JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah isu pengunduran diri Gibran mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dikutip dari Reuters, Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan lembaga tersebut. Muzani menyebut pimpinan MPR akan menggelar pertemuan untuk membahas langkah selanjutnya.
Gibran datang ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Berdasarkan laporan ANTARA, ia mengenakan jas hitam dan dasi merah. Gibran langsung masuk ke gedung dan menuju ruang rapat MPR tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu.
MPR Siapkan Langkah Lanjutan Setelah Terima Surat Gibran
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.
Muzani mengatakan pimpinan MPR terlebih dahulu akan mengadakan rapat pimpinan. Setelah itu, MPR berencana menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan proses selanjutnya setelah surat pengunduran diri diterima.
Sebagaimana diberitakan ANTARA pada Kamis (12/11/2026), Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan.
Presiden Prabowo juga akan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Budi Arie Sebelumnya Benarkan Gibran Mundur
Kabar pengunduran diri Gibran lebih dahulu disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Budi Arie membenarkan kabar tersebut ketika dikonfirmasi ANTARA pada Rabu (11/11/2026). Ia memberikan jawaban singkat saat ditanya mengenai informasi Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.
"Betul," kata Budi Arie.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026) pagi selama sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikannya.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Ijazah dan Usulan HMP DPR
Perkembangan politik yang melibatkan Gibran terjadi setelah muncul persoalan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Associated Press (AP) melaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada bulan sebelumnya mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.
Di tengah persoalan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan itu berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, pengusul HMP berasal dari sejumlah fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Proses HMP tersebut menjadi salah satu dinamika politik yang berlangsung bersamaan dengan kabar pengunduran diri Gibran.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari.
Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Mekanisme lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum baru. MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Jokowi Tegaskan Tetap Mendukung Pemerintahan Prabowo
Di tengah perkembangan politik tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dikutip dari Reuters, Jokowi menyampaikan dukungan tersebut saat memberikan keterangan di depan kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Jokowi mengatakan dukungan diberikan terutama terhadap program pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dinamika hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri.
Apa Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo?
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024.
Jika kekosongan jabatan Wakil Presiden diproses sesuai ketentuan konstitusi, MPR akan menjalankan mekanisme pemilihan pengganti berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.
Untuk saat ini, perhatian tertuju pada langkah resmi MPR setelah menerima surat tersebut dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan berikutnya juga akan menentukan bagaimana usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR ditindaklanjuti setelah Gibran mengajukan pengunduran diri. (*)
***
TAG: Gibran Mundur, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Subianto, MPR RI, DPR RI, Hak Menyatakan Pendapat, Politik Indonesia.
Sumber: Reuters, Associated Press, ANTARA, dan JDIH DPR RI.
