Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kepastian itu diberikan meski harga minyak mentah dunia terus merangkak naik dan berpotensi menambah beban subsidi dalam APBN.
Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmen pemerintah tersebut usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Sidang itu digelar dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pemerintah saat ini tengah menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harga ICP 92 Dolar AS per Barel, di Atas Asumsi APBN
Harga ICP saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel. Angka itu lebih tinggi dibandingkan asumsi yang dipakai dalam APBN, yakni sekitar 70 dolar AS per barel.
Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah tersebut berpotensi bertahan di bawah 100 dolar AS per barel apabila tren saat ini berlanjut. Meski begitu, kenaikan harga minyak dunia tetap berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk menanggung subsidi energi.
"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil.
Dampak ke Anggaran Subsidi Energi
Selisih antara harga ICP dan asumsi APBN menjadi sumber tekanan fiskal. Setiap kenaikan harga minyak mentah menambah kebutuhan top up subsidi agar harga jual BBM bersubsidi di tingkat konsumen tidak berubah.
Bahlil menegaskan pemerintah memilih menahan harga di tingkat konsumen ketimbang menyesuaikan tarif. "Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bagi pemilik kendaraan dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM bersubsidi. Harga di tingkat penyalur resmi dipastikan tetap sampai akhir 2026, dengan catatan kondisi pasar minyak dunia tidak bergerak di luar perkiraan pemerintah.
PNBP Batu Bara Diproyeksi Lampaui Target
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara yang ditargetkan Rp133 triliun diproyeksikan melampaui Rp160 triliun.
Devisa ekspor batu bara yang ditargetkan 27 miliar dolar AS diperkirakan mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS. Proyeksi itu disebut Bahlil sebagai penopang ruang fiskal pemerintah dalam menahan laju penyesuaian harga energi.
