PEKANBARU – Riuh tepuk tangan dan tawa pecah di Stadion Utama Riau, Senin (29/9/2025) siang. Di hadapan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru dilantik, Gubernur Riau Abdul Wahid melontarkan pesan unik namun penuh makna.
“Banyak kejadian, setelah diangkat jadi PPPK mulai bertingkah. SK digadaikan ke bank, buat beli mobil, lalu dipakai kawin lagi. Gajinya bukan untuk istri, malah untuk istri tetangga. Jangan sampai ini terjadi di Riau,” ujar Wahid, disambut gelak tawa peserta.
Pesan yang menggelitik itu sekaligus menjadi peringatan serius: jangan salahgunakan status baru, jangan selingkuh, dan jangan korupsi.
Lautan Biru Korpri Penuhi Stadion Utama
Pelantikan 5.884 PPPK ini menjadi sejarah baru di lingkungan Pemprov Riau. Jumlahnya merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah, terdiri dari 4.890 tenaga teknis, 856 guru, dan 138 tenaga kesehatan.
Di bawah terik matahari, ribuan pegawai berbaris rapi dengan seragam biru Korpri. Lapangan stadion yang pernah jadi venue PON itu berubah menjadi lautan manusia. Tribun juga dipadati keluarga yang datang dari berbagai daerah.
Ada yang sibuk merekam momen berharga dengan ponsel, ada pula yang melambaikan tangan penuh haru ke arah sanak keluarga yang berdiri di lapangan.
Amanah dan Beban Baru untuk Pemprov
Dalam pidatonya, Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa pengangkatan PPPK bukan hanya soal status pekerjaan, tetapi amanah yang menuntut integritas. Ia menggambarkan PPPK sebagai “urat, darah, dan otot” pemerintahan yang mengalirkan energi untuk melayani masyarakat.
“Jangan sekali-kali berpikir untuk korupsi. Ambil gaji halal itu untuk menafkahi keluarga, bukan untuk hal lain. Saatnya bapak-ibu menunjukkan dedikasi dalam melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Namun, di balik gegap gempita pelantikan ini, Pemprov Riau harus menghadapi kenyataan pahit. Kondisi keuangan daerah sedang defisit, sementara tambahan gaji ribuan PPPK ini menambah beban APBD.
Wahid mengakui, pembayaran gaji pegawai baru tersebut mencapai lebih dari Rp40 miliar untuk periode Oktober–Desember 2025. Dana itu sudah dialokasikan melalui APBD Perubahan.
“Iya, memang menambah beban. Tapi keputusan ini tidak bisa dihindari, karena sudah menjadi tanggung jawab negara. Tantangannya sekarang bagaimana kita mengatur ulang prioritas belanja daerah agar semua tetap berjalan,” jelas Wahid.
Harapan untuk Dedikasi dan Kinerja
Meski berat, Wahid menegaskan dirinya sangat bergantung pada ribuan PPPK baru ini untuk memperkuat pelayanan publik di Riau. Ia mengajak mereka tidak hanya sekadar bekerja rutin, tetapi menghadirkan perubahan nyata.
“Mari kita lakukan kerja-kerja luar biasa. Pastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (Dil)