SELARASRIAU.COM , PEKANBARU - Wanita diprediksi cenderung mendominasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diatur angka keterwakilan perempuan dalam pemilu 30 persen.
Namun demikian berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan pemilu keterwakilan perempuan ternyata kurang dari 30 persen.
Kepala Pusat Gender dan Anak UIN Suska Riau, Dr Mustiqowati Ummul Fithriyyah MSi mengatakan, berdasarkan data Pemilihan Presiden,10 Februari 2024 terdapat selisih 100 pemilih antara pemilih laki-laki 2.409.210 dan pemilih perempuan 2.339.931.
"Hal ini menunjukkan perempuan merupakan komponen penting dalam masyarakat," ujar Dr Mustiqowati saat menjadi narasumber diskusi ilmiah peluang dan tantangan Pilkada 2024, Rabu (15/05/2024).
Diskusi ilmiah tersebut diketuai Hj Kafrina MSi dengan moderator Seihani SE MM. Dihadiri oleh Ketua Jurusan Prodi Administrasi Negara S1 Fekonsos, Dr Khairunsyah Purba, sivitas akademika UIN Suska, dosen dan mahasiswa.
Dalam paparannya, Dr Mustiqowati lulusan universitas terkemuka di Indonesia ini mengungkap, perempuan memiliki pengalaman berbeda dengan laki laki baik secara biologis maupun budaya. sehingga wajib hadir dalam ruangan politik untuk menyampaikan kepentingan.
"Isu-isu yang berkembang di ruang publik sebagian besar adalah bias gender," ulas dosen Fekonsos UIN Suska Riau.
Pembicara kedua, Ratna Dewi mengupas tentang dinamika khususnya digital dari kondisi sekarang.
Karena sekarang adalah zaman digital khususnya dalam kampanye yang akan datang dan itu sudah terlaksana 2024.
Satu di antaranya adalah debat pilpres sejak tahun 2019. Terbaru hari ini, pelaksanaan kampanye satu pasangan calon melalui aplikasi Tiktok.
Teknologi menjadi satu penentu paslon untuk maju di pilpres. Cara ini tentu bisa dilaksanakan untuk pilkada, 23 November mendatang," papar Ratna Dewi.
Pembicara ketiga, Desvi Emti mengupas peluang dan tantangan Pilkada 2024.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah memberikan peluang yakni tumbuh ekonomi rakyat melalui percetakan kampanye mulai dari spanduk masing masing calon sebelum pencoblosan hingga hari minus satu. Termasuk juga turun gunung paslon dengan mendatangi pemilih secara langsung.
"Jadi, kondisi ini juga membantu ekonomi daerah," jelasnya.
Selain itu, pilkada berdampak terhadap pembangunan daerah. Dimana, pemimpin yang terpilih menjadi penentu terhadap prioritas pembangunan.
Alokasi anggaran dan kebijakan-kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Faktor kepemimpinan, kualitas program dan komitmen terhadap transparansi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di daerah usai pilkada," tutup Desvi. (Rls)