Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum memenuhi standar higiene dan sanitasi. Dari jumlah itu, 654 SPPG diusulkan ditutup permanen jika dalam tujuh hari tidak memenuhi ketentuan. Berikut rincian wilayah, alasan, dan langkah lanjutan BGN.
Keputusan diambil setelah Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi di tiap unit layanan. BGN menegaskan kesehatan siswa penerima manfaat Program MBG menjadi prioritas utama.
Rincian 1.276 SPPG yang Dihentikan Sementara
Dari total 1.276 SPPG, sebanyak 821 unit masih menjalani proses pendaftaran SLHS. Sebanyak 447 SPPG sudah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan yang ditetapkan.
Delapan SPPG lainnya belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Pembagian wilayahnya mencakup 239 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 927 SPPG di Wilayah II (Jawa), dan 110 SPPG di Wilayah III (luar Sumatera dan Jawa).
654 SPPG Diusulkan Tutup Permanen
BGN mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG yang masuk kategori kritis. Usulan disampaikan Kedeputian Tauwas kepada pimpinan BGN dengan tenggat tujuh hari ke depan jika tidak memenuhi ketentuan.
Rinciannya, 447 SPPG sudah mendaftar SLHS tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sebanyak 199 SPPG belum melakukan pendaftaran, dan 8 SPPG belum mengonfirmasi status pendaftarannya.
Alasan BGN Tidak Beri Toleransi
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan standar kebersihan tidak bisa ditawar. Menurutnya, SLHS bukan sekadar kelengkapan administratif.
"Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Inspeksi Langsung ke Dapur SPPG
BGN akan meningkatkan pengawasan lewat pemeriksaan langsung di lapangan. Langkah ini memastikan seluruh SPPG menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan.
"Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan," tegas Ketut.
Layanan MBG Dialihkan ke SPPG Terdekat
Penghentian sementara tidak akan menghambat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. BGN menyiapkan mekanisme pengalihan sementara ke SPPG terdekat yang sudah mengantongi SLHS dan punya kapasitas memadai.
Ketut menjelaskan, status suspend dapat dicabut setelah SPPG memperoleh SLHS dan memenuhi mekanisme yang ditetapkan. BGN berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar.
"Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku," pungkasnya.
Bagi orang tua, perkembangan ini penting dipantau karena menyangkut langsung kualitas makanan yang diterima anak di sekolah. Pastikan sekolah atau penyelenggara MBG di wilayah Anda menginformasikan status SPPG yang melayani, termasuk mekanisme pengalihan layanan jika terjadi penghentian sementara.
