Komisi Eropa resmi mengusulkan kerangka regulasi bersama untuk menyamakan kebijakan penyewaan akomodasi jangka pendek di seluruh wilayah Uni Eropa. Proposal ini bertujuan mengatasi krisis hunian yang kian parah di kota-kota wisata populer seperti Paris dan Barcelona.
Usulan terbaru dari Komisi Eropa menandai langkah pertama dalam menyelaraskan aturan main bagi platform penyewaan rumah jangka pendek, termasuk Airbnb. Selama ini, setiap negara anggota memiliki kebijakan berbeda yang sering kali tumpang tindih atau justru berujung pada gugatan hukum ketika pembatasan diterapkan secara lokal.
Kriteria Wilayah Terkena Dampak
Pemerintah setempat diberi wewenang menetapkan wilayah yang mengalami tekanan hunian berdasarkan indikator objektif. Salah satu tolak ukur utamanya adalah tingginya rasio harga rumah terhadap pendapatan masyarakat, atau tren kenaikan rasio tersebut selama 10 tahun terakhir.
Jika sebuah kawasan terbukti kritis, otoritas dapat memberlakukan pembatasan ketat terhadap penyewaan jangka pendek. Namun, aturan baru ini mensyaratkan bahwa pembatasan harus didukung bukti kuat, benar-benar diperlukan, dan hanya berlaku di wilayah terdampak tanpa efek surut (retroaktif).
Tanggapan Industri Penyewaan
Airbnb menilai akar masalah sesungguhnya bukan pada platform mereka, melainkan kurangnya pasokan rumah secara keseluruhan. George Mavros, Kepala Urusan Pemerintahan Airbnb untuk Uni Eropa, menegaskan bahwa fokus regulasi seharusnya diarahkan ke sumber kekurangan hunian yang sebenarnya, yaitu pembangunan, renovasi, dan rumah-rumah kosong di Eropa.
"Artinya, fokus regulasi harus diarahkan ke sumber kekurangan hunian yang sebenarnya, yaitu pembangunan, renovasi, dan rumah-rumah yang saat ini kosong di seluruh Eropa," kata Mavros.
Sementara itu, kritik datang dari Alexandre Roure, Kepala Kebijakan CCIA Europe. Ia mengkhawatirkan usulan ini menjadi "macan kertas" jika pemerintah kota mengawasi sendiri kepatuhan tanpa mekanisme hukum independen yang efektif.
"Tanpa pengawasan independen atau mekanisme hukum yang efektif, proposal ini akan tetap menjadi macan kertas. Pembatasan yang tidak proporsional akan tetap berlaku dan merusak kepastian hukum yang seharusnya diberikan Undang-Undang Perumahan Terjangkau," ujar Roure.
Status Regulasi dan Langkah Lanjutan
Hingga kini, proposal tersebut belum menjadi aturan yang mengikat. Dokumen ini masih harus melewati proses persetujuan oleh negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa dalam beberapa bulan ke depan.
Selain mengatur penyewaan jangka pendek, Komisi Eropa juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka lebih banyak lahan hunian serta mempercepat modernisasi proses perencanaan dan pembangunan rumah. Keputusan akhir penerapan pembatasan tetap berada di tangan pemerintah terkait masing-masing negara.
