The Duda's Minus One membantah anggaran kerja sama konten pariwisata dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 14,7 miliar dibayarkan untuk satu video. Grup berisi Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten itu menyebut nilai tersebut mencakup biaya produksi, transportasi, hingga sejumlah konten promosi daerah. Polemik ini mencuat setelah ICW menyoroti anggaran influencer dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024-2026.
Angka yang ramai dibicarakan adalah Rp 14.696.955.002. Nilai itu digelontorkan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia untuk jasa influencer sepanjang 2024-2026, yakni Kemendikbudristek dan KKP.
Konten Perjalanan Sejak Mei 2024
Ariel menjelaskan, konsep The Duda's Minus One sudah digodok sejak akhir 2023. Episode pertama tayang Mei 2024, jauh sebelum polemik anggaran muncul.
Sejak awal, kata Ariel, DNA konten mereka adalah perjalanan para bapak-bapak mengendarai sepeda motor sambil mempromosikan UMKM dan pariwisata setempat. Format itu bertahan hampir tiga tahun.
"The Duda's Minus One itu kita godok dari akhir 2023, episode pertama kita itu adalah di bulan Mei 2024. Jadi, sebetulnya, kita sudah lama banget ya, hampir sudah tiga tahun ya kita. Dan DNA kita ini intinya, bapak-bapak motoran sambil promosiin UMKM setempat, sambil promosiin pariwisata setempat, itu yang kita lakuin selama ini," kata Ariel NOAH.
Gading menambahkan, mereka telah mengunjungi 27 kota dan bekerja sama dengan puluhan sponsor. Respons masyarakat dinilainya positif, banyak warga mengirim pesan agar daerah dan destinasi di tempat mereka ikut dikunjungi.
Rote hingga Natuna Jadi Lokasi Konten
Kerja sama dengan KKP membawa The Duda's Minus One mengangkat potensi daerah dan program pemerintah di sejumlah wilayah. Dua yang menonjol adalah Rote, Nusa Tenggara Timur, dan Natuna.
Di Rote, mereka mendapat informasi soal program swasembada garam yang tengah dikembangkan pemerintah. Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah besar meski memiliki wilayah laut luas. Program di Rote ditargetkan menaikkan produksi garam nasional hingga 5 juta ton per tahun sehingga Indonesia berpeluang surplus dan mengekspor.
Perjalanan ke Natuna juga ramai diperbincangkan. Gading menyebut Natuna sebagai wilayah perbatasan dengan posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Di sana mereka mendapat informasi soal upaya KKP menjaga perairan Indonesia, termasuk lewat kapal pengawas yang mengantisipasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing.
Mereka juga berbincang langsung dengan nelayan setempat. Bagi Desta, pengalaman bertemu nelayan itu menjadi salah satu alasan mereka tertarik menerima kerja sama dengan KKP.
Bantahan Soal Satu Video
Ariel membantah anggapan seluruh dana yang disebut dalam pemberitaan merupakan bayaran untuk satu video. Menurutnya, kerja sama itu punya sejumlah keluaran, termasuk biaya transportasi, produksi, dan kebutuhan lain.
"Tadi dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu gak benar. Nanti yang bisa menjawab itu adalah dari RANS," ujar Ariel.
Gading menegaskan output kerja sama tidak hanya berupa satu video. Bentuknya mencakup sejumlah konten edukasi dan promosi daerah serta pulau-pulau yang mereka kunjungi bersama KKP. Pembayaran kepada personel, katanya, mengikuti rate card sebagaimana kerja sama komersial lain.
Ketiganya berharap RANS dan KKP memberi penjelasan lebih terperinci soal anggaran tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.