Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Solar subsidi tidak naik hingga September 2026 demi menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan ini diambil meski beban anggaran negara meningkat akibat tingginya harga minyak dunia. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap isu hoaks kenaikan harga yang belum memiliki dasar hukum resmi.
Kebijakan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi prioritas utama pemerintah di tengah fluktuasi pasar energi global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto adalah melindungi kemampuan belanja rumah tangga kelas menengah ke bawah.
Besaran Harga dan Realisasi Anggaran
Hingga awal September 2026, harga Pertalite masih bertahan di level Rp10.000 per liter, sementara Solar subsidi tetap pada Rp6.800 per liter. Stabilitas ini dipertahankan meskipun beberapa jenis BBM nonsubsidi Pertamina mengalami penyesuaian harga.
Dampak dari kebijakan ini terlihat jelas pada pos fiskal negara. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga semester I 2026 mencapai Rp233 triliun. Angka ini setara dengan 52,1 persen dari total pagu APBN 2026 untuk sektor tersebut.
Total alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun. Khusus untuk subsidi murni, pemerintah menyediakan Rp210,1 triliun atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi nasional.
Tekanan Harga Minyak Dunia
Pertahanan harga ini bukan tanpa konsekuensi berat bagi kas negara. Bahlil mengakui bahwa menahan harga saat harga minyak mentah Indonesia (ICP) tinggi merupakan langkah yang "tidak ringan" karena menambah beban subsidi secara signifikan.
Data terkini menunjukkan ICP berada di kisaran 106–108 dolar AS per barel. Sementara itu, rata-rata ICP sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat pada rentang 85–90 dolar AS per barel. Kondisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi makroekonomi dalam APBN 2026 yang hanya mematok ICP sebesar 70 dolar AS per barel.
"Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (11/9/26). Pemerintah memilih opsi menambah anggaran subsidi sebagai strategi menghadapi tekanan eksternal tersebut.
Langkah Pengendalian Konsumsi
Selain menjaga harga, pemerintah juga berupaya meningkatkan ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi. Rencana pengendalian konsumsi Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya (desil 9 dan 10) masih dalam tahap validasi data.
Upaya ini bertujuan agar subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Volume penyaluran BBM bersubsidi pada semester I 2026 bahkan meningkat 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menandakan tingginya permintaan masyarakat terhadap energi murah.
Masyarakat disarankan untuk mengakses informasi resmi melalui kanal Kementerian ESDM atau Pertamina guna menghindari kesalahpahaman mengenai perubahan harga. Kebijakan ini akan terus dievaluasi seiring perkembangan harga minyak dunia dan kapasitas fiskal negara.