Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah dugaan intervensi terhadap rentetan pembatalan penampilan band punk rock Dongker di sejumlah acara musik sepanjang Oktober hingga November 2026. Fadli menyebut pembatalan bisa terjadi hanya jika berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum. Ia pun membandingkan kebebasan berekspresi di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan masa sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan Fadli kepada wartawan di gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Ia merespons dugaan pengawasan terhadap aktivitas grup musik asal Bandung tersebut.
Pernyataan Lengkap Fadli Zon
Fadli menempatkan persoalan pembatalan dalam kerangka demokrasi dan keamanan. Menurutnya, negara tidak membatasi kreativitas kecuali ada keterkaitan dengan ketertiban umum.
"Kita, saya kira, negara demokrasi ya. Hal-hal yang seperti itu kecuali ada mungkin keterkaitan dengan keamanan ya," ujarnya.
"Misalnya, atau keterkaitan dengan hal-hal yang mungkin dianggap oleh pihak aparat keamanan mungkin membahayakan ketertiban umum dan lainnya," sambungnya.
Fadli juga menyinggung soal kebebasan berekspresi di era Presiden Prabowo. Ia mengklaim ruang ekspresi saat ini lebih terbuka dibanding pemerintahan sebelumnya.
"Tapi kalau dari sisi kreativitas, saya kira di zaman Bapak Presiden Pak Prabowo ini paling bebas melakukan kebebasan berekspresi. Coba kita lihat dibanding misalnya pemerintahan sebelumnya, ya. Itu beda sekali," ujarnya.
Bandingkan dengan Kasus Ahmad Dhani dan Roy Suryo
Sebagai perbandingan, Fadli menyinggung kasus Ahmad Dhani yang pernah dipenjara setelah menyebut pihak-pihak yang menolak gerakan #2019GantiPresiden sebagai "idiot" dalam vlog pada 2018. Ia juga merujuk Roy Suryo yang dipenjara setelah mengunggah meme stupa Candi Borobudur dengan wajah yang menyerupai Presiden Joko Widodo pada 2022.
"Sekarang enggak ada, dua tahun ini. Jadi di era pemerintahan Pak Prabowo saya kira kebebasan berekspresi aman, ya kan?" kata Fadli.
"Dulu ada orang yang menginikan stupa Borobudur dengan gambar yang mirip seseorang, itu masuk penjara ya di masa yang lalu," ujarnya.
"Tapi sekarang tidak ada. Jadi ini juga harus dinilai sebagai sebuah keleluasaan di dalam berdemokrasi."
Rentetan Pembatalan yang Menimpa Dongker
Dongker merupakan band punk rock yang vokal menyuarakan kritik sosial dan politik. Band yang digawangi Arno Zarror, Delpi Suhariyanto, dan Dzikrie Arethusa ini konsisten mengangkat keresahan soal hak-hak sipil, kerusakan lingkungan, hingga kebebasan berekspresi dalam karya maupun aksi panggung.
Sikap kritis Dongker menguat setelah mereka merilis album kedua bertajuk Melankolia Radikal (2026) yang sarat kritik terhadap pemerintah. Hal itu memperkuat dugaan Dongker dan sejumlah warganet soal adanya pengawasan hingga berujung pembatalan pertunjukan.
Rentetan pembatalan dimulai dari Gesrek Festival pada 29 Oktober. Dongker juga dipastikan tidak dapat berpartisipasi dalam festival pada 13-15 November 2026 di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta. Pihak Gesrek Festival tidak menjelaskan alasan pembatalan.
Setelahnya, Dongker batal tampil di Neverland Festival 2026 di Cikarang pada 7 November. Lewat unggahan media sosial, penyelenggara menyebut pembatalan berkaitan dengan kendala prosedur regulasi.
"Perlu kami tegaskan bahwa kami pihak penyelenggara Neverland Festival maupun manajemen Dongker telah melakukan berbagai upaya maksimal dan berdiskusi secara intensif dengan pihak-pihak terkait agar penampilan Dongker di panggung Neverland tetap dapat terlaksana," tulis penyelenggara pada 4 November.
Terbaru, konser Tigers Jaw Live in Jakarta yang semula dijadwalkan di INA Hall Kota Peruri, Jakarta, pada Minggu (8/11) juga batal dengan alasan masalah di luar kendali penyelenggara.
Respons Dongker dan Langkah Hukum
Dongker mengaku bingung dengan dugaan pemantauan oleh pihak tertentu. Mereka menyebut pernah mendapat informasi bahwa pembatasan penampilan didasari kekhawatiran akan potensi kerusuhan.
Padahal, acara yang mereka gelar di ruang publik berlangsung kondusif meski tanpa standar operasional prosedur (SOP) keamanan maupun barikade panggung. Dongker pun mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah rekan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
"Masih banyak asumsi liar lain sih," tulis band punk rock tersebut, Sabtu (7/11).
"Tapi kami sudah ngobrol ke beberapa kawan dari LBH itu semua masih aman dan dilindungi sama undang-undang gess," sambungnya.
Bantahan Fadli Zon belum menjawab langsung pertanyaan publik soal siapa pihak yang dimaksud Dongker sebagai "pihak tertentu" dalam dugaan pemantauan. Penyelenggara festival juga belum merinci prosedur regulasi yang dimaksud dalam pembatalan Neverland Festival.