SELARASRIAU.COM - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali disiapkan pemerintah untuk pekerja atau buruh. Kali ini, bantuan diberikan sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dan direncanakan cair sekaligus.
Pekerja yang ingin mengetahui status penerimaan bisa memantau kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta PosPay.
Salah satu ketentuan penting dalam aturan terbaru adalah peserta harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026.
Besaran BSU 2026 dan jadwal pencairan
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Periode bantuan mencakup Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima total Rp900.000 sekaligus.
Rencana penyaluran BSU tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.
Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Jadwal pencairan belum pasti
Hingga 30 Oktober 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti transfer kepada setiap penerima.
Informasi yang beredar menyebut penyaluran direncanakan pada November–Desember 2026. Karena itu, pekerja perlu membedakan periode bantuan dengan tanggal dana masuk ke rekening.
Syarat penerima BSU 2026
Ketentuan penerima BSU 2026 kini sudah diatur melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Aturan ini menjadi acuan terbaru setelah sebelumnya pemerintah mengumumkan rencana pemberian bantuan untuk kuartal IV.
Berikut persyaratan yang harus diperhatikan pekerja:
* Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
* Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
* Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum daerah yang berlaku.
* Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
Untuk pekerja di daerah yang memiliki UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK tersebut. Jika suatu daerah tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah UMP dengan ketentuan pembulatan sebagaimana diatur dalam peraturan.
Upah yang menjadi dasar perhitungan adalah gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Bagaimana jika BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif?
Status kepesertaan aktif sampai Agustus 2026 menjadi salah satu persyaratan penting. Pekerja yang statusnya tidak aktif pada periode tersebut perlu memeriksa kembali data kepesertaan dan pelaporan perusahaan.
Namun, status aktif BPJS Ketenagakerjaan saja tidak otomatis membuat seseorang menerima BSU. Penetapan penerima tetap melalui proses verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan pemerintah.
Cara cek penerima BSU melalui bsu.kemnaker.go.id
Pekerja dapat memantau informasi penerima melalui situs resmi Kemnaker. Alamat yang digunakan adalah:
[bsu.kemnaker.go.id – Situs resmi pengecekan BSU](https://bsu.kemnaker.go.id/?utm_source=chatgpt.com)
Langkah pengecekan yang dapat diikuti jika fitur BSU 2026 sudah tersedia:
* Buka situs bsu.kemnaker.go.id.
* Cari menu atau kolom pengecekan penerima BSU.
* Masukkan NIK sesuai KTP jika diminta.
* Isi kode keamanan atau captcha.
* Klik tombol pengecekan status.
* Periksa hasil yang ditampilkan sistem.
Perlu diperhatikan, tampilan dan mekanisme pengecekan dapat berubah mengikuti pembaruan sistem Kemnaker. Jangan menganggap status penerima tahun sebelumnya sebagai kepastian penerimaan BSU 2026.
Cara cek BSU 2026 melalui aplikasi JMO
Selain melalui situs Kemnaker, pekerja dapat memantau informasi melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO milik BPJS Ketenagakerjaan.
Berikut langkah yang bisa dilakukan apabila menu BSU 2026 sudah tersedia:
* Buka aplikasi JMO di ponsel.
* Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.
* Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi sesuai petunjuk.
* Cari menu Bantuan Subsidi Upah (BSU).
* Ikuti instruksi dan masukkan data yang diminta.
* Periksa informasi status yang ditampilkan.
JMO juga dapat digunakan untuk memeriksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Informasi tersebut penting untuk memastikan apakah status kepesertaan masih aktif.
Cara cek penerima BSU melalui PosPay
PosPay merupakan aplikasi layanan digital PT Pos Indonesia. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memeriksa informasi bantuan yang disalurkan melalui kantor pos apabila fitur BSU sudah tersedia.
Langkah pengecekan yang dapat dicoba:
* Buka aplikasi PosPay.
* Pilih ikon informasi atau menu bantuan pada halaman awal.
* Cari pilihan Bantuan Subsidi Upah 2026 jika sudah tersedia.
* Masukkan NIK sesuai KTP.
* Tekan tombol cek status penerima.
* Ikuti petunjuk yang muncul apabila terdaftar sebagai penerima.
Jika penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia, penerima akan memperoleh informasi mengenai mekanisme pengambilan bantuan. Pada mekanisme sebelumnya, penerima dapat menggunakan kode QR untuk proses verifikasi di kantor pos.
Catatan: Langkah tersebut mengacu pada mekanisme pengecekan sebelumnya. Belum ada kepastian bahwa seluruh menu dan tahapan yang sama sudah aktif untuk BSU 2026.
#Apakah BSU 2026 harus didaftarkan secara mandiri?
Pekerja tidak perlu terburu-buru mencari tautan pendaftaran BSU yang beredar di media sosial.
Kemnaker mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program BSU. Pekerja sebaiknya menunggu pengumuman resmi dan tidak mengisi data pribadi melalui situs yang tidak jelas.
Jangan memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, atau informasi perbankan kepada pihak yang mengaku sebagai petugas penyalur bantuan.
Informasi resmi dapat dipantau melalui situs Kemnaker dan kanal komunikasi pemerintah.
Penyaluran BSU melalui bank dan kantor pos
Pada informasi rencana penyaluran, pemerintah menyebut bank Himbara dan PT Pos Indonesia sebagai kanal penyaluran bantuan.
Bank yang disebut dalam informasi tersebut meliputi:
* Bank Mandiri.
* Bank Rakyat Indonesia (BRI).
* Bank Negara Indonesia (BNI).
* Bank Tabungan Negara (BTN).
* Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selain melalui perbankan, penyaluran juga direncanakan melalui PT Pos Indonesia. Namun, pekerja tetap perlu menunggu petunjuk teknis mengenai rekening tujuan, mekanisme pengambilan, dan jadwal penyaluran.
Kesimpulan
BSU 2026 diberikan sebesar Rp900.000 sekaligus untuk periode Oktober hingga Desember. Salah satu syarat pentingnya adalah pekerja terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
Pengecekan informasi dapat dilakukan melalui bsu.kemnaker.go.id, JMO, dan PosPay dengan memperhatikan ketersediaan fitur BSU 2026. Meski aturan penerima sudah diterbitkan, tanggal pasti pencairan kepada setiap pekerja masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.
FAQ BSU 2026
1. Berapa bantuan BSU 2026 yang diterima pekerja?
Total bantuan sebesar Rp900.000, berasal dari Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
2. Kapan BSU 2026 cair?
Penyaluran direncanakan pada November–Desember 2026. Tanggal pasti pencairan belum diumumkan.
3. Apakah peserta BPJS Ketenagakerjaan harus aktif?
Ya. Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, peserta harus aktif sampai dengan Agustus 2026.
4. Berapa batas gaji penerima BSU 2026?
Paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum daerah yang berlaku sesuai ketentuan.
5. Apakah ASN bisa menerima BSU 2026?
Tidak. ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dikecualikan dari penerima bantuan.
6. Apakah BSU bisa dicek melalui JMO dan PosPay?
Kedua aplikasi dapat menjadi kanal pemantauan jika fitur BSU 2026 tersedia. Periksa pembaruan aplikasi dan informasi resmi sebelum mengikuti tahapan pengecekan. (*)
Tag: BSU 2026, Bantuan Subsidi Upah, BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker, Bantuan Pemerintah
