SELARASRIAU.COM, PEKANBARU – Kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, mencetuskan program ambisius berupa alokasi dana sebesar Rp 100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) di Pekanbaru. Program ini dianggap sebagai terobosan yang mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan di kota ini.
Bambang, Ketua Forum RT dan RW periode 2017-2021, menyatakan bahwa program ini merupakan solusi nyata yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (2/10/2024), Bambang menekankan bahwa hanya pasangan Agung Nugroho dan Markarius Anwar (AMAn) yang menawarkan visi dan misi pro-rakyat di antara lima kandidat yang berlaga.
"Program Rp 100 juta per RW ini adalah ide yang sangat brilian. RW dan perangkatnya yang paling tahu kebutuhan warganya, jadi masalah bisa langsung diatasi," ungkap Bambang dengan antusias.
Menurutnya, pengalaman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menunjukkan bahwa banyak usulan dari RT dan RW yang tidak pernah terealisasi.
Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga prioritas proyek lain. "Banyak dari usulan kami tidak diakomodir, kecuali ada intervensi dari perwakilan dewan. Ini sangat mengecewakan," keluhnya.
Bambang menambahkan bahwa warga sering kali merasa diabaikan oleh pemerintah kota yang lebih mengutamakan proyek besar daripada kebutuhan mendasar masyarakat.
"Kami semua warga Pekanbaru punya hak yang sama untuk hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Kami berharap, melalui program Rp 100 juta per RW, Pekanbaru bisa lebih maju dan merata pembangunannya," harap Bambang.
Ia juga mengajak seluruh warga Pekanbaru untuk berpartisipasi pada 27 November 2024 dengan mencoblos pasangan nomor urut lima, Agung Nugroho dan Markarius Anwar.
"Mereka adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat. Mari kita dukung dan menangkan Agung Nugroho dan Markarius Anwar untuk memimpin Pekanbaru lima tahun ke depan," pungkasnya.
Program Rp 100 juta per RW ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan di tingkat lokal yang sering tertunda. Dengan dana tersebut, setiap RW dapat langsung melakukan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu hasil Musrenbang yang panjang. (***)
