PEKANBARU — Provinsi Riau terus menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat perkebunan kelapa sawit nasional. Dari total luas perkebunan sawit Indonesia yang mencapai 16,8 juta hektare, sekitar 3,49 juta hektare atau 20,75 persen berada di Riau.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat menghadiri Welcome Dinner The 3rd Integrated Cattle and Oil Palm (ICOP) Conference 2026 di Gedung Daerah Riau, Selasa (7/4/2026) malam.
Menurut Syahrial, besarnya luas perkebunan tersebut menjadi potensi strategis untuk pengembangan sektor pertanian terintegrasi, khususnya antara perkebunan dan peternakan.
“Provinsi Riau memiliki wilayah dengan potensi sangat besar untuk pengembangan perkebunan dan peternakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peluang pengembangan sektor peternakan di Riau semakin terbuka seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,79 persen per tahun, jauh melampaui pertumbuhan populasi sapi potong yang hanya 0,22 persen.
Kondisi ini, kata Syahrial, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat, termasuk produk peternakan seperti daging sapi.
“Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan konsumsi. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan sektor peternakan,” jelasnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, khususnya sapi potong.
Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah melalui penerapan Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA). Model ini memungkinkan pemanfaatan lahan perkebunan sawit untuk kegiatan peternakan secara bersamaan.
“Melalui integrasi ini, diharapkan dapat menyediakan pangan asal ternak, terutama daging sapi, bagi masyarakat,” katanya.
Syahrial menambahkan, pendekatan SISKA tidak hanya meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, tetapi juga membuka peluang sumber pendapatan baru bagi pelaku usaha.
Selain itu, integrasi ini juga dinilai mampu mendorong diversifikasi ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan upaya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan lebih luas manfaatnya bagi masyarakat,” tutup Syahrial. (***)
