Profil Irjen Eko Hadi Santoso, Alumni Akpol 1999 yang Dijatuhi Sanksi PTDH Polri

Profil Irjen Eko Hadi Santoso, Alumni Akpol 1999 yang Dijatuhi Sanksi PTDH Polri
Irjen Pol Eko Hadi Santoso, lulusan Akpol 1999 yang dijatuhi sanksi PTDH setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 17 November 2026. (Foto: Dok. Polri)

SELARASRIAU.COM, JAKARTA – Karier panjang Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Eko Hadi Santoso di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berakhir dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 tersebut dijatuhi sanksi pemecatan setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa, 17 November 2026.

Putusan itu berkaitan dengan pelanggaran etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian.

Sebelum tersandung perkara tersebut, Eko pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia memiliki pengalaman di bidang reserse kriminal, teknologi informasi kepolisian, hingga pemberantasan tindak pidana narkotika.

Namanya semakin menjadi perhatian karena pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan pangkat brigadir jenderal sebelum menyandang pangkat inspektur jenderal.

Dijatuhi Sanksi PTDH dalam Sidang Etik Polri

Sidang KKEP Polri yang digelar di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, berlangsung sekitar sembilan jam pada Selasa (17/11/2026).

Dalam putusannya, majelis menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela. Ia juga dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keputusan tersebut setelah persidangan selesai.

Eko juga menyatakan mengajukan banding atas putusan etik tersebut.

Dengan demikian, keputusan PTDH tersebut merupakan putusan tingkat pertama dalam proses etik yang masih dapat ditempuh upaya banding.

Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Perkara yang menjerat Eko berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, aktivis, dan jurnalis.

Bareskrim Polri menetapkan Eko sebagai tersangka pada 3 November 2026.

Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat kepolisian untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya.

Reuters melaporkan, dugaan penyadapan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan fasilitas dan akses milik kepolisian tanpa persetujuan hukum yang diperlukan.

Eko sebelumnya bertugas dalam bidang pemantauan di lingkungan Bareskrim Polri. Penugasan tersebut menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam perkara ini.

Meski demikian, status tersangka dalam perkara pidana harus dibedakan dari putusan etik. Sanksi PTDH yang dijatuhkan melalui sidang KKEP tidak dengan sendirinya merupakan putusan bersalah dalam perkara pidana.

Lulusan SMA Taruna Nusantara dan Akpol 1999

Eko Hadi Santoso merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, angkatan keempat pada 1996.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus pada 1999.

Ia tergabung dalam Batalyon Endra Dharmalaksana.

Latar belakang pendidikan tersebut menjadi awal perjalanan kariernya di institusi kepolisian. Setelah lulus Akpol, Eko menjalani berbagai penugasan di lingkungan kepolisian daerah maupun Mabes Polri.

Sepanjang kariernya, ia menempati sejumlah posisi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, pengawasan, serta pengembangan teknologi informasi kepolisian.

Perjalanan Karier Eko Hadi Santoso di Polri

Sebelum dijatuhi sanksi PTDH, Eko memiliki pengalaman panjang dalam berbagai jabatan kepolisian.

Berikut sejumlah jabatan yang pernah diembannya berdasarkan riwayat karier yang dipublikasikan sejumlah media:

1. Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya (2015)

Eko pernah bertugas sebagai Kepala Subdirektorat Reserse Mobil (Kasubdit Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Jabatan tersebut berkaitan dengan penanganan kejahatan yang menjadi kewenangan fungsi reserse kriminal umum.

2. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (2016)

Pada 2016, Eko dipercaya menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam jabatan tersebut, ia bertugas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

3. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok (2018)

Karier Eko berlanjut dengan penugasan sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018.

Jabatan tersebut merupakan posisi pimpinan kepolisian di kawasan pelabuhan yang memiliki aktivitas transportasi dan perdagangan cukup tinggi.

4. Kabag Monitoring dan Evaluasi Bareskrim Polri (2020)

Pada 2020, Eko mendapatkan penugasan di lingkungan Bareskrim Polri sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal.

Penugasan di tingkat pusat tersebut memperluas pengalaman kariernya dalam struktur organisasi Bareskrim.

5. Bertugas di Divisi TIK Polri (2022)

Eko kemudian dipercaya menjadi Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.

Jabatan ini berkaitan dengan bidang teknologi informasi di lingkungan kepolisian.

6. Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri (2025)

Pada 2025, Eko mendapatkan jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Dalam posisi tersebut, ia bertugas pada fungsi penanganan tindak pidana narkotika di tingkat pusat.

Ketika menjabat sebagai Dirtipidnarkoba, Eko menyandang pangkat brigadir jenderal polisi.

7. Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim (2026)

Pada Agustus 2026, Eko mengalami perpindahan jabatan menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.

8. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2026)

Pada Oktober 2026, Eko kembali dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan tersebut menjadi posisi terakhirnya sebelum terseret perkara dugaan penyadapan ilegal dan dijatuhi sanksi PTDH.

Dari Jenderal Bintang Dua Berujung Pemecatan

Perjalanan karier Eko Hadi Santoso memperlihatkan penugasan di berbagai bidang kepolisian, mulai dari reserse kriminal, teknologi informasi hingga pemberantasan narkotika.

Ia juga pernah menduduki jabatan direktur di Bareskrim Polri sebelum mendapatkan pangkat inspektur jenderal.

Namun, perjalanan tersebut kemudian menghadapi persoalan serius setelah namanya masuk dalam penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal.

Sidang etik pada 17 November 2026 menjatuhkan sanksi PTDH terhadap dirinya. Eko menyatakan mengajukan banding.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pengawasan penggunaan kewenangan dan perangkat teknologi di lingkungan kepolisian.

Profil Singkat Eko Hadi Santoso

- Nama: Eko Hadi Santoso

- Pangkat terakhir yang diberitakan: Inspektur Jenderal Polisi

- Pendidikan: SMA Taruna Nusantara, 1996

- Pendidikan kepolisian: Akpol 1999

- Batalyon: Endra Dharmalaksana

- Jabatan strategis: Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

- Jabatan terakhir: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri

- Sanksi etik: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

- Tanggal putusan etik: 17 November 2026

- Perkembangan: Mengajukan banding

Putusan PTDH tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karier Eko Hadi Santoso. Dari lulusan Akpol 1999 yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, ia kini menghadapi proses lanjutan atas perkara yang menjeratnya di lingkungan kepolisian. (*)

---

TAG: Eko Hadi Santoso, Irjen Eko Hadi, PTDH Polri, Alumni Akpol 1999, Profil Jenderal Polisi, Kasus Penyadapan, Bareskrim Polri.

#Nasional

Index

Berita Lainnya

Index