Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 per pekerja disalurkan lewat rekening bank, bukan kantor pos seperti tahun lalu. Pekerja yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 berhak menerima bantuan tanpa perlu mendaftar. Mekanisme teknis dan bank penyalur masih menunggu penjelasan lanjutan dari kementerian terkait.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 akan dilakukan melalui rekening bank. Skema itu menggantikan jalur kantor pos yang dipakai pemerintah pada penyaluran sebelumnya.
Airlangga menjelaskan, BSU pada dasarnya ditransfer langsung ke rekening penerima. Kantor pos tahun lalu hanya menjadi alternatif bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank.
"Tahun ini arahan Bapak Presiden, semua harus punya rekening bank," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis malam (13/11/2026).
Ia memperkirakan seluruh penyaluran BSU tahun ini akan melalui perbankan. "Jadi, saya kira semuanya melalui rekening bank," tegasnya.
Besaran Bantuan: Rp300.000 per Bulan Selama Tiga Bulan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Bantuan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima setiap pekerja mencapai Rp900.000. Pencairan dijadwalkan pada November-Desember 2026.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Syarat Penerima: Kriteria Sesuai Ketentuan Kemnaker
BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Indah menyebut penerima ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan menteri dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Rincian kriteria penerima, termasuk batas upah dan status kepesertaan jaminan sosial, belum diuraikan dalam pengumuman terbaru. Pekerja disarankan menunggu penjelasan resmi Kemnaker sebelum menyimpulkan status kelayakan masing-masing.
Cara Cek Status: Tanpa Pendaftaran Mandiri
Pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU. Penerima ditetapkan pemerintah berdasarkan data yang sudah ada, bukan melalui pengajuan mandiri.
Karena itu, pekerja cukup memastikan data kepesertaan dan rekening bank aktif tercatat benar. Informasi resmi mengenai status penerima dapat diakses melalui kanal Kemnaker, yakni situs dan media sosial resmi kementerian.
Jadwal Pencairan: November-Desember 2026
Pencairan BSU 2026 dijadwalkan pada November-Desember 2026. Pada penyaluran sebelumnya, pemerintah menunjuk bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia sebagai penyalur.
Untuk tahun ini, bank penyalur belum dipastikan. Airlangga hanya menyatakan penyaluran akan sepenuhnya lewat rekening bank. Mekanisme teknis lain, termasuk persyaratan penerima dan jadwal pencairan per tahap, masih menunggu penjelasan lanjutan dari kementerian terkait.
Perubahan Mekanisme dan Dampaknya bagi Pekerja Tanpa Rekening
Kebijakan rekening bank sejalan dengan arahan pemerintah memperluas kepemilikan rekening di masyarakat. Penyaluran bantuan diharapkan lebih langsung melalui sistem perbankan.
Bagi pekerja yang belum memiliki rekening, perubahan ini menuntut persiapan lebih awal. Tanpa rekening aktif, bantuan berisiko tidak tersalurkan meski pekerja memenuhi kriteria penerima.
Pekerja perlu waspada terhadap pihak yang mengaku bisa mengurus pencairan BSU dengan imbalan tertentu. Penyaluran BSU tidak memungut biaya dan tidak melalui calo. Pengaduan terkait penyaluran dapat disampaikan ke kanal resmi Kemnaker.