Sekitar 2.000 desa di Indonesia masih belum terhubung internet meski cakupan layanan nasional diklaim mencapai 98 persen dari total 83.000 desa dan kelurahan. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi menyebut Papua menjadi wilayah dengan blankspot terbanyak. Pemerintah menempuh sejumlah langkah infrastruktur dan lelang frekuensi untuk menutup celah konektivitas tersebut.
Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar menyatakan cakupan internet nasional sudah menyentuh hampir seluruh desa dan kelurahan di Tanah Air. Kendati demikian, masih tersisa sekitar 2.000 desa yang belum terjangkau layanan sama sekali.
"Sekarang posisinya di seluruh Indonesia, ini totalnya ada sekitar 83.000 desa dan kelurahan, itu hampir 98 persen sudah ter-cover (internet)," ujar Fadhilah dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).
Wilayah Papua menjadi kantong blankspot terbesar. Pemerintah pun mengarahkan pembangunan infrastruktur ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengejar ketertinggalan.
Infrastruktur Apa Saja yang Sudah Beroperasi
BAKTI mengoperasikan sejumlah jaringan penopang konektivitas nasional. Base transceiver station (BTS) 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, dan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) berkapasitas 150 Gbps menjadi tulang punggung layanan di daerah sulit akses.
Sinyal 4G saat ini sudah menjangkau 6.747 desa, sementara akses internet tersedia di 3.864 titik layanan publik. Total ada lebih dari 31.000 lokasi yang menikmati konektivitas BAKTI.
Sebaran pemanfaatannya didominasi sektor pendidikan sekitar 68 persen. Sektor kesehatan menyerap 5,89 persen untuk mendukung layanan e-government, sedangkan 19,9 persen sisanya merupakan kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat.
Infrastruktur yang sama dipakai di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik. Palapa Ring sepanjang 12.148 kilometer melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial.
Mengapa Jumlah Infrastruktur Tak Cukup Jadi Ukuran
Fadhilah menekankan pembangunan konektivitas di wilayah 3T harus berujung pada manfaat nyata bagi warga. Keberhasilan program, katanya, tidak cukup dihitung dari banyaknya infrastruktur yang berdiri.
Tingkat pemanfaatan layanan menjadi indikator yang sama pentingnya. Pandangan ini sejalan dengan temuan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026.
Survei APJII mencatat pengguna internet Indonesia kini 81,76 persen atau naik sekitar 6 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya. Penetrasi internet menjangkau 235 juta jiwa dari total populasi 287 juta jiwa, meningkat dari 80,66 persen atau sekitar 229 juta jiwa pada periode sebelumnya.
Lelang Frekuensi 1,4 GHz dan Target 100 Mbps
Komdigi melelang spektrum 1,4 GHz pada 2025 sebagai salah satu cara mengejar target internet cepat 100Mbps yang terjangkau. Spektrum dialokasikan untuk menghidupkan kembali layanan broadband wireless access (BWA) bagi jaringan tetap lokal berbasis packet switched.
Hak penggunaan spektrum diberikan melalui Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dengan wilayah layanan berbasis regional. Lelang dimenangkan MyRepublic dan Surge (WIFI).
Masing-masing pemenang berhak mengoperasikan 80 MHz pita frekuensi di rentang 1432-1512 MHz per regional selama 10 tahun. Keduanya sudah mengeksekusi frekuensi yang dimenangkan dan menggelar layanan internet murah berkecepatan hingga 100Mbps.
Bagi pengguna di daerah yang selama ini bergantung pada koneksi lambat, masuknya operator BWA baru berpotensi menambah pilihan layanan fixed broadband. Dampaknya baru terasa jika operator memperluas jangkauan ke wilayah di luar kota besar.
Pekerjaan rumah terbesar tetap di Papua dan kantong blankspot lain. Tanpa penambahan BTS dan jaringan backbone di sana, angka 98 persen cakupan desa belum otomatis berarti seluruh warga Indonesia punya akses internet yang layak.