Industri furnitur dan kerajinan Indonesia membidik nilai ekspor US$6 miliar pada 2031, dua kali lipat dari posisi saat ini yang masih di kisaran US$3 miliar. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai target itu sulit dikejar tanpa dukungan pembiayaan modal kerja, terutama bagi eksportir skala menengah dan industri kecil menengah. Persoalannya bukan sekadar besar bunga, tetapi skema kredit perbankan yang masih bertumpu pada agunan aset tetap.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, pembiayaan menjadi faktor penentu agar pelaku industri mampu menaikkan kapasitas produksi dan menerima pesanan ekspor dalam skala lebih besar. Nilai ekspor furnitur dan kerajinan saat ini berada di kisaran US$3 miliar, sehingga industri perlu menggandakan kapasitas dalam beberapa tahun ke depan.
"Dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sangat penting untuk mengejar target ekspor furnitur dan kerajinan sekitar US$6 miliar pada 2031," ujar Sobur kepada Bisnis, dikutip Minggu (20/9/2026).
Siklus Produksi Panjang, Modal Harus Keluar Sejak Awal
Peningkatan ekspor tidak hanya menuntut kemampuan mencari pasar baru. Pelaku industri juga harus menyiapkan modal untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, memenuhi sertifikasi, mengembangkan desain, hingga membiayai produksi sebelum pembayaran dari buyer diterima.
Kondisi itu memberatkan eksportir skala menengah dan IKM karena siklus produksi furnitur relatif panjang. Modal dikeluarkan sejak pembelian bahan baku hingga barang dikirim, sementara pembayaran baru masuk setelah proses produksi dan dokumen ekspor selesai.
"Karena itu, pembiayaan murah dan cepat akan langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan menerima pesanan yang lebih besar," tuturnya.
Agunan Aset Tetap Dinilai Tak Cocok untuk Eksportir
Menurut Sobur, persoalan pembiayaan tidak berhenti pada besaran bunga kredit. Sistem perbankan yang masih banyak bertumpu pada agunan berupa aset tetap dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik eksportir furnitur.
Kekuatan perusahaan ekspor justru dapat berasal dari kontrak, purchase order (PO), piutang ekspor, pengalaman memenuhi pesanan, serta hubungan jangka panjang dengan buyer. Atas dasar itu, HIMKI mendorong LPEI mengembangkan pembiayaan berbasis PO, kontrak, dan tagihan ekspor, dilengkapi penjaminan dan asuransi ekspor untuk menekan risiko.
Fasilitas Rp2 Triliun Diminta Diperluas Bertahap
Fasilitas pembiayaan sekitar Rp2 triliun yang sebelumnya disiapkan pemerintah dinilai bisa menjadi langkah awal. Namun, Sobur menegaskan nilai itu perlu diperluas secara bertahap mengikuti realisasi ekspor dan kualitas debitur.
HIMKI juga mendorong fasilitas pembiayaan tidak hanya diberikan kepada eksportir besar. IKM yang menjadi bagian dari rantai pasok perlu mendapat akses melalui skema agregator, sehingga pembiayaan mengalir ke pemasok bahan maupun produsen IKM yang terlibat dalam pemenuhan pesanan ekspor.
"Jadi, fasilitas tidak berhenti pada perusahaan eksportir, tetapi mengalir ke seluruh rantai pasoknya," tegas Sobur.
Tenor, Grace Period, dan Proses Persetujuan Jadi Sorotan
Pembiayaan murah perlu didukung tenor yang sesuai siklus produksi, masa tenggang untuk investasi mesin, persyaratan agunan yang lebih adaptif, serta proses persetujuan yang cepat. Kombinasi itu dinilai menentukan apakah fasilitas benar-benar terpakai di lapangan.
"Bunga rendah tetapi sulit diakses tidak akan efektif. Sebaliknya, skema yang tepat sasaran, cepat, dan terhubung dengan penjaminan serta asuransi ekspor akan memberikan dampak yang jauh lebih besar," katanya.
Bukan Hanya Modal, Ada Tekanan Logistik hingga Geopolitik
Sobur menegaskan pembiayaan hanya satu dari sejumlah persoalan yang membelit industri. Tantangan lain mencakup biaya logistik, kepastian bahan baku legal dan berkelanjutan, produktivitas, ketersediaan tenaga kerja terampil, sertifikasi, desain, promosi, hingga tekanan geopolitik dan proteksionisme perdagangan.
"Kalau pembiayaan tersedia tetapi pasar tidak berkembang, kredit dapat berubah menjadi beban. Sebaliknya, apabila pesanan tersedia tetapi modal kerja tidak ada, Indonesia akan kehilangan kesempatan," pungkasnya.
Menteri Keuangan saat masih dijabat Purbaya Yudhi Sadewa pada awal pekan lalu mendorong LPEI atau Indonesia Eximbank memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor industri yang menghadapi tekanan persaingan global. Tekstil, sepatu, baja, hingga furnitur dinilai perlu mendapat perhatian agar tetap bertahan dan berkembang.