SELARASRIAU.COM - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
Salah satu yang menarik perhatian adalah ketentuan uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Selain itu, undang-undang juga mengatur tunjangan, biaya rumah tangga, layanan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara, hingga staf pendukung.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun, ada ketentuan penting yang perlu diperhatikan. Hak-hak tersebut diberikan kepada mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Karena itu, penerapannya terhadap pengunduran diri Gibran perlu memperhatikan proses dan status pemberhentian secara resmi.
1. Uang Pensiun Sebesar 100 Persen Gaji Pokok Terakhir
Hak pertama yang diatur adalah uang pensiun pokok.
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Artinya, dasar penghitungan pensiun bukan keseluruhan penghasilan atau fasilitas selama menjabat, melainkan gaji pokok terakhir.
Penjelasan Pasal 6 juga menyebutkan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun. Peraturan
2. Tunjangan Pensiun
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan demikian, hak mantan wakil presiden tidak hanya berupa pembayaran pensiun pokok, tetapi juga tunjangan yang menjadi bagian dari ketentuan pensiun tersebut.
Besaran dan jenis tunjangan harus mengikuti aturan yang berlaku. Peraturan
3. Biaya Rumah Tangga Ditanggung Negara
Mantan wakil presiden juga memperoleh fasilitas biaya rumah tangga.
Pasal 7 huruf b secara khusus mengatur biaya yang berkaitan dengan pemakaian:
* Air.
* Listrik.
* Telepon.
Ketentuan ini merupakan fasilitas administratif bagi mantan wakil presiden yang memenuhi persyaratan dalam undang-undang.
Artinya, biaya rumah tangga yang disebutkan dalam aturan tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari pensiun pokok. Peraturan
4. Biaya Perawatan Kesehatan untuk Diri dan Keluarga
Hak berikutnya adalah pembiayaan layanan kesehatan.
Berdasarkan Pasal 7 huruf c, mantan presiden dan mantan wakil presiden memperoleh seluruh biaya perawatan kesehatan untuk dirinya beserta keluarga.
Fasilitas ini diberikan sebagai bagian dari hak administratif setelah berhenti dengan hormat dari jabatan.
Dengan ketentuan tersebut, perlindungan kesehatan tidak hanya berlaku bagi mantan pejabat, tetapi juga mencakup keluarganya. Peraturan
5. Rumah Kediaman yang Layak Beserta Perlengkapannya
Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978.
Menariknya, penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan rumah.
Sementara itu, biaya pemeliharaan rumah setelah diberikan menjadi tanggung jawab mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan.
Jadi, fasilitas ini bukan berarti seluruh biaya perawatan rumah akan terus ditanggung negara. Peraturan
6. Kendaraan Milik Negara Beserta Pengemudinya
Hak berikutnya adalah penyediaan kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Pasal 8 huruf b mengatur bahwa setiap mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh fasilitas tersebut.
Penjelasan undang-undang juga menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi ditanggung negara.
Fasilitas ini berkaitan dengan kebutuhan mantan pejabat negara dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan setelah tidak lagi menduduki jabatan resmi pemerintahan. Peraturan
7. Hak Memiliki Staf Pendukung dari Pegawai Negeri
Hak ketujuh adalah memiliki staf pendukung.
Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri.
Dalam penjelasan pasal tersebut, staf diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan mantan pejabat negara.
Namun, jumlah staf tidak ditentukan secara otomatis dalam undang-undang. Penetapannya menjadi kewenangan Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk.
Dengan demikian, fasilitas staf pendukung juga memiliki dasar hukum tersendiri. Peraturan
Ringkasan 7 Hak Mantan Wakil Presiden
Berikut rangkuman hak keuangan dan administratif yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Kapan Hak Pensiun dan Fasilitas Mulai Diberikan?
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur waktu mulai pembayaran hak mantan presiden dan wakil presiden.
Dalam Pasal 9 disebutkan, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai dihitung pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Sementara itu, Pasal 18 mengatur bahwa pemberian dan penghentian pembayaran pensiun dilakukan melalui Keputusan Presiden.
Dengan demikian, terdapat mekanisme administratif yang harus diperhatikan sebelum hak-hak tersebut direalisasikan. Peraturan
Bagaimana dengan Hak Gibran Setelah Mengundurkan Diri?
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan keterangan Ketua MPR Ahmad Muzani, surat tersebut menyatakan Gibran berhenti atas permintaan sendiri.
MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri dan proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Lantas, apakah Gibran otomatis memperoleh tujuh hak tersebut?
UU Nomor 7 Tahun 1978 memberikan hak kepada mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Dalam penjelasan Pasal 6, disebutkan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden pada prinsipnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Karena itu, hak pensiun dan fasilitas lainnya harus dilihat berdasarkan status pemberhentian serta mekanisme administrasi yang berlaku. Tidak tepat menyimpulkan seluruh fasilitas langsung diterima hanya karena surat pengunduran diri telah disampaikan.
Apakah Semua Hak Mantan Wakil Presiden Berlaku Seumur Hidup?
Tidak seluruh fasilitas memiliki mekanisme yang sama.
Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden.
Sementara itu, rumah kediaman memiliki ketentuan tersendiri mengenai pemeliharaan. Kendaraan negara dan staf juga merupakan fasilitas administratif yang pengaturannya berbeda dari pembayaran pensiun.
Jadi, perlu dibedakan antara hak pensiun, tunjangan, dan fasilitas penunjang yang disediakan negara.
Kesimpulan
Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat memiliki tujuh hak keuangan dan administratif berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978.
Hak tersebut mencakup pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir, tunjangan pensiun, biaya rumah tangga, layanan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara beserta pengemudi, serta staf pendukung dari pegawai negeri.
Ketentuan ini menjadi penting untuk dipahami setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya pada 12 November 2026.
Namun, pemberian hak tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan proses administrasi yang berlaku.
FAQ: Hak Wakil Presiden Setelah Mengundurkan Diri
1. Apakah wakil presiden yang mengundurkan diri mendapat uang pensiun?
UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Besarannya 100 persen dari gaji pokok terakhir.
2. Berapa besar uang pensiun mantan wakil presiden?
Sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, bukan 100 persen dari seluruh penghasilan dan tunjangan ketika menjabat.
3. Apakah mantan wakil presiden mendapat rumah dari negara?
Ya. Pasal 8 mengatur pemberian sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
4. Apakah kendaraan mantan wakil presiden ditanggung negara?
Ya. Mantan wakil presiden berhak memperoleh kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi ditanggung negara.
5. Apakah mantan wakil presiden masih mendapat staf?
Ya. Pasal 11 mengatur hak memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri. Jumlahnya ditentukan Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
6. Kapan uang pensiun mulai dibayarkan?
Berdasarkan Pasal 9, pembayaran dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
7. Apa dasar hukum hak mantan wakil presiden?
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (*)
---
TAG: Hak Wakil Presiden, Hak Mantan Wakil Presiden, Pensiun Wakil Presiden, UU Nomor 7 Tahun 1978, Gibran Rakabuming Raka, Hak Pejabat Negara.
---
Sumber referensi :
* [UU Nomor 7 Tahun 1978 – Peraturan.go.id]
* [MPR RI – Penerimaan Surat Pengunduran Diri Gibran](https://mpr.go.id)
* [Sekretariat Negara – Presiden Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres](https://www.setneg.go.id)