Kasus keracunan yang menimpa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam sepekan terakhir didominasi oleh ketidakdisiplinan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menerapkan prosedur tetap. Kepala BGN Sudaryono menyebut faktor pelanggaran SOP mencakup 80 persen dari total kejadian, sementara sisanya masih dalam tahap investigasi lebih lanjut.
Dapur Kecil, Beban Masak Berlebih, dan Ijon Waktu Konsumsi
Menurut Sudaryono, akar persoalan paling umum ditemukan di lapangan adalah ketidaksesuaian kapasitas dapur dengan jumlah porsi yang harus disiapkan. Kondisi ini memaksa petugas memasak jauh lebih awal dari waktu penyajian, sehingga makanan disimpan terlalu lama sebelum didistribusikan ke sekolah.
“Beberapa kasus sebabnya adalah karena tidak paham SOP. SOP penyimpanan makanan disajikan misalnya kapasitas dapur, intinya adalah kenapa ada keracunan? Karena ada dapur kecil dikasih yang banyak, sehingga dia adanya memasak pagi-pagi, ditaruh dulu,” ujar Sudaryono dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Terkait masalah keracunan, saya kira sebagian besar, lebih dari 80%, itu adalah pelanggaran SOP. Yang paling banyak adalah SOP konsumsi waktu,” sambungnya.
Studi Kasus Sidoarjo: Masak Pukul 17.00, Diterima Siswa Pukul 12.00
Sudaryono membeberkan salah satu contoh pelanggaran yang paling jelas terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyerang 500 santri. Dari investigasi sementara BGN, daging untuk menu MBG dimasak pada pukul 17.00 dan diberi label batas konsumsi sebelum pukul 10.00. Namun, distribusi ke sekolah baru dilakukan setelah pukul 11.00.
“Kalau enggak salah 11.40 baru diantar ke sekolah, baru dikonsumsi sekolah jam 12.00, jam 13.00, 12.14, sehingga bukan kami ingin memaklumi kasus-kasus itu, tapi ini pada intinya kami sampaikan bahwa ini terkait kedisiplinan,” tuturnya.
Selain Sidoarjo, laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG juga muncul di Agam, Sumatera Barat, serta Lasem, Jawa Tengah.
Evaluasi Menyeluruh dan Konsekuensi terhadap SPPG
BGN memastikan langkah evaluasi menyeluruh tengah berjalan. Temuan dari investigasi internal akan menjadi dasar pemberian sanksi maupun perbaikan sistem pengawasan bagi para pengelola dapur. Salah satu sanksi yang mengemuka adalah pemutusan kontrak bagi SPPG yang terbukti lalai.
Pernyataan ini menjadi pengakuan publik pertama dari kepala badan terkait kelemahan operasional di lapangan. Sebelumnya, program prioritas pemerintah ini sempat menuai kritik karena sejumlah insiden, tetapi BGN berulang kali menekankan bahwa kejadian tersebut bersifat sporadis, bukan sistemik.
Ke depan, BGN menyebut akan memperketat audit kepatuhan SPPG terhadap SOP, termasuk pengawasan suhu penyimpanan, waktu masak, hingga tenggat kedaluwarsa bahan baku. Hal ini dinilai krusial mengingat program MBG menargetkan jangkauan lebih luas di tahun ajaran baru dengan tambahan jumlah penerima manfaat.
