Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani menyatakan masih menunggu arahan soal penugasan baru setelah pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia memastikan kementeriannya tetap berjalan meski ada kemenko baru yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Pembagian kerja antarlembaga belum dipastikan berbentuk Peraturan Presiden atau regulasi lain.
Rosan menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ia mengaku belum menerima penjelasan rinci mengenai pembagian kerja antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan kemenko yang baru dibentuk.
"Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan," ujar Rosan.
Kementerian Investasi dan BKPM Tetap Beroperasi
Rosan menegaskan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkoordinasi dengan kementerian koordinator terkait. Menurutnya, kehadiran kemenko baru tidak menghentikan operasional kementerian yang ia pimpin.
"Ya kita ikutin aja nanti, yang penting kita koordinasi selalu baik," kata Rosan.
Pernyataan Rosan muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026), berdasarkan Keputusan Presiden nomor 104P tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Bahlil Rangkap Jabatan Menko dan Menteri ESDM
Bahlil mengakui rangkap jabatan ini menjadi amanah serta tanggung jawab besar. Ia menyatakan siap bekerja maksimal menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban," ujar Bahlil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dampak ke Iklim Investasi dan Hilirisasi
Pembentukan Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menambah lapisan koordinasi di sektor yang selama ini menjadi motor utama investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menangani perizinan dan promosi penanaman modal, sementara kemenko baru mengoordinasikan kebijakan lintas sektor di hilirisasi dan transisi energi.
Bagi pelaku usaha, kejelasan pembagian kewenangan menjadi kunci agar proses perizinan tidak terhambat. Rosan belum memastikan apakah penugasan baru akan diatur lewat Peraturan Presiden atau regulasi lain, sehingga bentuk final koordinasi antarlembaga masih menunggu arahan pemerintah.
Investor di sektor hilirisasi mineral dan transisi energi akan mencermati apakah kemenko baru mempercepat atau justru menambah tahapan birokrasi. Sampai arahan resmi keluar, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyatakan tetap menjalankan fungsi yang ada sambil berkoordinasi dengan kemenko terkait.