SELARASRIAU.COM, INHIL – Keberadaan industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta tidak hanya menguntungkan perusahaan. Petani yang selama ini menjadi pemasok bahan baku juga harus mendapat manfaat yang layak.
Sorotan itu muncul saat Komisi II DPRD Riau melakukan inspeksi mendadak ke PT Sambu Group di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (11/9/2026).
Sidak dilakukan setelah muncul keluhan petani soal harga kelapa. Harga pembelian dinilai belum sebanding dengan biaya pengelolaan kebun.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau Adam Syafaat. Turut hadir anggota Komisi II Siti Aisyah dan Ikbal Sayuti. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD melihat langsung aktivitas industri. Mereka juga meninjau gudang penyimpanan produk dan bahan baku kelapa.
DPRD menemukan kondisi gudang penyimpanan perusahaan mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Di sisi lain, persoalan harga masih menjadi keluhan petani.
Saat ini, harga pembelian kelapa disebut sekitar Rp2.600 per kilogram. Harga itu memang naik dari sebelumnya yang sekitar Rp2.200 per kilogram.
Namun, kenaikan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan petani. Mereka masih harus menanggung berbagai biaya produksi dan operasional kebun.
Adam mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi industri dan dampaknya terhadap petani kelapa.
“Kami ingin melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Bagaimana industrinya berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap petani,” kata Adam dikutip dari Cakaplah.com.
Menurutnya, perkembangan industri tidak boleh meninggalkan petani yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi. Industri memang harus tetap berjalan. Namun, petani tidak boleh berada pada posisi yang terus dirugikan.
“Kita tidak ingin industri berhenti. Tapi petani juga jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan. Industri harus berjalan dan petani kelapa juga harus sejahtera,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti belum adanya mekanisme harga kelapa yang jelas seperti pada komoditas kelapa sawit. Adam menilai kondisi tersebut membuat petani membutuhkan kepastian harga yang lebih kuat.
Karena itu, pemerintah diminta menyusun tata niaga kelapa yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan petani. Menurutnya, perlu ada acuan harga yang bisa menjadi pegangan bersama.
“Harus ada skema tata niaga yang jelas. Perlu ada acuan harga seperti pada kelapa sawit, lalu diberi toleransi harga yang wajar,” katanya.
Dengan mekanisme tersebut, petani memiliki kepastian saat menjual hasil panen. Di sisi lain, perusahaan juga tetap memiliki ruang untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan.
Sorotan terhadap nasib petani dinilai penting karena Inhil memiliki perkebunan kelapa yang sangat luas. Kabupaten tersebut dikenal sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia. Total luas kebun kelapa di daerah itu mencapai sekitar 400 ribu hektare.
Kelapa menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Komoditas tersebut juga menjadi penggerak ekonomi di banyak wilayah Inhil. Dengan potensi sebesar itu, DPRD menilai kesejahteraan petani seharusnya menjadi bagian penting dalam pengembangan industri.
Tidak cukup hanya membangun industri pengolahan. Pemerintah dan perusahaan juga diminta memastikan petani memperoleh harga yang layak. Selain persoalan harga, DPRD meminta pemerintah memperluas pasar kelapa.
Pasar baru dinilai penting untuk meningkatkan penyerapan produk. Pasar tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun ekspor. Adam juga mendorong pembangunan industri pengolahan baru di Inhil.
Tujuannya agar kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk turunan dinilai memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Jika industri pengolahan bertambah, peluang penyerapan hasil kebun juga diharapkan meningkat.
“Kita mendorong pemerintah membuka pasar baru. Industri pengolahan juga perlu diperbanyak supaya kelapa tidak hanya dijual sebagai bahan mentah,” ujarnya.
DPRD juga meminta PT Sambu Group tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil kebun. Perusahaan didorong ikut meningkatkan produktivitas perkebunan masyarakat.
Salah satunya melalui pengembangan riset dan pembibitan kelapa unggul. Bibit berkualitas kemudian dapat disalurkan kepada petani.
Menurut Adam, persoalan petani tidak hanya menyangkut harga. Produktivitas tanaman juga harus ditingkatkan agar hasil kebun lebih baik.
“Kami juga mendorong PT Sambu mengembangkan riset bibit kelapa unggul. Bibit yang baik bisa diberikan kepada petani agar hasil panennya lebih baik,” katanya.*/(Dil)
