Dinamika politik kabinet tidak menghambat keputusan strategis terkait aset negara. Rosan Perkasa Roeslani menegaskan tim teknis Danantara dan Kementerian Keuangan terus mengejar penyelesaian transfer saham konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium ini memegang 60% porsi kepemilikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Koordinasi Cepat dengan Suahasil Nazara
Rosan telah berkomunikasi awal dengan Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, pasca-pelantikan Senin (14/9). Keduanya sepakat segera duduk bersama membahas program berstatus outstanding, termasuk mekanisme alih saham KCIC.
"Saya rasa tidak akan masalah karena pergantian. Tadi sempat bicara dengan Pak Suahasil, semua program-program yang masih berjalan atau outstanding kita akan segera duduk bareng," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis atau Jumat pekan ini. Fokus utamanya adalah memastikan transisi kepemimpinan di Kemenkeu tidak mengganggu laju birokrasi dan legalitas pengalihan aset tersebut.
Mekanisme Special Mission Vehicle dan Beban APBN
Pengalihan saham ini menindaklanjuti rencana mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Skema yang dirancang mengalihkan saham milik BUMN di KCIC sepenuhnya kepada salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Langkah ini mencegah pengelolaan aset kereta cepat menjadi beban langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan SMV dipilih karena memiliki kemampuan keuangan mandiri untuk mengelola aset tanpa suntikan dana rutin dari pemerintah pusat.
Struktur kepemilikan saat ini terdiri dari 60% saham di tangan PSBI—konsorsium PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero)—serta 40% sisanya dimiliki Beijing Yawan HSR Co. Ltd sebagai perwakilan konsorsium China.
Tekanan Penyelesaian Sebelum Akhir September
Danantara menetapkan tenggat waktu internal merampungkan proses ini pada September 2026. Namun, percepatan kini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian dan kebutuhan sinkronisasi kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara.
Rosan optimistis target jangka pendek tercapai mengingat tim gabungan sudah bergerak sejak Agustus lalu. "Ya, ini sih tim langsung tetap bekerja. Mudah-mudahan sih minggu ini bisa beres semua," katanya.
Proses ini memisahkan tanggung jawab utang proyek yang ditaksir mencapai Rp79 triliun dari neraca perusahaan pelat merah konvensional ke entitas khusus pengelola aset negara. Dengan demikian, kesehatan finansial KAI, Waskita, Jasa Marga, dan PTPN diharapkan bebas dari risiko likuiditas proyek Kereta Cepat Whoosh.
