JAKARTA – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi pusat perhatian politik nasional. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru dalam peta kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto.
Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Gibran akan mundur. Surat pengunduran dirinya telah diterima Presiden Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan: siapa yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia?
Sejumlah nama mulai bermunculan. Ada tokoh dari lingkaran terdekat Prabowo, pimpinan partai politik, hingga figur dari luar koalisi pemerintahan.
Peta persaingan ini menarik karena pemilihan pengganti Gibran bukan sekadar mencari seseorang untuk mengisi jabatan kosong. Keputusan tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan partai politik, hubungan antarelite, bahkan peta persiapan menuju Pemilu 2029.
Di balik nama-nama yang beredar, ada satu fakta penting: Prabowo memegang kewenangan untuk mengajukan dua kandidat kepada MPR.
Artinya, siapa pun yang ramai diperbincangkan belum tentu menjadi pilihan Presiden.
Pengunduran diri Gibran mengubah peta politik nasional
Mundurnya Gibran menjadi peristiwa politik yang tidak biasa dalam perjalanan pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan keterangan resmi MPR RI, Ketua MPR Ahmad Muzani menerima langsung surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
MPR kemudian menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan harus segera diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Presiden Prabowo juga membenarkan telah menerima surat pengunduran diri tersebut.
Dikutip dari keterangan Sekretariat Kabinet, Prabowo menyatakan menghormati dan menerima keputusan Gibran.
Badan Komunikasi Pemerintah turut mengonfirmasi pengumuman tersebut pada 12 November 2026.
Sementara itu, Reuters dalam laporannya pada 13 November menyoroti kemungkinan dampak politik dari mundurnya Gibran, terutama terhadap hubungan Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Gibran merupakan putra Jokowi. Karena itu, perubahan posisi Gibran berpotensi membawa konsekuensi lebih luas daripada sekadar pergantian pejabat.
Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi otomatis memburuk akibat peristiwa ini.
Delapan nama yang mulai masuk bursa pengganti Gibran
Spekulasi mengenai calon pengganti Gibran semakin menarik setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap delapan nama potensial.
Dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, 13 November 2026, nama-nama tersebut berasal dari sejumlah partai politik, baik dari lingkungan koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi.
Berikut delapan figur yang disebut masuk dalam pembicaraan politik.
1. Puan Maharani – PDIP
Nama Ketua DPR RI Puan Maharani menarik perhatian karena memiliki posisi strategis di parlemen dan merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jika Prabowo memilih Puan, langkah tersebut bisa dibaca sebagai upaya memperluas dukungan politik sekaligus membangun hubungan lebih erat dengan PDIP.
Namun, pilihan ini juga memiliki konsekuensi. Apakah partai-partai pendukung pemerintah akan nyaman jika posisi Wakil Presiden diberikan kepada figur dari luar koalisi inti?
2. Bahlil Lahadalia – Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga disebut Ahmad Doli sebagai salah satu figur potensial.
Golkar merupakan partai besar dengan jaringan politik dan pengalaman pemerintahan yang kuat. Bahlil memiliki modal kepemimpinan partai sekaligus pengalaman di kabinet.
Pertanyaannya, apakah Prabowo akan memberikan posisi strategis tersebut kepada Golkar atau mempertahankan representasi Gerindra di lingkaran terdekatnya?
3. Sufmi Dasco Ahmad – Gerindra
Dasco merupakan salah satu tokoh penting Gerindra. Pengalamannya di DPR dan kedekatannya dengan Prabowo membuat namanya masuk dalam perbincangan.
Ia juga memiliki pengalaman membangun komunikasi politik dengan berbagai kekuatan di parlemen.
Jika Dasco dipilih, Prabowo berpotensi mendapatkan wakil yang sudah memahami dinamika koalisi dan komunikasi antarpartai.
4. Sugiono – Gerindra
Sugiono menjadi nama yang menarik karena dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Prabowo.
Faktor kedekatan politik dan loyalitas menjadi modal yang membuat namanya layak diperhitungkan dalam analisis bursa calon pengganti Gibran.
Jika Prabowo menginginkan kesinambungan kepemimpinan dan koordinasi yang lebih mudah, Sugiono bisa menjadi salah satu alternatif.
5. Ahmad Muzani – Gerindra
Ketua MPR Ahmad Muzani juga masuk dalam daftar yang disebut Ahmad Doli.
Pengalamannya dalam politik dan posisinya sebagai pimpinan MPR membuat namanya memiliki daya tarik tersendiri.
Namun, kemunculan nama Muzani masih sebatas pembicaraan. Belum ada pernyataan resmi yang menyebut dirinya akan diajukan sebagai kandidat.
6. Muhaimin Iskandar – PKB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga masuk dalam daftar.
Pengalamannya sebagai pimpinan partai dan pejabat pemerintahan membuatnya memiliki modal politik untuk diperhitungkan.
7. Zulkifli Hasan – PAN
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merupakan figur senior yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan parlemen.
Namanya turut disebut dalam daftar delapan tokoh potensial.
Meski demikian, Ketua DPP PAN Bima Arya pada 13 November menegaskan partainya tidak mengajukan kandidat dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.
8. Agus Harimurti Yudhoyono – Demokrat
AHY memiliki pengalaman sebagai pimpinan partai dan pejabat kabinet.
Namanya disebut dalam daftar Ahmad Doli. Namun, AHY telah menyatakan Partai Demokrat tidak akan mengusulkan nama calon pengganti Gibran.
Sikap tersebut disampaikan setelah AHY berkonsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Delapan nama tersebut juga diberitakan TVOne dan sejumlah media nasional. Penting dicatat, daftar ini merupakan nama yang disebut dalam pembicaraan politik, bukan delapan kandidat resmi yang telah diajukan kepada MPR.
Tiga nama yang paling menarik untuk dianalisis
Dari delapan nama tersebut, ada tiga figur yang memiliki posisi menarik jika dilihat dari kepentingan politik Prabowo, keseimbangan koalisi, dan kebutuhan pemerintahan.
Nama tersebut adalah Sugiono, Ahmad Muzani, dan Puan Maharani.
Menariknya, ketiga figur ini mewakili tiga pendekatan politik yang berbeda.
Sugiono: skenario loyalitas dan kesinambungan
Jika Prabowo ingin mempertahankan kendali politik yang kuat di lingkungan pemerintahan, Sugiono layak diperhitungkan.
Ia memiliki kedekatan politik dengan Prabowo dan berasal dari Gerindra. Pilihan ini bisa memberikan sinyal bahwa Presiden lebih mengutamakan kesinambungan hubungan kerja daripada pembagian posisi kepada partai lain.
Ahmad Muzani: skenario konsolidasi parlemen
Muzani memiliki pengalaman politik dan jaringan komunikasi di parlemen.
Secara spekulatif, figur seperti Muzani bisa menjadi pilihan jika Prabowo menginginkan stabilitas hubungan antara pemerintah dan kekuatan politik di MPR.
Puan Maharani: skenario rekonsiliasi politik
Puan menjadi pilihan yang menarik karena berasal dari PDIP.
Jika dipilih, keputusan itu berpotensi memperkuat komunikasi antara Prabowo dan kekuatan politik yang selama ini memiliki posisi tersendiri di luar koalisi pemerintahan.
Analisis mengenai tiga nama tersebut sejalan dengan laporan ABC News dan The Straits Times yang turut menyoroti Puan, Sugiono, dan Muzani sebagai figur yang patut diperhatikan dalam persaingan menggantikan Gibran.
Sementara itu, Tirto juga memasukkan Sufmi Dasco Ahmad, AHY, dan Pramono Anung dalam pembahasan nama-nama yang berpotensi masuk bursa.
Intrik politik di balik pemilihan pengganti Gibran
Inilah bagian paling menarik dari dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran.
Pemilihan Wakil Presiden bukan hanya persoalan siapa yang paling populer atau memiliki pengalaman paling panjang.
Ada setidaknya empat kepentingan yang bisa memengaruhi keputusan Prabowo.
Pertama, menjaga keseimbangan partai koalisi.
Prabowo harus mempertimbangkan hubungan dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Jika kandidat berasal dari Gerindra, muncul pertanyaan mengenai pembagian pengaruh dengan Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan partai lain.
Sebaliknya, jika kandidat berasal dari partai lain, keputusan tersebut bisa menjadi bentuk kompromi politik.
Kedua, menjaga hubungan dengan Jokowi.
Pengunduran diri Gibran tidak bisa dilepaskan dari posisi politik keluarga Jokowi.
Reuters menyoroti bahwa perubahan posisi Gibran berpotensi memengaruhi dinamika hubungan antara Prabowo dan Jokowi.
Namun, belum ada bukti bahwa pergantian Wakil Presiden akan otomatis memutus hubungan politik keduanya.
Ketiga, menentukan posisi PDIP.
Masuknya nama Puan Maharani menimbulkan pertanyaan menarik.
Apakah Prabowo akan membuka ruang lebih besar bagi PDIP dalam pemerintahan?
Jika Puan dipilih, hal itu bisa menjadi sinyal rekonsiliasi politik yang cukup besar.
Namun, keputusan tersebut juga berpotensi memunculkan perhitungan ulang dari partai-partai yang selama ini mendukung pemerintahan.
Keempat, kepentingan menuju 2029.
Posisi Wakil Presiden memiliki nilai strategis untuk membangun jaringan politik nasional.
Figur yang terpilih akan memperoleh pengalaman dan visibilitas politik selama sisa masa pemerintahan 2024–2029.
Karena itu, pemilihan kali ini juga berpotensi memengaruhi kalkulasi politik menjelang Pemilu 2029.
Mengapa Prabowo menjadi penentu utama?
Banyak nama boleh beredar, tetapi konstitusi memberikan mekanisme yang jelas.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, bukan partai politik yang secara langsung menetapkan siapa pengganti Gibran.
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan MPR yang melakukan pemilihan.
Hal ini juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Dikutip dari ANTARA, Yusril menyebut penentuan dua calon sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.
Yusril juga menjelaskan bahwa jabatan tersebut tidak bisa otomatis diisi oleh pejabat lain. Pengisian harus melalui pemilihan di MPR.
Laporan Hukumonline pada 13 November 2026 turut menjelaskan mekanisme pengajuan dua nama dan pembentukan tim verifikasi calon.
Artinya, popularitas kandidat tidak otomatis menentukan hasil akhir.
Bahkan, figur yang tidak banyak dibicarakan publik masih mungkin muncul sebagai salah satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Pemilihan dijadwalkan 2 Desember 2026
Dinamika bursa calon pengganti Gibran diperkirakan bergerak cepat.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026.
Dikutip dari ANTARA, agenda sidang paripurna mencakup pemilihan, pengesahan hasil pemilihan, serta pelantikan Wakil Presiden terpilih.
MPR juga menargetkan menerima dua nama calon dari Presiden paling lambat 18 November 2026.
CNN Indonesia melaporkan bahwa tenggat tersebut mengikuti ketentuan pengajuan kandidat paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Sementara itu, Reuters memberitakan MPR telah menyiapkan 36 anggota untuk melakukan verifikasi terhadap berkas calon yang diajukan.
Dengan jadwal tersebut, perhatian politik nasional kini tertuju pada keputusan Prabowo.
Siapa dua nama yang akan diserahkan kepada MPR?
Pertanyaan ini justru menjadi titik paling menentukan dalam seluruh proses pergantian Wakil Presiden.
Prediksi akhir: Siapa paling berpeluang menggantikan Gibran?
Berdasarkan pemetaan nama, kepentingan partai, kedekatan dengan Presiden, dan dinamika koalisi, terdapat tiga skenario yang patut diperhatikan.
Catatan: Ini pemetaan skenario editorial, bukan hasil survei, peringkat probabilitas, atau bocoran keputusan Presiden.
Dari ketiga skenario tersebut, Sugiono menjadi figur yang menarik jika Prabowo mengutamakan faktor kepercayaan dan kesinambungan.
Namun, Dasco juga memiliki daya tarik karena pengalamannya dalam komunikasi politik dan parlemen.
Sementara itu, Puan memiliki nilai strategis jika Presiden ingin memperluas konsolidasi politik.
Ada pula kemungkinan Prabowo justru memilih figur lain yang belum banyak diperbincangkan.
Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro, sebagaimana dikutip Kompas.com, turut membuka kemungkinan munculnya figur teknokrat atau profesional untuk mengisi posisi tersebut.
Menurut analisisnya, Indonesia membutuhkan sosok yang mampu menghadapi persoalan kompleks, termasuk ekonomi, hukum, dan lingkungan.
Sementara itu, sikap partai juga belum sepenuhnya mengarah pada pengusulan kandidat tertentu.
Golkar menyatakan akan mendukung keputusan Prabowo. Demokrat dan PAN juga menyampaikan tidak mengajukan nama.
Dengan demikian, bursa pengganti Gibran masih terbuka.
Satu hal yang mulai terlihat adalah persaingan ini tidak semata-mata soal siapa yang akan menjadi Wakil Presiden.
Lebih jauh, keputusan tersebut akan memperlihatkan bagaimana Prabowo menyusun ulang keseimbangan kekuasaan di tengah pemerintahan yang masih memiliki waktu hingga 2029.
Dan ketika dua nama resmi diumumkan, barulah publik bisa melihat siapa yang benar-benar mendapatkan kepercayaan Presiden.
Kursi Wakil Presiden memang kosong. Namun, pertarungan untuk mengisinya sudah dimulai di balik dinamika elite politik nasional. (***)
---
TAG: Gibran Rakabuming Raka, Pengganti Gibran, Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Politik Indonesia, MPR RI.
Sumber referensi riset :
* [MPR RI – Surat pengunduran diri Gibran diterima](
* [Sekretariat Kabinet – Prabowo menerima pengunduran diri Gibran]
* [Badan Komunikasi Pemerintah – Pengumuman pengunduran diri]
* [ANTARA – Penjelasan Yusril mengenai mekanisme penggantian].
* [Reuters – Pemilihan Wapres dijadwalkan 2 Desember]
* [ABC News – Siapa yang berpeluang menggantikan Gibran]
* [Hukumonline – Target pemilihan Wapres pengganti Gibran]