.jpeg)
SELARASRIAU.COM, PEKANBARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, H. Fatullah, mempertanyakan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024 yang mencapai Rp3,31 triliun.
Kenaikan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp316 miliar dari APBD awal tahun yang sebelumnya berjumlah Rp2,993 triliun.
Menurut Fatullah, transparansi alokasi anggaran ini harus dijelaskan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar masyarakat tahu kemana dana tersebut akan digunakan.
"Anggaran sebesar itu harus memiliki kejelasan. Apakah anggaran ini dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, atau ada program lain yang membutuhkan biaya tambahan?” ujar H. Fatullah, Selasa (29/10/2024).
Fatulah menambahkan bahwa kenaikan anggaran harus memiliki dasar yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Fatullah juga menyampaikan, pentingnya penjelasan mengenai anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Anggota DPRD tiga periode ini mempertanyakan apakah anggaran untuk kebutuhan ini sudah memadai atau justru ada komponen lain yang belum tercakup.
"Uang rakyat yang digunakan untuk belanja pegawai harus dipaparkan secara detail. Jika ada kenaikan, apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan, dan untuk kegiatan apa anggaran itu dialokasikan?," tegasnya.
Lebih lanjut, Fatullah juga menginginkan agar Pemko memberikan rincian mengenai kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan menggunakan anggaran tambahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintah.
"Saya minta Pemko Pekanbaru menjelaskan, kegiatan apa saja yang akan dikerjakan dengan dana tambahan ini, dan siapa pihak pelaksananya? Jangan sampai dana ini digunakan tanpa rencana yang jelas," tegasnya.
Menurut Fatullah, kenaikan anggaran sebesar Rp316 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, ia berharap ada transparansi penuh dalam setiap rincian program atau kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut.
Fatullah mengingatkan, keterbukaan dalam anggaran akan membantu dewan dalam mengawasi implementasi APBD demi kepentingan masyarakat luas. (***)
