SELARASRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelontorkan bantuan hingga mencapai Rp 1,44 triliun untuk pemerintah desa di 10 Kabupaten se Provinsi Riau. Bantuan ini masuk dalam pos anggaran Bantuan Keuangan Khusus atau BKK tahun anggaran 2024.
"Tahun depan kita akan kembali memberikan bantuan kepada desa melalui BKK Pemprov Riau sebesar Rp 1,44 triliun untuk 10 kabupaten," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto saat menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau, di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (27/12/2023).
Pada kesempatan tersebut SF Hariyanto menyampaikan, khusus tahun 2024 Pemprov Riau menyiapkan anggaran Rp 28 juta per desa untuk bantuan operasional desa, dengan rincian Rp 25 juta untuk operasional desa dan Rp 3 juta dana kebutuhan administrasi desa.
"Kita juga memberikan bantuan dua unit sepeda motor operasional desa. Satu unit untuk kepala desa dan satu unit untuk BPD. Kendaraan itu untuk menunjang tugas-tugas kepala desa dan BPD," ujarnya disambut tepuk tangan dari para kepala desa yang hadir dalam pertemuan tersebut.
SF Hariyanto menegaskan, dua unit sepeda motor bantuan dari Pemprov Riau tersebut masing-masing satu unit untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan satu unit untuk Kepala desa (Kades). Bantuan ini diharapkan dapat menunjang dan menambah kelancaran kegiatan pemerintah desa dalam bekerja melayani masyarakat.
"Pemprov melalui gubernur dan Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa dua unit kendaraan bermotor, satu untuk BPD satu untuk Kepala desa, untuk lancar kegiatan Kades kita semuanya," ucapnya.
Sepeda motor ini diberikan kepada kepala desa karena kondisi geografis wilayah tersebut yang memprihatinkan. Walau diberikan kepada BPD, mengatakan aset ini tetap milik pemerintah desa.
"Jadi kebijakan Pemprov memberikan aset ini untuk dipinjam pakai oleh BPD, tapi asetnya tetap atas pemerintah desa," ujarnya.
Terkait jenis dan merek kendaraan bermotor, Pemprov Riau menyerang sepenuhnya kepada masing-masing desa untuk membelinya. Dengan catatan besaran anggaran untuk 2 unit motor tersebut sebesar Rp 45 juta.
Sementara untuk bantuan operasional desa, besaran tidak sama untuk setiap desa. Rincian nya untuk Bumdes Maju dan Status Desa Mandiri sebesar Rp 28 juta. Kemudian untuk Bumdes berkembang Desa mandiri atau maju Rp 25 juta dan Bumdes berkembang Desa maju sebesar Rp 18 juta.
Sedangkan untuk teknis penyaluran bantuan tersebut, SF Hariyanto meminta APDESI Riau bersama Dinas PMD-Dukcapil Riau membahas juknisnya sesuai aturan yang berlaku. Sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada aturan yang dilanggar.
"Saya pesan betul, dalam penyusunan administrasi harus hati-hati, dan koordinasi dengan instansi kejaksaan, supaya program-program yang disusun dapat berjalan lancar dan tuntas. Karena kepala desa itu ujung tombak dalam menjalankan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," katanya.
Dalam pertemuan itu, APDESI Riau yang diketuai M Haris CH dan Sekretaris APDESI Riau Andra Maistas, S.sos menyampaikan beberapa usulan dan aspirasi kepala desa kepada Pemprov Riau untuk dimasukan dalam program pemerintah desa tahun 2024. Salah satunya bantuan operasional kepala desa dan BPD, serta kantor APDESI Riau.
Usulan tersebut langsung disetujui Pemprov Riau dengan catatan harus sesuai petunjuk dan teknis (Juknis) penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau untuk desa.
Ketua APDESI Provinsi Riau, M Haris CH mengapresiasi segala bentuk dukungan tersebut, dan Riau satu-satunya provinsi yang melakukan hal itu.
"Kami ucapkan terima kasih kasih kepada Pemprov Riau atas dukungannya terhadap pemerintah desa. Dimana sudah hampir puluhan tahun tidak ada, tahun 2024 kami akan mendapat bantuan sepeda motor untuk kepala desa dan BPD," ucapnya.
Selain itu, lanjut Haris, tahun depan juga pemerintah desa mendapat bantuan operasional sebesar Rp28 juta dari Pemprov Riau.
"Jumlah itu lebih besar dari anggaran operasional yang kami ajukan sebesar Rp12 juta. Alhamdulillah direalisasikan oleh Pemprov Riau sebesar Rp28 juta. Ini sangat luar biasa," katanya.
Haris menyatakan, dukungan Pemprov Riau tersebut akan menjadi awal yang positif pemerintah desa di Riau dalam pengelolaan dan pemberdayaan desa tahun 2024.
Menurutnya, pemprov Riau menjadi yang pertama dalam memberikan bantuan berupa dana operasional dan kendaraan untuk desa, termasuk akan mempersiapkan kantor APDESI Riau di Pekanbaru.
"Tentu kami dari APDESI akan mendukung seluruh program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan sesuai dengan arahan Ketua APDESI Pusat Pak Sutra Wijaya, dan Pembina APDESI, Pak Presiden Joko Widodo," katanya. (***)
