PEKANBARU – Empat tahun setelah bertransformasi menjadi bank umum syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah memasuki babak baru. Tantangannya kini bukan lagi sekadar menjalankan sistem perbankan berbasis syariah, tetapi membuktikan bahwa bank milik daerah mampu tumbuh, sehat dan memberi manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Perjalanan itu dimulai pada Agustus 2022, ketika Bank Riau Kepri resmi bertransformasi menjadi bank umum syariah. Perubahan tersebut bukan sebatas mengganti sistem operasional. Model bisnis, produk hingga arah pengembangan layanan ikut bergerak mengikuti prinsip perbankan syariah.
Empat tahun kemudian, jejak transformasi itu mulai terlihat dalam berbagai lini. BRK Syariah memperluas literasi dan inklusi keuangan kepada pelajar, memperkuat pembiayaan dan kapasitas UMKM, mengembangkan bisnis emas dan rahn, mempercepat digitalisasi transaksi hingga memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah.
Kinerja tersebut juga mendapat penilaian positif dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menilai BRK Syariah menjadi BUMD milik Pemprov Riau yang kinerjanya paling terlihat produktif saat ini.
“Dari enam BUMD yang dimiliki Pemprov Riau, saat ini BRK Syariah yang kinerjanya benar-benar terlihat produktif,” kata Budiman.
Menurutnya, capaian tersebut penting karena ukuran keberhasilan sebuah bank milik daerah tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas bisnisnya. Ada tanggung jawab lebih besar, yakni memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menghasilkan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Dari Pelajar, Kebiasaan Mengelola Uang Dibangun
Perluasan peran BRK Syariah salah satunya dimulai dari kelompok yang mungkin belum menghasilkan pendapatan sendiri: pelajar.
BRK Syariah meraih dua penghargaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau. Penghargaan diberikan untuk kategori pembukaan rekening pelajar terbanyak dan kegiatan edukasi KEJAR terbanyak.
Program tersebut tidak berhenti pada angka pembukaan rekening. Di SMPN 37 Pekanbaru, misalnya, sebanyak 300 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dibuka.
Di balik pembukaan rekening itu ada tujuan jangka panjang: mengenalkan pengelolaan uang dan kebiasaan menabung sejak anak masih berada di bangku sekolah.
Plt Kepala OJK Provinsi Riau Mohammad Fredly Nasution mengatakan pendidikan keuangan yang dilakukan secara terus-menerus menjadi salah satu jalan membangun kebiasaan tersebut.
“Kita ingin budaya menabung tumbuh dari sekolah sampai ke keluarga. Kalau edukasinya terus dilakukan, anak-anak juga akan semakin paham bagaimana mengelola uang dengan baik,” ujarnya.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak harus menunggu seseorang memasuki usia produktif. Kebiasaan mengelola uang justru dapat ditanamkan jauh sebelumnya.
UMKM Tak Cukup Hanya Diberi Modal
Dari sekolah, jangkauan BRK Syariah bergerak ke sektor usaha yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, yakni usaha mikro, kecil dan menengah.
Pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui pembiayaan.
Melalui Workshop Akselerasi Pembiayaan UMKM, misalnya, pelaku usaha mendapatkan pemahaman mengenai pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SiAPIK Bank Indonesia serta Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Pencatatan keuangan menjadi persoalan penting bagi usaha kecil. Sebuah usaha bisa memiliki penjualan yang baik, tetapi tanpa pencatatan yang rapi, pemilik usaha akan kesulitan mengetahui kondisi keuangan sebenarnya, termasuk menghitung keuntungan, mengendalikan pengeluaran hingga merencanakan ekspansi.
Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus menilai pengembangan UMKM karena itu tidak dapat hanya bertumpu pada penambahan modal.
“UMKM itu bukan hanya butuh modal. Pelaku usaha juga harus tahu kondisi keuangannya, bagaimana arus kasnya dan sejauh mana usahanya berkembang. Pencatatan yang baik menjadi dasar kalau usaha ingin tumbuh secara berkelanjutan,” kata Helwin.
Di Batam, BRK Syariah mencatat total penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM sekitar Rp13,3 triliun. Dalam bahan yang disampaikan, sekitar Rp56 miliar disalurkan pada 2025 dan lebih dari Rp16 miliar hingga April 2026.
Penguatan UMKM menjadi salah satu bagian penting karena bank pembangunan daerah memiliki posisi yang dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Mendorong Uang yang Berputar di Daerah
Posisi BRK Syariah sebagai bank milik daerah juga membawa misi yang lebih luas daripada sekadar menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan.
Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya mendorong perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di daerah untuk menjadikan BRK Syariah sebagai salah satu mitra perbankan.
Arahnya adalah memperkuat keterhubungan aktivitas perusahaan dengan perekonomian daerah sehingga perputaran ekonomi yang terjadi di Riau dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan mengatakan upaya memperluas akses keuangan membutuhkan kerja bersama.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. OJK, Bank Indonesia, perbankan, dunia pendidikan, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya harus bergerak bersama kalau kita ingin akses keuangan masyarakat semakin luas,” katanya.
Kolaborasi itu juga terlihat dari pengembangan kerja sama BRK Syariah dengan PT Riau Pangan Bertuah.
Memasuki usia empat tahun setelah konversi, skala kerja sama kedua BUMD tersebut diperluas meliputi pengelolaan dana, cash management, transaksi digital hingga pembiayaan rantai pasok pangan berbasis syariah.
Kolaborasi antarbadan usaha daerah semacam ini menjadi salah satu peluang agar keberadaan BUMD tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung.
Literasi Syariah Diperluas hingga Kepulauan Riau
Transformasi juga membawa tantangan lain. Mengembangkan bank syariah tidak cukup hanya menyediakan produk berbasis syariah. Masyarakat perlu memahami produk tersebut.
BRK Syariah kemudian menjalankan program GERAK Syariah untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
Program tersebut menjangkau sejumlah daerah, termasuk Batam, Tanjungpinang dan Karimun.
“Sejak bertransformasi menjadi bank syariah, kami terus mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Salah satunya melalui literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Helwin.
Artinya, transformasi tidak berhenti di dalam kantor bank. Tantangan berikutnya justru membawa pemahaman mengenai keuangan syariah lebih dekat kepada masyarakat.
Emas Disiapkan Menjadi Produk Unggulan
Pada sisi bisnis, BRK Syariah juga mulai memperkuat pengembangan produk emas dan layanan rahn.
Pengembangan produk tersebut dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, salah satunya melalui sertifikasi penaksir emas.
Helwin ingin produk emas tidak hanya dipahami oleh petugas tertentu di internal bank. Seluruh insan BRK Syariah didorong mengenal produk tersebut sehingga dapat menjelaskannya kepada masyarakat.
“Emas harus menjadi salah satu produk unggulan BRK Syariah. Jadi bukan hanya petugas gadai yang memahaminya. Seluruh insan BRK Syariah harus bisa menjadi duta untuk mengenalkan produk emas kepada masyarakat,” katanya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan bisnis sehingga bank tidak hanya mengandalkan produk perbankan yang selama ini telah berjalan.
Digitalisasi Menjangkau Pendapatan Daerah
Perubahan lain terjadi pada layanan digital.
BRK Syariah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyediakan layanan penerimaan pembayaran pendapatan daerah secara digital.
Digitalisasi tersebut mempunyai dua sisi manfaat. Bagi masyarakat, transaksi menjadi lebih mudah. Sementara bagi pemerintah daerah, sistem pembayaran digital dapat mendukung layanan penerimaan daerah yang lebih cepat dan efisien.
Sebagai BUMD, menurut Helwin, BRK Syariah memang memiliki tanggung jawab untuk ikut mendukung program pemerintah daerah, termasuk transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Posisi tersebut membuat BRK Syariah berada di persimpangan antara kepentingan bisnis dan pembangunan daerah. Bank harus tetap tumbuh sebagai perusahaan sekaligus memberikan manfaat kepada pemegang saham dan masyarakat.
Tahun Kelima, Dividen Rp114 Miliar Jadi Tantangan
Memasuki tahun kelima setelah konversi, tantangan BRK Syariah semakin besar.
Budiman Lubis berharap tren positif yang sudah terbentuk dapat dipertahankan. Soliditas internal, kualitas pelayanan dan kontribusi terhadap daerah harus terus diperkuat.
Salah satu ukuran yang akan diperhatikan adalah dividen.
“Harapan kita pada 2027, target dividen BRK Syariah sebesar Rp114 miliar bisa terealisasi. Kalau memungkinkan, tentu kita berharap bisa lebih besar lagi,” kata Budiman.
Target tersebut menjadi penting karena BRK Syariah bukan hanya lembaga perbankan, tetapi juga aset daerah yang dituntut menghasilkan nilai ekonomi bagi pemegang saham.
Di sisi lain, fungsi pengawasan terhadap perusahaan daerah tetap diperlukan. DPRD Riau sebelumnya juga menyoroti rencana penambahan modal daerah untuk BRK Syariah dan meminta kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut di tengah kondisi keuangan daerah.
Artinya, penilaian positif terhadap kinerja tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pengawasan.
Semakin besar bisnis yang dikelola, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga tata kelola, manajemen risiko, kualitas pembiayaan, pelayanan hingga transparansi.
Transformasi Belum Selesai
Empat tahun setelah konversi, BRK Syariah telah melewati fase awal perubahan dari bank konvensional menjadi bank umum syariah.
Namun perjalanan belum selesai.
Helwin menilai BRK Syariah sebenarnya telah memiliki produk dan infrastruktur yang menjadi modal untuk bersaing. Kekuatan tersebut harus dipadukan dengan sinergi internal dan pengelolaan risiko yang baik.
“BRK Syariah punya kekuatan yang besar. Kalau sinergi dan penyelarasannya berjalan dengan baik, kita optimistis kinerja bisa terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik,” ujarnya.
Empat tahun perjalanan BRK Syariah akhirnya tidak hanya berbicara tentang perubahan sistem perbankan.
Transformasi itu kini menyentuh pelajar yang mulai belajar menabung, pelaku UMKM yang belajar menata pembukuan, masyarakat yang memperoleh akses terhadap produk keuangan syariah, pemerintah yang bergerak menuju transaksi digital hingga upaya memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
Konversi pada 2022 adalah titik awal. Memasuki tahun kelima, pekerjaan yang lebih besar justru menanti: menjaga bank tetap sehat dan produktif, memperkuat tata kelola dan inovasi, sekaligus memastikan setiap pertumbuhan bisnis memberi dampak yang semakin nyata bagi Riau, Kepulauan Riau dan masyarakat yang menjadi tempat bank daerah ini tumbuh. (red/man)
