PEKANBARU - Disela kunjungan kerja nya ke Provinsi Riau, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto selain meninjau lokasi banjir juga menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Riau.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (19/1/2024) juga dihadiri oleh Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution, anggota Komisi 8 DPR RI, Achmad, kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau, kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, hingga forkopimda.
Dalam kesempatan itu, Gubri Edy Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan puting beliung) tahun 2023.
Status siaga bencana Hidrometeorologi tersebut terhitung sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Penetapan status berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7743/XII/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau tahun 2023.
"Kita di Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, ini kurang lebih selama 40 hari, mengingat 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau dalam kondisi yang hampir semua berlaku sama yakni banjir," ujarnya.
Gubri Edy Nasution menyebutkan, total daerah yang terdampak banjir di Bumi Lancang Kuning yakni 10 kabupaten/kota, yang terdiri dari 41 kecamatan, dan 121 desa.
Adapun rinciannya, Kota Pekanbaru 4 kecamatan dan 6 kelurahan, Kecamatan Indragiri Hilir 5 kecamatan dan 5 desa, Indragiri Hulu 2 kecamatan dan 3 desa, Pelalawan 6 kecamatan dan 24 desa.
Selanjutnya, Bengkalis 4 kecamatan dan 7 desa, Kampar 3 kecamatan dan 3 desa, Kuansing 4 kecamatan dan 7 desa, Rokan Hilir 10 kecamatan dan 60 desa, Rokan Hulu 1 kecamatan dan 2 desa, serta Kepulauan Meranti 2 kecamatan dan 4 desa.
"Daerah yang paling banyak terdampak itu ada di Kabupaten Rokan Hilir," katanya.
Edy menjelaskan, sejak tanggal 1 hingga 15 Januari 2024, masyarakat Riau yang terdampak banjir sebanyak 36.541 KK atau 147.301 jiwa.
Sejauh ini Pemprov Riau, telah melakukan berbagai upaya, di antaranya, memantau kondisi terkini lapangan, menyebarkan informasi peringatan dini, meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, memberikan himbauan kepada masyarakat.
Selanjutnya, Pemprov Riau juga telah melakukan evakuasi warga terdampak banjir, mendirikan tempat pengungsian dan dapur umum serta pos pelayanan kesehatan. Lalu, telah menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan logistik, menyiagakan peralatan kebencanaan.
Kemudian, juga menyediakan perahu karet, mobil ambulan sebanyak 12 unit di Jalan Lintas Timur km 83. Selanjutnya, membentuk posko terpadu, serta pengaturan proses belajar mengajar (daring atau luring) pada sekolah atau satuan pendidikan yang terdampak banjir.
Tidak hanya itu, Pemprov Riau juga telah menyediakan kebutuhan mendesak, bagi masyarakat terdampak banjir, yaitu sembako (beras, lauk pauk, minyak goreng, mie instan, gula, dan telur), air mineral, tenda pengungsi, perahu, selimut dan kelambu.
Kemudian, menyediakan bantuan tikar atau matras, toilet portable, makanan dan perlengkapan bayi, obat-obatan, perlengkapan kebersihan diri (sabun mandi, sikat gigi, odol, dan lain-lain), serta dapur umum.
Lebih lanjut Gubri menyampaikan, meskipun berbagai upaya dan kebutuhan telah disalurkan, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi.
"Sebagian masyarakat enggan mengungsi dengan alasan keamanan harta bendanya, lalu akses jalan dan jembatan yang rusak menghambat penyaluran bantuan, serta terbatasnya jumlah tenda pengungsi dan perahu evakuasi," kata Gubri. (***)
