SELARASRIAU.COM, PEKANBARU – Lebih dari 3.000 warga yang tinggal di lima desa di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, masih menghadapi persoalan akses jalan. Sekitar 50 kilometer Jalan Lintas Bono menuju kawasan paling ujung Pelalawan hingga kini masih membutuhkan pembangunan.
Persoalan tersebut dibawa langsung warga ke Pekanbaru. Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kubangan Pelalawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (10/8/2026).
Mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melanjutkan pembangunan Jalan Lintas Bono yang menjadi akses penting bagi masyarakat di wilayah pesisir Pelalawan.
Pantauan di lokasi, massa berkumpul di depan Kantor Gubernur Riau dengan membawa spanduk besar dan sejumlah poster.
Pada spanduk tersebut terpampang foto-foto kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Beberapa bagian jalan terlihat masih berupa tanah, berlumpur dan dipenuhi kubangan.
Massa juga mencantumkan lima desa yang membutuhkan akses jalan lebih baik, yakni Desa Segamai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Sungai Emas dan Sokoi.
Koordinator Aksi Aliansi Pemuda Kubangan Pelalawan, Muhamad Amin, mengatakan kondisi jalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas lebih dari 3.000 warga.
Jalan itu digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan sehari-hari, mulai dari pergi ke kebun hingga mengantar anak ke sekolah.
"Di lima desa ini jalannya sulit dilewati. Kalau kita mau ke kebun, mengantar anak sekolah, itu sulit dilewati," kata Muhamad Amin di sela aksi.
Persoalan semakin terasa ketika hujan turun. Jalan tanah menjadi berlumpur sehingga menyulitkan kendaraan warga untuk melintas.
Menurut Amin, sekitar 54 kilometer jalan menuju kawasan tersebut masih membutuhkan pembangunan. Karena itu, warga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan penanganannya.
"Kami minta diselesaikan," tegasnya.
Amin mengatakan lima desa tersebut berada di kawasan paling ujung Kabupaten Pelalawan dan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Kondisi geografis tersebut membuat akses darat yang layak sangat dibutuhkan masyarakat.
"Jumlah penduduknya 3 ribu lebih. Panjang jalan yang belum dibangun sekitar 54 kilometer," ujarnya.
Menurut Amin, apabila jalan tersebut dapat ditangani, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat. Tidak hanya mempermudah perjalanan anak-anak ke sekolah, tetapi juga mendukung aktivitas perkebunan dan perekonomian warga.
"Kalau ini sudah dibangun, sudah bisa membantu mobilitas warga di lima desa yang berada di ujung, di perbatasan antara Pelalawan dan Inhil," katanya.
Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga mengangkat poster berisi permintaan agar pemerintah melihat langsung kondisi jalan yang mereka lalui setiap hari.
"Tolong Pak, bangun jalan di desa kami. Kasihan kami, kasihan anak-anak sekolah," demikian salah satu aspirasi yang disampaikan peserta aksi.
Pemprov Riau Temui Pendemo
Tuntutan warga tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Pemprov Riau.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Zulfahmi, menemui massa dan memberikan penjelasan mengenai pembangunan jalan tersebut.
Zulfahmi membenarkan jalan yang dipersoalkan warga berstatus jalan provinsi. Ruas itu merupakan bagian dari Jalan Lintas Bono yang membentang dari Simpang Bunut-Sebekek-Sokoi dengan panjang hampir 200 kilometer.
"Jalan yang minta dibangun yang disampaikan dalam demo ini adalah jalan yang masuk dalam ruas Lintas Bono, mulai Simpang Bunut-Sebekek-Sokoi. Totalnya lebih kurang 200 kilometer. Benar, ini jalan provinsi," kata Zulfahmi.
Menurutnya, pembangunan Jalan Lintas Bono sudah dilakukan pemerintah secara bertahap selama bertahun-tahun.
Perhatian terhadap ruas tersebut juga cukup besar karena selain menjadi akses masyarakat, jalan itu mendukung konektivitas menuju kawasan wisata Bono di Kabupaten Pelalawan.
"Karena di sana ada objek wisata Bono, kami dari provinsi dan Pemkab Pelalawan sudah memberikan perhatian lebih. Jalannya sudah diaspal dari Bunut sampai Teluk Meranti," ujarnya.
Setelah ruas Bunut-Teluk Meranti ditangani, pembangunan dilanjutkan menuju Sebekek melalui pekerjaan pengaspalan dan penimbunan.
Zulfahmi mengatakan akses Teluk Meranti-Sebekek saat ini sudah tersambung dan dapat digunakan masyarakat. Meski demikian, masih terdapat beberapa titik yang tergenang ketika hujan, terutama di sekitar kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI).
"Teluk Meranti ke Sebekek itu sudah tembus. Memang ada beberapa spot di belakang kawasan HTI yang kadang-kadang kalau hujan tergenang. Tapi secara keseluruhan ruas Teluk Meranti-Sebekek sudah fungsional," jelasnya.
Tersisa Sekitar 50 Kilometer
Pekerjaan yang masih cukup panjang berada pada ruas Sebekek-Sokoi. Panjangnya sekitar 54 kilometer.
Pada 2024, Pemprov Riau telah menangani sekitar empat kilometer. Dengan demikian, masih ada kurang lebih 50 kilometer jalan yang membutuhkan pembangunan.
"Ruas Sebekek ke Sokoi itu ada sekitar 54 kilometer lagi. Tahun 2024 sudah kami lakukan pembangunan sekitar empat kilometer. Jadi masih tersisa sekitar 50 kilometer lagi," kata Zulfahmi.
Lima desa yang diperjuangkan massa berada di bagian paling ujung ruas tersebut. Wilayah itu berbatasan dengan kawasan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir.
Menurut Zulfahmi, posisi desa-desa tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan belum menjangkau seluruh kawasan.
Pemprov Riau selama ini melakukan pembangunan secara bertahap dan berurutan dari bagian depan ruas jalan.
"Itulah tadi lima desa yang disebutkan pendemo. Lokasinya paling ujung, berbatasan dengan Sungai Guntung, Inhil. Kenapa belum tertangani, karena memang kita bekerja dari depan. Tidak mungkin dibangun dari ujung, sementara di tengah belum," ujarnya.
Zulfahmi menegaskan pembangunan Jalan Lintas Bono telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama.
Menurutnya, akses darat tersebut mulai dibuka sekitar 2004 pada masa Gubernur Riau Rusli Zainal. Sebelumnya, masyarakat di kawasan itu lebih banyak mengandalkan jalur laut.
"Dulu tidak ada akses darat, mereka lewat jalur laut. Ini dibangun saat gubernurnya zaman Pak Rusli Zainal. Akses darat ini dibuka supaya mereka tidak terisolir. Sekarang sudah terbuka," katanya.
Zulfahmi menyebut anggaran yang telah dikucurkan untuk membuka dan meningkatkan Jalan Lintas Bono sejak awal pembangunan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Namun, dengan panjang jalan hampir 200 kilometer, pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan seluruh ruas menjadi jalan rigid pavement atau beraspal.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara bertahap.
"Untuk menjadikan jalan itu rigid atau aspal seluruhnya tentu butuh waktu. Apalagi di tengah tekanan fiskal sekarang, harus bertahap. Mohon bersabar, kita tetap akan berpikir bagaimana jalan ini bisa dibangun semua," ujar Zulfahmi.
Dengan penjelasan tersebut, Pemprov Riau memastikan pembangunan Jalan Lintas Bono belum berhenti. Namun, penyelesaian sekitar 50 kilometer ruas Sebekek-Sokoi akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Sementara bagi warga lima desa di ujung Pelalawan, kelanjutan pembangunan jalan tersebut menjadi harapan besar karena menyangkut akses sekolah, perkebunan, kegiatan ekonomi hingga mobilitas sehari-hari.*/(Wyu)
