SELARASRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan menanggung ribuan siswa miskin di Riau yang tidak diterima di sekolah negeri dan mendaftar ke sekolah swasta. Total anak yang akan dibiayai oleh Pemprov Riau mencapai 5 ribu anak.
Kepala Dinas Pendidikan Riau Dr Kamsol, Senin (24/7/2023) mengatakan, Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan, tahun ini menganggarkan Rp25 miliar anggaran Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
Anggaran tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya sekolah siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri agar tetap bisa bersekolah meskipun di swasta.
Dengan anggaran Bosda sebesar Rp25 miliar tersebut, kata Kamsol, jika dirata-ratakan satu siswa miskin bersekolah di sekolah swasta diperlukan biaya Rp5 juta. Maka dengan anggaran tersebut bisa untuk menyekolahkan 5 ribu siswa miskin di Riau.
"Kami sudah siapkan Rp25 miliar Bosda tahun ini, anggaran itu bisa digunakan untuk membiayai siswa miskin sekolah di sekolah swasta. Hitungannya bisa capai 5 ribu siswa yang dibiayai, kalau per siswa perlu Rp5 juta," katanya.
Dengan adanya kebijakan yang sudah pihaknya mengimbau para orangtua dapat mendaftarkan anaknya disekolah swasta terdekat.
Sebab Gubernur Riau Syamsuar, sudah mengeluarkan kebijakan
bahwa siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri bisa bersekolah di sekolah swasta yang biaya akan ditanggung oleh pemerintah.
"Sekarang sudah bisa daftar, silahkan daftar di sekolah swasta terdekat. Biayanya akan ditanggung pemerintah provinsi Riau," sebutnya.
Kamsol menegaskan, agar bantuan tersebut tepat sasaran, maka pihaknya menetapkan sejumlah syarat.
Diantaranya orang tua dari anak tersebut harus tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), punya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebelumnya sudah mendaftar sekolah negeri melalui jalur afirmasi namun tidak diterima.
"Nanti kami akan cek dokumen dan verifikasi langsung, jika memang tidak mampu semua biaya sekolahnya akan dibiayai pemerintah provinsi Riau melalui dana bantuan operasional sekolah daerah," kata Kamsol. (***)
