berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi.

Agung mengumpulkan para kepala sekolah dasar negeri untuk menyamakan persepsi sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi persoalan yang mungkin muncul selama proses penerimaan murid baru berlangsung.

Meski pelaksanaan SPMB tingkat SD di Pekanbaru selama ini relatif berjalan lancar, menurutnya kewaspadaan tetap harus ditingkatkan agar tidak ada celah bagi terjadinya pelanggaran.

"Kita tidak boleh lengah. Semua harus berjalan sesuai aturan sehingga hak setiap calon murid untuk mendapatkan kesempatan yang adil tetap terjaga," ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Kota Pekanbaru turut melibatkan Inspektorat dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Kehadiran Inspektorat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah mengenai mekanisme pengawasan serta langkah yang harus diambil jika menghadapi persoalan di lapangan.

Agung juga meminta para kepala sekolah tidak ragu berkoordinasi dengan Inspektorat apabila menemui kendala maupun tekanan dari pihak luar selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.

"Kalau ada persoalan atau tekanan dari pihak mana pun, segera komunikasikan. Dengan begitu, setiap masalah bisa diselesaikan secara tepat tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," katanya.

Selain itu, Agung menyoroti maraknya informasi yang beredar di media sosial selama musim penerimaan siswa baru. Ia mengingatkan agar seluruh pihak lebih berhati-hati terhadap informasi yang belum tentu benar dan mengedepankan keterbukaan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Pemko Pekanbaru juga berencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus yang bertugas merespons berbagai persoalan terkait SPMB secara cepat.

Melalui langkah tersebut, Pemko Pekanbaru berharap pelaksanaan SPMB Tahun 2026 dapat berlangsung tertib, transparan, bebas gratifikasi, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. (***)

Haraku Ramen Hadirkan Premium Raishi, Cara Baru Menikmati Cita Rasa Jepang Sesuai Selera

Fri, 12 Jun 2026 13:33:09 +0700

Jakarta — Selama ini Haraku Ramen dikenal melalui berbagai pilihan ramen halal yang menghadirkan kuah kaya rasa dan menjadi favorit banyak pelanggan. Jika sebelumnya, Haraku Ramen memperkenalkan Raishi Mura, identitas baru untuk kategori menu rice bowl yang sebelumnya dikenal sebagai Donburi.

Kini, sebagai bagian dari pengembangan kategori ini, Haraku Ramen juga menghadirkan Premium Raishi, sebuah inovasi baru yang menawarkan pengalaman menikmati hidangan Jepang dengan cara yang lebih personal melalui kombinasi nasi, sup, dan topping yang dapat dipilih sesuai selera.

Hadir dengan konsep “Mix Sesukamu, Pasti Nikmat!”, Premium Raishi memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk meracik hidangan mereka sendiri. Pelanggan dapat memilih salah satu dari empat pilihan nasi, yaitu nasi putih, nasi putih dengan nori, butter rice, atau nasi daun jeruk, yang kemudian dipadukan dengan pilihan Classic Tofu Soup maupun Bara Tofu Soup.

Untuk melengkapi hidangan, tersedia berbagai topping seperti Chicken Karaage, Chicken Katsu, Spicy Chicken Karaage, dan Chicken Teriyaki Grill, sehingga setiap orang dapat menemukan kombinasi yang paling sesuai dengan preferensi mereka.

“Haraku selama ini dikenal melalui ramen, namun kami juga melihat antusiasme pelanggan terhadap menu rice bowl yang terus berkembang. Melalui Premium Raishi, kami ingin menghadirkan kategori menu yang lebih kuat dengan pilihan yang lebih beragam yang memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menemukan kombinasi favorit mereka sendiri.” ujar Cendyarani, President Director ISMAYA Group.

Selain menawarkan fleksibilitas dalam memilih kombinasi menu, Premium Raishi juga hadir sebagai pilihan yang ramah di kantong dengan harga mulai dari Rp49.000. Dengan harga tersebut, pelanggan sudah dapat menikmati hidangan lengkap yang memadukan nasi, sup, dan topping dalam satu sajian yang mengenyangkan.

Bagi pelanggan yang ingin menambah variasi dalam pengalaman bersantapnya, Premium Raishi juga dapat dilengkapi dengan berbagai pilihan agemono seperti Fried Shumai, Tako Ball, Nori Tempura, Koro-Koro Tofu, hingga Crispy Chicken yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman.

Sebagai brand yang terus menghadirkan inovasi dalam menikmati hidangan Jepang, Haraku Ramen melihat Raishi Mura sebagai langkah untuk memperluas pilihan menu bagi pelanggan tanpa meninggalkan karakter rasa yang selama ini dikenal dan disukai.

Melalui berbagai pilihan dalam kategori ini, termasuk Premium Raishi, pelanggan dapat menikmati pengalaman bersantap yang lebih personal sesuai selera masing-masing.

Sebagai brand yang terus menghadirkan inovasi dalam menikmati hidangan Jepang, Haraku Ramen melihat Premium Raishi sebagai langkah untuk memberikan lebih banyak pilihan tanpa meninggalkan karakter rasa yang selama ini dikenal dan disukai pelanggan.

Dengan kombinasi yang dapat disesuaikan sesuai selera, setiap kunjungan menghadirkan pengalaman yang berbeda dan lebih personal. ***

BRK Syariah Fasilitasi Penyaluran Dana PPKS untuk 16.021 Hektare Lahan Sawit di Riau

Fri, 12 Jun 2026 07:26:32 +0700

Jakarta – PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) terus memperkuat perannya dalam mendukung program strategis nasional di sektor perkebunan. Hingga Mei 2026, BRK Syariah telah memfasilitasi penyaluran dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) untuk lahan seluas 16.021 hektare di Provinsi Riau. Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen BRK Syariah dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit melalui program peremajaan kebun rakyat.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Tahap IV Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Melia Jakarta, Rabu (11/6). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini mempertemukan BPDP sebagai pengelola dana, BRK Syariah sebagai bank penyalur, dan lembaga pekebun sebagai penerima manfaat program.

Pada tahap IV ini, Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Baru dari Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, resmi bergabung sebagai mitra pelaksana program. Penandatanganan PKS menjadi dasar penting dalam memastikan dana bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada petani yang melakukan peremajaan kebun sawit.

Selain memfasilitasi penyaluran dana PPKS, BRK Syariah juga memberikan dukungan pembiayaan lanjutan melalui Pembiayaan Agribisnis Replanting. Hingga Mei 2026, realisasi pembiayaan tersebut telah mencapai Rp279 miliar yang tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Riau. Kehadiran BRK Syariah tidak hanya sebagai bank penyalur, tetapi juga sebagai mitra yang mendampingi petani dalam menjaga keberlanjutan usaha perkebunan mereka pasca-replanting.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Penghimpunan Dana Ditjen Perbendaharaan, Normansyah Hidayat Syahruddin yang mewakili Dirjen Perbendaharaan; Ahmad Munir, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit I BPDP; Togu Rudianto Saragih yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian; Vera Virgianti, Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang mewakili Kepala Dinas; serta Bobby Ferdian, Pemimpin Divisi Mikro Kecil dan Menengah BRK Syariah.

Dalam sambutannya, Normansyah Hidayat Syahruddin menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana program. “Agar semua pihak khususnya lembaga pekebun untuk memastikan dana PPKS digunakan sesuai peruntukan sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh petani dan produktivitas kebun meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Togu Rudianto Saragih menjelaskan bahwa implementasi program B50 akan membuka peluang pasar yang semakin besar bagi hasil produksi sawit nasional. “Program B50 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan campuran biodiesel berbasis sawit dalam bahan bakar solar menjadi 50%. Dengan proyeksi penyerapan 36% dari total produksi CPO nasional, program ini membuka pasar domestik yang besar bagi hasil kebun sawit. Melalui PPKS, peningkatan produktivitas kebun rakyat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan CPO untuk B50, sehingga petani tidak hanya mendapat manfaat dari replanting, tetapi juga kepastian penyerapan hasil panen untuk mendukung ketahanan energi nasional,” jelasnya.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Vera Virgianti yang mengajak lebih banyak lembaga pekebun memanfaatkan kesempatan peremajaan sawit. “Harapan kami, seluruh lembaga pekebun yang telah memasuki masa replanting di Provinsi Riau segera mengambil kesempatan mengikuti program pemerintah ini dan dapat bermitra dengan BRK Syariah dalam menyukseskan program peremajaan sawit,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemimpin Divisi Mikro Kecil dan Menengah BRK Syariah, Bobby Ferdian, menegaskan bahwa BRK Syariah akan terus meningkatkan dukungannya terhadap sektor perkebunan rakyat. “BRK Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dalam menyukseskan program peremajaan sawit dan pemberian fasilitas pembiayaan lanjutan,” ungkapnya.

Melalui capaian fasilitasi dana PPKS yang telah menjangkau 16.021 hektare lahan sawit serta dukungan pembiayaan lanjutan bagi petani, BRK Syariah optimistis dapat terus menjadi mitra strategis dalam mendorong produktivitas perkebunan sawit rakyat, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Riau.*/(Rls/man)

Eks Finalis Puteri Indonesia Riau Resmi Ditahan, Jeni Rahmadial Fitri Akui Mental Terguncang Hadapi Proses Hukum

Thu, 11 Jun 2026 06:19:25 +0700

PEKANBARU – Mantan finalis Puteri Indonesia Riau, Jeni Rahmadial Fitri, resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pekanbaru setelah menjalani proses pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Selasa (9/6/2026).

Pelimpahan tersebut menandai bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan kasus segera memasuki tahap penuntutan sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko, membenarkan pihaknya telah menerima dua berkas perkara yang berasal dari Subdit I dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau.

"Hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Riau kepada Kejari Pekanbaru. Kami menerima dua perkara yang berasal dari Subdit I dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau," ujar Ziko.

Ia menjelaskan, Jeni akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses penuntutan. Setelah itu, jaksa akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

"Setelah 20 hari ke depan, perkara ini akan kami limpahkan ke persidangan. Dalam proses penuntutan nantinya akan melibatkan tiga orang jaksa," jelasnya.

Usai proses tahap II, Jeni menyampaikan kondisi mentalnya saat ini tengah mengalami tekanan akibat kasus yang menjeratnya menjadi perhatian publik dan ramai dibicarakan di media sosial.

"Untuk mental, saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Banyaknya pemberitaan yang viral membuat saya belum siap," kata Jeni dikutip dari jpnn.com

Meski demikian, ia mengaku akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan hingga nantinya ada putusan dari pengadilan.

"Saya harus sehat menjalani proses tahap II ini sampai nanti putusan sidang. Saya berharap proses ini menjadi pembelajaran yang mengubah pola pikir saya menjadi lebih baik. Mohon doanya agar saya tetap sehat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jeni juga mengungkapkan latar belakang kehidupannya. Ia mengaku telah menjadi tulang punggung keluarga sejak usia muda karena kehilangan sosok ayah sejak kecil.

"Saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Saya tidak memiliki ayah sejak kecil, sehingga harus menghidupi ibu. Dari kecil saya mengikuti banyak kompetisi demi membantu mama," ungkapnya.

Terkait klinik kecantikan yang dikelolanya, Jeni menjelaskan usaha tersebut dirintis setelah dirinya mengikuti pelatihan di Jakarta pada akhir 2019.

"Dari situ awal mula membuka klinik. Tidak ada paksaan dari siapa pun untuk membuka usaha tersebut. Memang sempat ada investor yang bergabung, tetapi tidak berlangsung lama," katanya.

Namun saat ditanya mengenai dugaan penggunaan sertifikat asli maupun palsu yang menjadi bagian dari perkara yang menjeratnya, Jeni memilih tidak memberikan komentar.

"Soal sertifikat asli dan palsu, saya no comment," ucapnya singkat.

Ia juga mengakui bahwa tindakan yang diberikan kepada pasien di kliniknya dilakukan secara langsung oleh dirinya, meski dibantu sejumlah karyawan.

"Untuk tindakan yang dilakukan kepada pasien memang saya yang melakukan langsung. Ada karyawan yang membantu, tetapi tindakan langsung dilakukan oleh saya sendiri," jelasnya.

Kini Jeni harus menjalani masa penahanan sambil menunggu proses persidangan yang akan menentukan nasib hukumnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Perkara yang menjerat mantan finalis Puteri Indonesia Riau tersebut akan segera memasuki babak baru setelah dilimpahkan ke meja hijau dalam waktu dekat. (***)

Tahun Ajaran Baru, Rahn BRK Syariah Jadi Solusi Cerdas Penuhi Kebutuhan Pendidikan Anak

Wed, 10 Jun 2026 20:26:53 +0700

PEKANBARU – Memasuki tahun ajaran baru, kebutuhan biaya pendidikan menjadi salah satu prioritas utama bagi banyak keluarga. Mulai dari pembayaran daftar ulang, pembelian seragam, buku pelajaran, perlengkapan sekolah hingga kebutuhan penunjang lainnya, tentunya akan membutuhkan dana cepat dalam waktu yang relatif singkat. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat perlu memilih solusi pembiayaan yang cepat, aman, mudah dan tentunya murah.

BRK Syariah sebagai bank daerah yang terus berkomitmen memberikan solusi dan kemudahan layanan keuangan kepada masyarakat, menghadirkan produk Rahn Emas (Gadai Emas) yang dapat menjadi solusi kebutuhan dana pendidikan tanpa harus menjual emas yang dimiliki.

Melalui produk gadai emas "Rahn", masyarakat bisa mendapatkan dana dengan menggadaikan emas batangan maupun emas perhiasan. BRK Syariah menyediakan limit pembiayaan hingga Rp250 juta dengan jangka waktu pembiayaan maksimal empat bulan dan bisa diperpanjang. Menariknya, biaya penyimpanan emas (ujrah) yang dikenakan sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp16.000 per gram per bulan, tanpa biaya administrasi lainnya kecuali biaya materai.

Pemimpin Divisi Konsumer BRK Syariah, Irsyadi Syukri, mengatakan bahwa kebutuhan pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan keluarga sehingga masyarakat perlu memiliki akses pembiayaan yang mudah murah dan terpercaya ketika membutuhkan dana dalam waktu cepat.

"Menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan dana masyarakat umumnya meningkat untuk berbagai keperluan pendidikan anak. Melalui produk Gadai Emas "Rahn" BRK Syariah, masyarakat dapat memperoleh dana tunai dengan proses yang mudah dan cepat tanpa harus menjual emas yang dimiliki. Setelah pembiayaan dilunasi, emas tersebut dapat kembali dimiliki sepenuhnya oleh nasabah," ujar Irsyadi.

Ia menjelaskan bahwa produk Rahn BRK Syariah dirancang untuk memberikan kemudahan bagi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang, karyawan, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pensiunan hingga mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Selain proses yang sederhana, nilai pembiayaan yang diberikan juga kompetitif, yakni dapat mencapai hingga 90 persen dari harga buyback emas yang berlaku. Nasabah cukup memiliki tabungan BRK Syariah dan membawa emas yang akan dijaminkan ke kantor layanan penyelenggara Rahn BRK Syariah.

"Kami ingin masyarakat memahami bahwa emas bukan hanya aset yang disimpan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan produktif. Rahn menjadi alternatif pembiayaan yang aman karena nasabah tetap memiliki hak atas emasnya dan dapat mengambil kembali aset tersebut setelah kewajibannya diselesaikan," tambah Irsyadi.

Keunggulan lainnya, produk Rahn BRK Syariah juga memberikan fleksibilitas bagi nasabah karena pembiayaan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo dengan melakukan pengajuan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi nasabah dalam mengatur kondisi keuangannya.

Saat ini layanan Rahn BRK Syariah telah tersedia hampir di seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pembiayaan berbasis syariah tersebut.

Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, mulai dari proses yang cepat, biaya penyimpanan yang terjangkau, limit pembiayaan yang kompetitif hingga keamanan aset yang tetap terjaga, Rahn BRK Syariah menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang ingin memastikan kebutuhan pendidikan anak tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan kepemilikan emas yang dimiliki.

"Sekolah Anak Tetap Lancar, Emas Tetap Aman." Melalui semangat tersebut, BRK Syariah terus berupaya menghadirkan solusi keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung pendidikan generasi masa depan. (***)