Ada Kantor Bupati di Riau Terancam Hilang Ditelan Bumi, Kok Bisa, Begini Ceritanya

Ada Kantor Bupati di Riau Terancam Hilang Ditelan Bumi, Kok Bisa, Begini Ceritanya
Kantor bupati Rokan Hilir. (int)

SELARASRIAU.COM, PEKANBARU - Sejumlah bupati di Riau menyampaikan keluhan soal abrasi kepada anggota Komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Jumat (14/7/2023) kemarin. Ada sejumlah bupati yang menyampaikan soal ancaman abrasi di wilayahnya. Yakni Bupati Pelalawan, Kuansing, Inhil dan Bupati Rohil.

Bahkan saat pertemuan dengan anggota Komisi V DPR RI tersebut, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dengan suara lantang membuat hadirin di ruangan itu terkejut. Pasanya Sintong mengungkap abrasi yang mengamcam kantornya tenggelam.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong saat menyampaikan kondisi yang terjadi di wilayahnya dihadapkan Komisi V DPR RI. 

Sintong menyebut Kantor bupati yang berdiri megah itu bisa saja tenggelam dan menyatu dengan Sungai Rokan jika tidak ada upaya untuk menyelematkannya.  Sebab, Sintong menyampaikan setiap tahun, tanah di depan kantor bupati berkurang hingga dua meter. Gedung itu hanyak berjarak 100 meter dari bibir Sungai Rokan.

"Setiap tahunnya, kami kehilangan 2 meter tanah di depan kantor bupati karena abrasi. Jika ini berlanjut, dalam 5 tahun kantor bupati bisa terancam masuk sungai," kata Bupati Sintong di hadapan Komisi V DPR RI.

Anggota Komisi V DPR RI bersama Gubernur Riau Syamsuar saat pertemuan dengan para bupati dan Walikota se Provinsi Riau. 

Sintong mengharapkan bantuan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan Pemprov Riau untuk mengatasi masalah abrasi dan infrastruktur ini. Anggaran Pemkab Rohil dirasa tak cukup mengatasi jalanan rusak dan persoalan abrasi.

''Abrasi di daerah pesisir Rokan Hilir menjadi isu serius yang perlu mendapatkan penanganan prioritas,'' ujarnya.

Sintong juga menyebutkan, saat ini ada 372 sumur minyak di Rohil tetapi dampaknya terhadap infrastruktur masyarakat sangat besar. Karena menurut Sintong, operasional Pertamina Hulu Rokan telah membawa dampak signifikan terhadap kondisi jalan di Rokan Hilir. Banyak truk berat membawa tanah timbun untuk Wellpad (WP) dan itu jauh melebihi kapasitas jalan yang ada.

"Kami mengharapkan cara yang lebih baik untuk transportasi ini, mempertimbangkan berat muatan truk. Jalan yang kami bangun cepat rusak akibat beban yang besar. Untuk infrastruktur, kami hanya bisa mengeluarkan sekitar Rp 120 miliar setiap tahunnya, sementara kami masih memiliki jalan yang rusak sekitar 1.200 km," katanya.

Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar saat menyampaikan kondisi yang terjadi di wilayahnya dihadapkan Komisi V DPR RI.

Sementara Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar juga menyampaikan hal yang senada. Dia mengatakan, banyak infrastruktur belum bagus di daerah kepulauan tersebut.

"Infrastruktur jalan di Meranti ini sangat memprihatinkan, pelabuhan juga parah. Abrasi juga setiap tahun sampai 12 meter, mohon kiranya dibantu," kata Asmar.

Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti yang hadir juga menyinggung soal kondisi infrastruktur. Menurutnya, kondisi jalan yang dijuluki jembatan shiratal mustaqim sempat viral beberapa waktu lalu.

"Kami banyak jembatan rusak. Sehingga sering diviralkan kemana-mana, kami ada jembatan shiratal mustaqim itu sampai ke mana-mana, sampai ke Malaysia juga itu," kata Syamsuddin. (***)

#Daerah

Index

Berita Lainnya

Index