MELAKA - Rencana Pemerintah Negara Bagian Melaka untuk membangun jembatan sepanjang hampir 48 kilometer yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia menuai kritik tajam dari kalangan oposisi. Proyek infrastruktur berskala besar tersebut dinilai tidak realistis dari sisi keuangan dan berpotensi membebani publik.
Pemimpin oposisi Melaka, Dr Yadzil Yaakub, mempertanyakan tujuan sekaligus kelayakan proyek jembatan lintas negara yang masih berada pada tahap studi awal. Meski mengakui proyek tersebut secara teknis memungkinkan untuk dibangun, Yadzil meragukan kemampuan keuangan pemerintah negara bagian dalam menanggung biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai miliaran ringgit.
Ia menyoroti kondisi fiskal Melaka yang dinilai terbatas dan masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah federal. Menurut Yadzil, sebagian besar pendapatan tahunan negara bagian telah terserap untuk belanja operasional, sementara Melaka juga masih memiliki kewajiban utang kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
“Jika utang yang ada saja belum mampu dilunasi, bagaimana pemerintah negara bagian dapat meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit secara bijaksana?” ujar Yadzil dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Jumat (26/12/2025).
Politikus Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) itu juga menilai ketergantungan Melaka terhadap Putrajaya mencerminkan lemahnya kapasitas pendanaan mandiri negara bagian tersebut. Ia mencontohkan, untuk perbaikan jalan negara bagian saja, Melaka masih memerlukan bantuan pemerintah federal.
“Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian pun harus bergantung pada bantuan pusat, bagaimana mungkin kita membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” katanya.
Yadzil turut meragukan kemungkinan pemerintah federal menanggung beban pembiayaan proyek tersebut, mengingat kondisi utang nasional Malaysia yang terus meningkat serta tekanan fiskal yang masih berlangsung.
“Dalam situasi keuangan negara saat ini, sangat tidak masuk akal berharap pemerintah pusat akan menanggung proyek mega semacam ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh menyatakan bahwa pemerintah negara bagian tengah mengkaji rencana pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang akan menghubungkan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah Indonesia. Jembatan tersebut diklaim dapat memangkas waktu tempuh Melaka–Indonesia menjadi sekitar 40 menit.
Ab Rauf menyebutkan, studi awal proyek dijadwalkan dimulai pada Januari mendatang dengan mencakup kajian teknis, ekonomi, dan logistik untuk menilai kelayakan pembangunan jembatan lintas negara tersebut. (***)
