PADANG PANJANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meninjau langsung penanganan mendesak banjir dan tanah longsor di ruas Jalan Padang Panjang–Sicincin atau jalur Padang–Bukittinggi via Lembah Anai, Sumatra Barat, Kamis (18/12/2025). Proyek penanganan darurat tersebut dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).
Kunjungan Presiden dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur jalan nasional yang terdampak bencana, mengingat jalur Lembah Anai merupakan akses vital penghubung Padang–Bukittinggi dan jalur strategis menuju Pekanbaru, Riau.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Syafri Syamsudin, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Turut hadir Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta Bupati Tanah Datar Eka Putra.
Presiden meninjau langsung progres pekerjaan di lapangan dan menyampaikan apresiasi kepada tim yang bekerja di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu.
“Semangat ya dan terima kasih untuk bantuannya,” ujar Presiden Prabowo kepada tim proyek HKI.
Direktur Utama PT Hutama Karya Infrastruktur, Aji Prasetyanti, mengatakan pihaknya berkomitmen mempercepat penyelesaian penanganan darurat tersebut dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kualitas pekerjaan.
“HKI mengupayakan agar ruas jalan vital ini dapat segera diakses kembali secara aman. Keselamatan kerja dan mutu pekerjaan tetap menjadi prioritas utama,” kata Aji.
Hingga Kamis (18/12/2025), penanganan darurat banjir dan longsor di jalur Lembah Anai telah berlangsung selama 20 hari. Sebelumnya, HKI telah melakukan uji coba pembukaan akses untuk kendaraan roda empat guna mempercepat pemulihan mobilitas masyarakat.
HKI optimistis penugasan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat dapat diselesaikan secara optimal.
Dukungan langsung Presiden RI dinilai menjadi dorongan kuat bagi percepatan pemulihan infrastruktur, sekaligus diharapkan mampu menggerakkan kembali aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah Padang–Bukittinggi dan sekitarnya. (***)
