SELARASRIAU.COM , PEKANBARU – Politeknik Pengadaan Nasional di Pekanbaru, Provinsi Riau resmi mengantongi izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
SK Izin Pendirian Politeknik Pengadaan Nasional diserahkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X, Rabu (24/1/2024).
Kepala LLDIKTI Wilayah X, Afdalisma mengatakan, politeknik ini memiliki karakteristik tersendiri khusus untuk pengadaan barang dan jasa.
Dan mendapat rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Saya yakin dengan keberadaan Politeknik Pengadaan Nasional ini semakin mewarnai keilmuan perguruan tinggi di Pekanbaru,” sebutnya usai penyerahan SK Pendirian Politeknik Pengadaan Nasional.
Ia menyampaikan, dengan berdirinya Politeknik Pengadaan Nasional berarti bertambah satu lagi perguruan tinggi swasta vokasi di Riau.
Total keseluruhan 98 perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVII Riiau dan Kepulauan Riau. Sebab LLDIKTI Wilayah X sudah dimekarkan.
“Saya mengapresiasi karena pertama kali di wilayah LLDIKTI Wilayah X muncul Politeknik Pengadaan Nasional. Bahkan pertama di Indonesia,” terangnya menambahkan.
Sementara itu, Pembina Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang, Buyung Kurniawan SPdI MPd menjelaskan, Politeknik Pengadaan Nasional sebelumnya lembaga sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bawah naungan LKPP.
“Dikarenakan LKPP belum bisa membentuk Politeknik, mereka memberikan harapan dan peluang kepada yayasan ini untuk membangun Politeknik Pengadaan,” jelasnya
Satu-satunya di Indonesia
Ia bersyukur pencapaian dalam satu tahun, izin pendirian perguruan tinggi terbit dan sudah melengkapi seluruh berkas yang diminta.
Surat Keputusan Izin Pendirian dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI juga telah diterima.
“Kami satu-satunya di Indonesia perguruan tinggi Politeknik Pengadaan Nasional. Memiliki Program Studi Manajemen Kontrak Pemerintah (D-IV), Program Studi Bisnis Digital dan program studi Hukum Paralegal,” beber Buyung.
Lebih lanjut, Direktur Politeknik Pengadaan Nasional Dr Komala Sari MSi MH menjelaskan, pada Program Studi Manajemen Kontrak Pemerintah (D-IV), mahasiswa dibekali full ilmu pengadaan barang dan jasa. Rinciannya 60 persen teori dan 40 persen praktik.
“Nantinya akan berlangsung kegiatan praktik mahasiswa di instansi pemerintah. Di antaranya LPSE yang mengurus tender dan organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Kemudian terkait Program Studi Bisnis Digital, Komala Sari menyampaikan prodi ini siap melahirkan lulusan yang mampu membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menyiapkan lulusan sebagai penyedia rekanan dan memahami kontrak pengadaan barang dan jasa.
“Ketiga program studi Hukum Paralegal Jenjang Diploma III, mahasiswanya nantinya aka dibekali praktik beracara di pengadilan,” bebernya.
Ia melanjutkan, Politeknik Pengadaan Nasional pada Februari ini akan menerima 100 orang mahasiswa baru tahun ajaran 2024/2025.
“Rinciannya Program Studi Manajemen Kontrak Pemerintah 35 mahasiswa baru, Program Studi Bisnis Digital 35 mahasiswa baru dan 30 mahasiswa baru Program Studi Hukum Paralegal,” jelasnya.
Ia mengungkapkan kelebihan dari lulusan tiga program studi di Politeknik Pengadaan Nasional, semua mahasiwa harus memiliki dua sertifikat kompetensi sebelum lulus.
Yakni sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa level 1 dan sertifikat ahli K3 Umum Kemenaker.
“Selain keilmuan yang dimiliki, Politeknik Pengadaan Nasional juga menyertai lulusannya dengan sertifikasi kompetensi,” imbuhnya. (rls)
