PEKANBARU – Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak bersama mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Rabu (26/11/2025). Mereka menuntut keadilan atas kasus dugaan bullying terhadap Christopher Butarbutar, siswa SD di Indragiri Hulu (Inhu) yang meninggal dunia.
Dalam aksinya, massa meminta kasus tersebut ditangani secara transparan dan pelaku bullying diberi sanksi tegas. Mereka juga menuntut adanya keadilan bagi keluarga korban.
Wakil Ketua Umum Germas Perlindungan Perempuan dan Anak, Ricka, menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPRD Riau untuk segera mengesahkan regulasi pencegahan dan penanganan bullying di sekolah.
Mereka juga meminta penguatan sistem pengawasan di seluruh satuan pendidikan serta pengoptimalan pendidikan karakter dan perlindungan anak dengan dukungan anggaran yang memadai.
Massa turut menuntut evaluasi total terhadap seluruh kepala sekolah di Riau. Mereka meminta agar kepala sekolah yang lalai menangani kasus bullying dinonaktifkan.
Selain itu, massa menyoroti kepala daerah yang telah mendeklarasikan daerahnya sebagai Kota Layak Anak namun dianggap gagal melindungi anak dari kekerasan.
Mereka juga meminta pemerintah menjelaskan indikator penilaian Kota Layak Anak dan mengevaluasi kembali status daerah yang tidak mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak.
Hingga siang, perwakilan massa masih berkomunikasi dengan Komisi I DPRD Riau untuk menyampaikan tuntutan secara langsung dan meminta jawaban resmi dari anggota dewan.
Aksi ini dipicu keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus Christopher. Polisi menyatakan korban meninggal akibat usus buntu, bukan karena bullying.
Namun temuan luka memar di tubuh korban membuat keluarga tidak menerima hasil penyelidikan tersebut. Mereka kemudian menyuarakan pencarian keadilan melalui media sosial hingga memicu aksi solidaritas dari berbagai pihak. (***)
