Integrasi kebijakan hilirisasi mineral dan transisi energi dinilai semakin mendesak seiring investasi sektor pengolahan mencapai Rp300,1 triliun pada semester I 2026. Angka itu setara 29,7 persen dari total investasi nasional. Tanpa koordinasi yang rapat, tambahan kapasitas industri justru berisiko memperbesar ketergantungan pada energi fosil.
Paragraf pembuka: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sebagai langkah strategis. Ekspansi industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, sehingga kebijakan industrialisasi dan penyediaan energi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
"Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil," kata Wahyudi.
Nikel Jadi Modal Utama
Perkembangan industri nikel disebut Wahyudi sebagai salah satu modal penting menjalankan agenda tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia melonjak dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023, atau sekitar 41 persen dari produksi dunia.
Lompatan itu mengubah posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain penting dalam rantai pasok mineral global. "Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional," ujar Wahyudi.
Hilirisasi juga mulai merambah komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik berkapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun, dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Sementara Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah berkapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Diversifikasi Mineral Perluas Basis Industri
Pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara bersamaan dinilai dapat memperluas basis industrialisasi. Nikel menjadi fondasi pengembangan baterai dan kendaraan listrik, tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan, sedangkan bauksit dapat diolah menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur.
"Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik," kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang integrasi kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu hingga hilir. Investasi yang masuk diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan menghasilkan efek berganda lewat pertumbuhan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, serta pengembangan kawasan industri.
Ekosistem Energi Hijau dan Kemandirian BBM
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Ir. ING Wardana menilai integrasi koordinasi hilirisasi dan transisi energi dapat menjadi fondasi ekosistem energi hijau nasional. Kekayaan mineral strategis Indonesia dapat dikembangkan tidak hanya untuk menghasilkan produk tambang bernilai tambah, tetapi juga membangun rantai industri baru yang menyerap tenaga kerja.
"Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau," ujar Wardana.
Selain hilirisasi, Wardana menyoroti pentingnya kemandirian energi. Pemerintah saat ini menjalankan program biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kebijakan itu dinilai dapat diperkuat dengan pengembangan bahan bakar nabati lain, termasuk etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jika program tanam tebu, singkong, dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM," ujarnya.
Penutup: Wardana menilai pengurangan impor energi menjadi indikator penting mengukur keberhasilan kebijakan kemandirian energi, selain kemampuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penguasaan teknologi nasional. "Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa," katanya. Bagi pelaku industri, arah kebijakan ini menentukan seberapa jauh nilai tambah mineral benar-benar berhenti di dalam negeri.