PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi penyebab turunnya pendapatan retribusi daerah seperti yang sempat berkembang di tengah masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar setelah muncul pemberitaan yang mengaitkan program MBG dengan penurunan pendapatan dari kantin sekolah.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau, apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Untuk itu, saya ingin meluruskan berita yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat di masyarakat,” kata SF Hariyanto.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau justru mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah pusat. Selain memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi peserta didik, program tersebut juga dinilai membantu efisiensi anggaran daerah.
SF Hariyanto menjelaskan, keberadaan program MBG membuat Pemprov Riau dapat menghemat anggaran sekitar Rp45 miliar per tahun yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya makan dan minum di sekolah berasrama atau boarding school.
“Untuk itu kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama,” ujarnya.
Terkait isu penurunan retribusi kantin sekolah, SF Hariyanto menegaskan dampaknya sangat kecil dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Angka keseluruhan retribusi jika dipresentasekan dengan PAD secara keseluruhan hanya berkisar 0,01 persen atau di bawah satu persen,” jelasnya.
Ia juga menyambut baik komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana tetap menghidupkan kantin-kantin sekolah di tengah pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, manfaat ekonomi dari MBG jauh lebih besar karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis justru memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Program ini menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi hingga sektor pendukung lainnya,” katanya.
Disdik Akui Keliru
Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa munculnya informasi tersebut berawal dari kesalahan input data yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau saat menyampaikan laporan kontribusi retribusi kantin sekolah kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau.
Data tersebut kemudian menjadi dasar informasi yang disampaikan kepada Plt Gubernur Riau tanpa melalui proses verifikasi lebih lanjut.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada pengaruh dari program MBG terhadap penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di publik,” tegas SF Hariyanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Teza Darsa, mengakui adanya kekeliruan dalam laporan yang disampaikan kepada Bapenda.
Teza menyebut pihaknya telah salah mengaitkan program MBG dengan turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah.
“Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa kami telah keliru dalam menyampaikan Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah,” kata Teza.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Plt Gubernur Riau, Bapenda Riau, dan masyarakat atas kesalahan tersebut.
“Kami pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau dan masyarakat Riau atas kesalahan kami dalam menyampaikan laporan yang tidak benar yang mengakibatkan permasalahan ini terjadi,” ujarnya.
Dengan klarifikasi tersebut, Pemprov Riau memastikan bahwa program MBG tetap berjalan dan tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah, bahkan dinilai memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.*/(Dil)
