Palmer Luckey Umumkan SLAB, Kota Terapung Bebas Hukum Berusia 1.000 Tahun

Rabu, 18 November 2026 | 17:01:01 WIB
Palmer Luckey mengumumkan proyek SLAB, kota terapung yang dirancang bertahan 1.000 tahun dan beroperasi sebagai negara berdaulat.

Palmer Luckey mengumumkan SLAB, proyek kota terapung atau seastead yang dirancang bertahan 1.000 tahun dan beroperasi sebagai negara berdaulat lepas dari hukum negara mana pun. Pendiri Oculus itu menyebut SLAB lebih dari sekadar pusat data AI terapung, melainkan jalan keluar bagi regulasi yang dinilai menghambat industri Amerika. Konsep ini menyasar pengusaha yang ingin beroperasi di luar kerangka aturan konvensional.

Palmer Luckey membeberkan rencana SLAB, sebuah struktur terapung raksasa yang diposisikan sebagai kota-negara berdaulat. Pendiri Oculus yang kini mengepalai perusahaan kontraktor pertahanan Anduril itu menyampaikan gagasan tersebut melalui unggahan di X pada 18 November 2026, setelah sejumlah wartawan menanyakan proyek itu kepadanya.

SLAB bukan proyek baru. Luckey mengaku sudah mengembangkannya sejak lama, dengan target desain mencapai usia pakai 1.000 tahun. Ia menyebut dana dari penjualan Oculus ke Facebook pada 2014 sebagai salah satu sumber modal pengembangan konsep tersebut.

Apa Itu Seasteading dan Mengapa Luckey Mendukungnya

Seasteading adalah gagasan membangun struktur terapung jauh di laut lepas untuk membentuk kota-negara mandiri dengan aturan sendiri. Konsep ini sudah lama didengungkan sejumlah figur teknologi, termasuk Peter Thiel dan Joe Lonsdale.

Luckey menilai pendekatan itu sebagai jalur keluar dari regulasi yang dianggapnya membebani industri strategis. Ia menyebut sektor seperti pengolahan logam, riset dan perawatan medis, desalinasi, penyulingan minyak, hingga teknik kimia sebagai contoh bidang yang terhambat aturan negara bagian maupun lokal.

"Tujuannya adalah menjadi lebih murah daripada daratan dan bebas dari hukum negara bagian maupun lokal yang melumpuhkan industri penting Amerika seperti pengolahan logam, riset/perawatan medis, desalinasi, penyulingan minyak [dan] teknik kimia," tulis Luckey dalam unggahannya.

Ia menambahkan bahwa proyek ini masih jauh dari tuntas, tetapi sudah ada kemajuan signifikan menuju tujuannya "menghidupkan kembali manifest destiny dan ekspansi ke barat."

Beda dengan Komunitas Seasteading Lain

Luckey memisahkan SLAB dari proyek seasteading yang lebih dulu populer di kalangan penggemar teknologi. Menurutnya, sebagian besar komunitas itu ingin lepas dari Amerika Serikat, sementara SLAB justru dirancang memperkuat negara tersebut.

"Pada saat sebagian besar komunitas seasteading ingin kabur dari AS dan merokok ganja, ini adalah satu-satunya proyek yang secara eksplisit dirancang untuk membuat Amerika lebih kuat, katup pelepas bagi aturan dan regulasi yang kurang matang atau usang," tulisnya.

Render Awal dan Perdebatan Soal Pusat Data AI

Sebuah render berbasis AI menampilkan pulau buatan masif yang menjulang di atas permukaan laut. Di dalamnya terlihat gedung perkantoran, hunian, fasilitas penyulingan, dan sebuah struktur yang mirip pusat data di sisi kiri atas.

Kemiripan itu memunculkan dugaan bahwa SLAB sebenarnya proyek pusat data AI terapung. Luckey membantahnya dengan nada ketus. Ia menyebut dua wartawan Semafor, Liz Hoffman dan Reed Albergotti, berencana melabeli SLAB sebagai proyek pusat data AI terapung miliknya.

"Itu jauh lebih keren dari itu, jauh lebih tua dari itu, dan saya benci terlihat seperti pecundang pengikut arus yang mengejar hype, jadi sekarang kalian harus membaca twit ini," tulis Luckey.

Status Proyek dan Siapa yang Menanti

SLAB masih berupa rencana informal tanpa detail teknis resmi. Luckey tidak menyebut biaya, lokasi perairan, mitra konstruksi, maupun jadwal pembangunan. Ia juga tidak merinci mekanisme hukum yang memungkinkan sebuah struktur terapung diakui sebagai negara berdaulat.

Sejumlah pertanyaan mendasar belum terjawab, mulai dari jenis riset medis yang membutuhkan lokasi di luar jangkauan hukum hingga status kewarganegaraan penghuninya. Yang jelas, gagasan ini menyasar kalangan pengusaha dan pemodal yang ingin menjalankan industri berisiko tinggi tanpa hambatan regulasi.

Bagi pembaca di Indonesia, konsep seasteading tetap berada di ranah wacana. Kerangka hukum laut internasional, termasuk zona ekonomi eksklusif, belum mengakui kota terapung swasta sebagai entitas berdaulat, sehingga realisasinya masih menghadapi hambatan besar.

Terkini