Rencana Presiden Prabowo Subianto mengubah batu bara menjadi bensin dinilai sangat mungkin dijalankan karena teknologinya sudah tersedia dan dipakai Afrika Selatan. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia menyebut kendala sesungguhnya bukan di sisi teknis, melainkan besarnya biaya modal dan operasional yang membuat investor swasta masih ragu masuk.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menegaskan proses mengubah batu bara menjadi bensin atau gasoline bukan hal yang mustahil. Teknologi pengolahan itu sudah dikuasai sejumlah negara, salah satunya Afrika Selatan melalui perusahaan Sasol yang memiliki fasilitas Coal to Liquid (CTL).
Pernyataan Sudirman menjawab rencana pemerintah yang menyebut bensin berbasis batu bara masuk dalam agenda pengembangan energi dalam negeri. Menurutnya, persoalan utama terletak pada hitungan ekonomi proyek, bukan pada ketersediaan teknologi.
Alur Proses dari Batu Bara ke Bensin
Sudirman menjelaskan, tahap awal pengolahan batu bara menjadi bensin pada dasarnya mirip dengan proses pembuatan Dimethyl Ether (DME) yang selama ini didorong pemerintah. Batu bara lebih dulu diubah menjadi synthetic gas atau syngas.
Dalam tahap itu, batu bara direaksikan dengan oksigen dan uap air pada suhu serta tekanan tinggi. Reaksi tersebut menghasilkan gas sintesis yang terdiri atas karbon monoksida (CO) dan hidrogen (H2).
"Syngas ini kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan product Methanol, dan methanol inilah yang kemudian dapat diproses menjadi DME atau Gasoline (Bensin)," kata Sudirman kepada CNBC Indonesia.
Dari methanol inilah produk akhir bisa diarahkan menjadi DME maupun bensin, tergantung kebutuhan pasar dan konfigurasi fasilitas yang dibangun.
Biaya Modal Jadi Penghambat Utama
Sudirman tidak memungkiri bahwa pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi bensin menuntut belanja modal atau capital expenditure (capex) yang besar, ditambah biaya operasional harian yang tidak ringan. Kombinasi keduanya membuat proyek ini berisiko tinggi secara komersial.
"Proses ini akan memerlukan Biaya Modal maupun biaya operasional yang cukup besar yang mungkin saat ini tidak akan banyak pihak swasta yang berani untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya untuk proses pembuatan bensin dari batu bara ini," ujarnya.
Artinya, tanpa dukungan insentif fiskal, skema kemitraan, atau jaminan pasar dari pemerintah, minat investor swasta terhadap proyek ini berpotensi tetap tipis dalam waktu dekat.
Kemandirian Solar Jadi Modal Awal
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pengembangan bensin dari batu bara saat menghadiri Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Ia menyebut riset akademisi Indonesia dari fakultas-fakultas teknik sudah menghasilkan solar dan bensin berbasis kelapa sawit.
"Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, keberhasilan program B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sejak 1 Juli, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.
"Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri," ujarnya.
Kemandirian solar itu disebut sebagai langkah penting di tengah ketidakpastian global yang masih dibayangi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok energi.
Rencana bensin dari batu bara menempatkan Indonesia pada persimpangan antara ambisi kemandirian energi dan realitas pembiayaan proyek hilirisasi. Pengalaman Afrika Selatan melalui Sasol menunjukkan jalur teknisnya sudah terbukti, tetapi replikasinya di dalam negeri akan sangat bergantung pada seberapa besar negara mau menanggung risiko ekonomi di depan.
