PEKANBARU - Pekan Olahraga Nasional (PON) akan memasuki babak baru. Mulai PON 2028 yang digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), hanya cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Olimpiade yang akan masuk dalam agenda resmi. Kebijakan ini disepakati Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
Erick menyebut penataan ulang ini diperlukan agar pembinaan olahraga nasional lebih fokus, terukur, dan sejalan dengan target peningkatan prestasi internasional. Pemerintah dan KONI, kata dia, harus berjalan searah demi menciptakan ekosistem olahraga yang kuat.
“KONI dan pemerintah harus bersatu dan punya program bersama. Transformasi ini bagian dari efisiensi anggaran agar tepat sasaran,” ujar Erick usai bertemu Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta, Kamis (3/12/2025).
Dampak ke Cabor Non-Olimpiade
Erick mengakui kebijakan baru tersebut akan berdampak besar bagi cabor non-Olimpiade. Karena itu, pemerintah memastikan tetap ada ruang pembinaan bagi cabor tersebut. Salah satunya melalui penyelenggaraan sejumlah ajang pendamping seperti:
- PON Bela Diri 2025 di Kudus
- PON Pantai 2026 di Jakarta
- PON Indoor
- PON Remaja 2027
“Kalau PON nanti hanya Olympic sport, bagaimana dengan pembinaan di daerah? Itu yang harus dibahas. KONI sudah menyiapkan alternatif lewat Pekan Olahraga Pendamping,” kata Erick.
Bentuk Tim Khusus Tata Ulang PON
Untuk memastikan transisi berjalan mulus, pemerintah dan KONI sepakat membentuk tim khusus. Tim ini akan memetakan persoalan pembinaan yang selama ini menghambat dan menyusun pola kompetisi baru yang selaras antara PON, ajang pendamping, dan target internasional.
“Kita ingin semua masalah dibuka dan dicari solusinya. Tim ini yang nanti merumuskan masa depan PON,” ujar Erick.
Regulasi Terlalu Banyak, Menpora Minta Penyederhanaan
Dalam pertemuan itu, Erick juga menyoroti aturan olahraga yang dinilai terlalu banyak dan tumpang tindih. Ia meminta KONI membantu memberikan masukan untuk merampingkan 191 regulasi yang ada.
“Jangan sampai kita mengeluarkan aturan yang justru menghambat. Kita perlu deregulasi,” tegasnya.
Bangun Ekosistem Olahraga, Libatkan Swasta
Menpora menegaskan ekosistem olahraga tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan pemerintah. Keterlibatan swasta dan pemangku kepentingan lain harus diperkuat agar industri olahraga Indonesia bisa tumbuh lebih besar.
“Ekosistem olahraga tidak mungkin berjalan hanya dengan anggaran pemerintah. Swasta harus ikut terlibat,” ucap Erick.
Ia juga membeberkan beberapa kebijakan strategis yang sedang disiapkan, seperti revisi desain besar olahraga nasional (DBON), perluasan beasiswa LPDP untuk atlet sejak SMA, hingga kolaborasi lintas kementerian dalam pengelolaan stadion dan fasilitas olahraga.
Roadmap Prestasi dari PON hingga Olimpiade
Erick menegaskan semua penataan ini dilakukan untuk memperkuat fondasi olahraga nasional secara berjenjang—mulai dari PON, SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
“Ujungnya semua ini untuk masyarakat olahraga secara menyeluruh. Kita ingin memiliki roadmap besar menuju prestasi internasional,” jelasnya.
Menutup pernyataan, Erick meminta KONI Pusat turut meninjau persiapan kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand.
“Mohon dukungan KONI untuk melakukan evaluasi dan peninjauan, supaya kita mulai membangun roadmap olahraga nasional,” pungkasnya. (***)
