Danantara berperan strategis mengubah struktur ekonomi Indonesia agar tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif dan komoditas. Penilaian itu disampaikan Komisaris Pelindo, Arief Poyuono, yang menyoroti perlunya perluasan sumber pendapatan negara dari aktivitas nonkomoditas. Menurut dia, lembaga pengelola investasi negara tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperkuat manufaktur dan membangun sektor produktif bernilai tambah tinggi.
Jakarta — Ketergantungan Indonesia pada royalti dan ekspor komoditas dinilai menjadi titik lemah yang harus segera diatasi. Arief Poyuono, yang juga menjabat Komisaris Pelindo, menegaskan bahwa transformasi ekonomi menuntut pergeseran sumber daya dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang lebih produktif. Danantara, kata dia, berada di posisi untuk menjalankan peran itu.
"Transformasi ekonomi struktural mencakup alokasi ulang tenaga kerja, modal fisik, dan pengetahuan secara terus-menerus dari aktivitas berproduktivitas rendah menuju sektor-sektor perdagangan modern berproduktivitas tinggi," ujar Arief dalam keterangannya.
Mengapa Pendapatan Negara Perlu Didiversifikasi
Menurut Arief, salah satu agenda penting dalam transformasi tersebut adalah memperluas sumber penerimaan negara. Selama ini anggaran terlalu bergantung pada royalti dan ekspor komoditas, sehingga solvabilitas fiskal rentan terhadap gejolak harga pasar global.
Diversifikasi pendapatan fiskal perlu dilakukan melalui penguatan penerimaan dari aktivitas ekonomi nonkomoditas. Arief menyebut cakupannya meliputi pajak penghasilan perusahaan, pajak pertambahan nilai, hingga dividen perusahaan negara.
"Diversifikasi pendapatan fiskal memperluas basis pendapatan non-komoditas dan non-pajak pajak penghasilan perusahaan, pajak pertambahan nilai, dan dividen perusahaan negara untuk memisahkan solvabilitas anggaran dari royalti ekspor komoditas," kata dia.
Diversifikasi juga harus menyentuh struktur produksi dan ekspor. Indonesia perlu memperluas kemampuan industri menghasilkan produk yang lebih kompleks dan berdaya saing di pasar internasional.
Jebakan Negara Kaya Sumber Daya Alam
Arief mengingatkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Negara yang ekonominya didominasi pertanian dan pertambangan lebih rentan terhadap perubahan harga komoditas dan keterbatasan peningkatan produktivitas.
"Ekonomi yang dinamis biasanya menghasilkan sebagian besar PDB-nya dari sektor manufaktur dan jasa," ujarnya.
Bahkan, lanjut Arief, sumber daya alam yang melimpah bisa mengganggu stabilitas makroekonomi dan mendesak sektor manufaktur. Ia menyebut fenomena itu sebagai crowding out yang berpotensi melemahkan institusi demokrasi.
"Hingga saat ini, hanya sedikit negara kaya sumber daya yang berhasil mendiversifikasi ekonominya dari sektor ekstraktif ke sektor-sektor non-sumber daya," kata Arief.
Ia mencontohkan Chile dan Malaysia. Di Chile, pangsa produk pertambangan dalam total ekspor turun dari 85,5 persen pada 1970 menjadi 58,7 persen pada 2008, sementara pangsa barang manufaktur naik dari 11,6 persen menjadi 35,3 persen. Di Malaysia, kontribusi pertanian terhadap PDB turun dari 26,7 persen pada 1970 menjadi 7 persen pada 2005, sedangkan manufaktur meningkat dari 12,2 persen menjadi 35,8 persen.
Peran Danantara sebagai Katalis Investasi
Dalam konteks itulah Danantara dinilai memiliki posisi penting. Arief menekankan diversifikasi harus menjadi prinsip utama pengelolaan investasi agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu sektor atau instrumen.
Investasi Danantara dapat diarahkan ke berbagai kelas aset, mulai dari saham dan obligasi hingga infrastruktur, real estat, serta ekuitas swasta. Penyebaran itu diperlukan untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar keuangan dan komoditas.
"Dengan mengalokasikan modal ke berbagai kelas aset mulai dari ekuitas dan obligasi tradisional hingga infrastruktur, real estat, dan ekuitas swasta, Danantara dapat mengurangi kerentanan sistemik dan menjadi bantalan bagi ekonomi domestik selama masa penurunan keuangan global," ujar Arief.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola. Pengalaman sejumlah sovereign wealth fund dunia menunjukkan keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan besarnya aset, tetapi juga transparansi, independensi operasional, dan akuntabilitas.
"Dana dengan struktur tata kelola yang tidak transparan sering kali menghadapi tantangan dalam menghadapi pengawasan global, yang dapat berujung pada inefisiensi dan hilangnya kredibilitas," katanya.
Arief mengingatkan risiko intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi. Independensi pengelolaan diperlukan agar penempatan modal tidak didasarkan pada kepentingan jangka pendek.
Dampak Nyata: Lapangan Kerja dan Ekonomi Halal
Di sisi lain, Arief melihat pengembangan investasi di sektor teknologi sebagai bagian strategi menghadapi perubahan ekonomi global. Ia mencontohkan Temasek yang memperluas investasi pada bioteknologi, kecerdasan buatan, dan teknologi iklim.
Untuk Indonesia, ia menempatkan Danantara sebagai katalis investasi strategis yang harus menghasilkan imbal hasil komersial sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Strateginya mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan wilayah geografis.
Dua proyek disebut Arief sebagai contoh investasi berdampak. Proyek Kampung Haji di Mekkah diproyeksikan menciptakan hingga 7.500 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dan menghasilkan nilai ekonomi tahunan lebih dari Rp2,5 triliun melalui penguatan ekosistem halal. Proyek pengolahan sampah menjadi energi berpotensi menyerap 3.500 hingga 4.500 tenaga kerja selama masa konstruksi.
Keberhasilan Danantara pada akhirnya bergantung pada kualitas tata kelola, ketepatan pemilihan proyek, dan mitigasi risiko. Tanpa itu, mandat ganda sebagai pengelola investasi negara sekaligus motor transformasi ekonomi hanya akan berhenti di atas kertas.