PEKANBARU – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh di sejumlah daerah Indonesia mendapat sorotan serius dari Organisasi Pemuda Lintas Iman Provinsi Riau.
Bertempat di Kantor PW GP Ansor Riau, Jalan KH Ahmad Dahlan, Pekanbaru, Selasa (2/9/2025), mereka berkumpul dan menghasilkan sembilan poin pernyataan sikap yang menekankan pentingnya kedamaian, kesantunan, dan penegakan keadilan.
Ketua PW GP Ansor Riau, Khoirul Huda, yang mewakili forum tersebut menegaskan, penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan secara elegan tanpa merusak fasilitas publik.
“Silakan masyarakat, termasuk mahasiswa, menyampaikan aspirasi. Tapi lakukanlah dengan tertib dan damai. Tidak perlu dengan cara anarkis, apalagi penjarahan dan pembakaran. Itu justru berujung pidana,” tegas Khoirul Huda.
Ia menilai aksi anarkis hanya akan merugikan sesama anak bangsa, baik mahasiswa maupun aparat. Karena itu, ia bersyukur aksi-aksi di Riau berlangsung damai tanpa ada insiden yang merusak citra perjuangan mahasiswa.
“Saya kira ini bisa jadi contoh bagi daerah lain. Inilah cara elegan menyampaikan aspirasi, sejalan dengan adat dan budaya Melayu yang menjunjung tinggi kesantunan,” tambahnya.
Pertemuan lintas organisasi pemuda ini dihadiri pimpinan sejumlah ormas, di antaranya Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Rizal S., Ketua PW GPII Riau Tata Haira, Ketua Gema Budhi Riau Feter Darmawan, Ketua DPD GAMKI Riau Maruli Silaban, serta Ketua DPP Peradah Indonesia Riau I Gede Parinata.
Dari diskusi tersebut, mereka menyepakati sembilan poin pernyataan sikap:
1. Menyampaikan simpati dan duka cita kepada seluruh korban aksi demonstrasi di berbagai daerah.
2. Mendesak Pemerintah dan DPR RI mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat.
3. Meminta partai politik segera menindak tegas kader atau anggota DPR RI yang mengeluarkan pernyataan provokatif.
4. Mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi dengan damai, tanpa terprovokasi aksi anarkis.
5. Menolak isu SARA dalam demonstrasi agar tidak terulang kerusuhan 1998.
6. Meminta Polri dan TNI menjaga keamanan secara terukur dan menindak pelaku anarkis.
7. Menginstruksikan kader organisasi untuk membangun ruang dialog, menjaga fasilitas umum, dan membantu masyarakat.
8. Meneguhkan komitmen menjunjung tinggi adat istiadat Melayu dalam menyikapi isu nasional maupun daerah.
9. Mengapresiasi Gubernur Riau, Kapolda Riau, dan DPRD Riau yang telah menampung aspirasi mahasiswa secara damai.
Pernyataan sikap ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heriawan, serta DPRD Riau sebagai bentuk komitmen menjaga kondusifitas daerah. (man)
