Empat Kandidat Ketum PBNU Menguat Jelang Muktamar ke-35 NU, Siapa Paling Berpeluang?

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:55:51 WIB

SURABAYA - Persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin menghangat menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Muktamar dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.

Muktamar ke-35 NU mengangkat tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa". Forum tertinggi organisasi NU tersebut memiliki arti penting karena berlangsung pada awal abad kedua perjalanan organisasi.

Ribuan kiai, pengurus, serta utusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dari berbagai daerah dijadwalkan hadir di Jombang. Mereka akan menentukan arah kepemimpinan NU untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan kajian Tim Peneliti Insantara atau Institut Islam Nusantara bersama Intelektual Muda NU M Wildan, bursa calon Ketua Umum PBNU saat ini mengerucut kepada empat figur.

Empat nama tersebut adalah Ketua Umum PBNU petahana KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.

Keempat tokoh dinilai mempunyai basis dukungan, pengalaman, jaringan, serta karakter kepemimpinan yang berbeda.

M Wildan menilai kontestasi tersebut bukan semata-mata persaingan empat figur. Pertarungan menuju kursi Ketua Umum PBNU juga mempertemukan berbagai gagasan mengenai bentuk kepemimpinan NU pada abad kedua.

Gus Yahya, Modal Petahana dan Tantangan Evaluasi

KH Yahya Cholil Staquf memiliki keuntungan karena berstatus sebagai Ketua Umum PBNU petahana.

Pengalamannya memimpin PBNU selama satu periode membuat Gus Yahya memiliki pemahaman terhadap struktur organisasi sekaligus jaringan yang telah terbentuk selama kepemimpinannya.

Modernisasi organisasi juga menjadi salah satu agenda yang dijalankan pada masa kepemimpinannya. Di antaranya digitalisasi tata kelola melalui berbagai platform organisasi.

Namun, status petahana sekaligus menjadi tantangan bagi Gus Yahya.

Ia tidak hanya membawa agenda keberlanjutan program yang sudah berjalan, tetapi juga harus menghadapi evaluasi terhadap kepemimpinannya selama satu periode.

Sejumlah persoalan berpotensi menjadi bahan pembahasan dalam Muktamar. Mulai dari polemik tata kelola organisasi dan keuangan, konflik antara Syuriyah dan Tanfidziyah, pengelolaan aset dan usaha organisasi, hingga berbagai kontroversi yang melibatkan pengurus.

Pandangan di internal terhadap kepemimpinan Gus Yahya juga disebut tidak tunggal.

Sebagian kalangan menilai Gus Yahya berhasil membawa modernisasi dan membuka ruang baru bagi NU pada tingkat global.

Namun, terdapat pula pihak yang menilai periode kepemimpinannya masih meninggalkan sejumlah persoalan serius, khususnya terkait tata kelola organisasi dan konsolidasi internal.

KH Imam Jazuli, Muncul sebagai Kandidat Independen

Nama KH Imam Jazuli juga semakin diperhitungkan dalam persaingan menuju kursi Ketua Umum PBNU.

Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon tersebut membawa posisi sebagai kandidat independen dengan modal latar belakang pesantren, pengalaman akademik serta gagasan transformasi NU.

Perhatian terhadap Imam Jazuli semakin menguat melalui gagasan dan gerakannya dalam transformasi pesantren serta peningkatan kualitas sumber daya santri.

Sejumlah kalangan memandang Imam Jazuli sebagai figur yang berpotensi menjembatani kelompok yang menginginkan perubahan dengan kelompok yang tetap menghendaki kesinambungan tradisi organisasi.

Agenda yang dibawanya bertumpu pada tiga isu besar.

Yakni persatuan NU, penguatan kembali marwah dan otoritas ulama, serta transformasi pesantren sebagai salah satu fondasi utama NU memasuki abad kedua.

Kemandirian finansial secara personal juga dinilai menjadi salah satu modal Imam Jazuli. Kondisi tersebut dianggap membuatnya relatif lebih leluasa membangun komunikasi dengan berbagai kelompok.

Aktivitas Imam Jazuli yang melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh dan lintas generasi juga dinilai dapat menjadi titik temu bagi kelompok-kelompok yang menginginkan persatuan, rekonsiliasi dan islah di tubuh organisasi.

Gus Kikin, Membawa Kekuatan Tradisi Tebuireng

Kandidat lainnya adalah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang tersebut memiliki modal kultural yang kuat. Gus Kikin merupakan cicit dari pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari.

Kehadirannya dalam bursa Ketua Umum PBNU membawa narasi mengenai pentingnya penguatan kembali fondasi serta identitas organisasi.

Salah satu gagasan yang menonjol adalah penekanan terhadap Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari sebagai rujukan fundamental dalam kehidupan organisasi Nahdlatul Ulama.

Dilihat dari faktor usia dan garis keturunan, Gus Kikin dinilai merepresentasikan kesinambungan tradisi pesantren sekaligus perjalanan sejarah NU.

Sebagai kandidat yang paling senior dari sisi usia, terdapat kalangan struktural NU yang menilai Gus Kikin lebih tepat berada pada posisi di Syuriyah PBNU.

Dalam dinamika menjelang Muktamar, juga muncul persepsi mengenai adanya dukungan dari lingkaran Istana kepada Gus Kikin.

Namun, terdapat sumber lain yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ikut campur dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU.

Gus Yusuf Bawa Gagasan Kebangkitan Kedua NU

Figur keempat yang dinilai memiliki peluang dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU adalah KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.

Gus Yusuf mempunyai pengalaman panjang dalam politik praktis dan organisasi partai politik.

Ia pernah memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah sebelum akhirnya mengundurkan diri pada awal 2026.

Keputusan mengundurkan diri tersebut kemudian dibaca sebagian kalangan sebagai salah satu langkah Gus Yusuf menuju kontestasi Ketua Umum PBNU.

Meski sudah meninggalkan jabatan politiknya, latar belakang tersebut membuat Gus Yusuf masih diasosiasikan oleh sebagian kalangan dengan basis politik PKB.

Dalam kontestasi menuju Ketua Umum PBNU, Gus Yusuf membawa visi An-Nahdlah Ats-Tsaniyah atau Kebangkitan Kedua NU.

Gagasan tersebut mencakup sejumlah agenda. Di antaranya memulihkan marwah organisasi, memperkuat soliditas internal, memperbaiki tata kelola organisasi, serta mengembangkan pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat.

Namun, salah satu tantangan Gus Yusuf adalah membangun persepsi bahwa pencalonannya merupakan bagian dari khidmah kepada Nahdlatul Ulama dan bukan perpanjangan dari kepentingan politik tertentu.

Bukan Hanya Pertarungan Empat Kandidat

Tim Peneliti Insantara bersama M Wildan menilai Muktamar ke-35 NU pada akhirnya bukan sekadar arena persaingan antara empat kandidat.

Kontestasi tersebut juga menjadi pertarungan gagasan mengenai seperti apa model kepemimpinan kolektif PBNU yang dibutuhkan pada abad kedua NU.

Muktamar tidak hanya akan menentukan siapa Ketua Umum PBNU berikutnya. Forum tersebut juga menentukan arah perjalanan NU selama lima tahun mendatang sekaligus membangun fondasi organisasi untuk menghadapi abad keduanya.

Siapa pun yang nantinya terpilih dinilai akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang relatif sama.

Di antaranya meredakan polarisasi di internal, mengembalikan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, serta menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis.

Selain itu, kepemimpinan PBNU berikutnya juga dituntut memastikan otoritas ulama tetap berada pada posisi sentral dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Muktamar Diharapkan Menjadi Momentum Islah

Muktamar ke-35 NU juga diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai ketegangan yang muncul di lingkungan organisasi.

Forum tersebut diharapkan mampu menjadi jalan untuk mempertemukan kembali kelompok-kelompok yang berbeda serta memperkuat ukhuwah di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Proses Muktamar dinilai harus berlangsung secara jujur, adil, terbuka dan bermartabat. Dengan proses tersebut, kandidat yang akhirnya terpilih diharapkan memperoleh legitimasi yang kuat.

Sementara kandidat yang tidak terpilih diharapkan dapat menerima hasil Muktamar karena proses pemilihan telah berlangsung secara adil.

M Wildan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Muktamar bukan semata-mata kemenangan salah seorang kandidat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana forum tersebut tetap menjaga kehormatan semua pihak dan menghasilkan kemenangan bagi Nahdlatul Ulama.

Kepastian mengenai siapa yang akan memimpin PBNU untuk lima tahun mendatang akhirnya akan ditentukan melalui Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026. (***)

Terkini