SELARASRIAU.COM, PEKANBARU – Penerimaan pajak daerah Provinsi Riau mencapai Rp155,79 miliar sepanjang Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penerimaan pada September 2026 yang tercatat sebesar Rp150,63 miliar.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau mencatat total penerimaan pajak daerah pada Oktober mencapai Rp155.798.155.891.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi penyumbang terbesar. Penerimaan dari sektor ini mencapai Rp89,83 miliar atau lebih dari separuh total pajak daerah yang terkumpul.
Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan penerimaan pajak daerah tersebut berasal dari tiga objek pajak. Yakni PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).
"Pada periode Oktober, total pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dari sektor ini sebesar Rp89.832.021.311," kata Ninno.
Sementara itu, penerimaan dari sektor BBNKB mencapai Rp62.672.414.481. Adapun Pajak Air Permukaan menyumbang Rp3.302.720.099.
Penerimaan Pajak Oktober Meningkat Dibanding September
Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penerimaan pajak daerah Riau mengalami peningkatan sekitar Rp5,16 miliar.
Pada September 2026, Bapenda Riau mencatat penerimaan pajak daerah sebesar Rp150.630.429.245.
Rinciannya, penerimaan PKB mencapai Rp81.367.184.081. Kemudian BBNKB sebesar Rp65.113.276.764 dan PAP sebanyak Rp4.149.968.400.
Ninno menyebut peningkatan penerimaan pajak pada Oktober tidak terlepas dari program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang dimanfaatkan masyarakat.
"Dibanding September memang mengalami peningkatan karena ada program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya," ujarnya.
Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Berlangsung
Bapenda Riau juga masih menjalankan program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Program tersebut diberikan untuk membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah.
Ninno menjelaskan, terdapat dua program yang diberikan kepada masyarakat dalam kebijakan pemutihan pajak kendaraan tersebut.
Salah satunya berupa pembebasan pokok pajak bagi wajib pajak yang tercatat tidak membayar pokok pajak terutang selama dua tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak kendaraan.
"Program pertama yang diberikan yakni pembebasan pokok pajak kepada para wajib pajak yang tercatat tidak melakukan pembayaran pokok pajak terutang selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak kendaraan," jelasnya.
Selain itu, Bapenda Riau juga memberikan keringanan perhitungan kewajiban bagi penunggak pajak lama.
Melalui kebijakan tersebut, masyarakat tidak harus membayar seluruh tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya secara penuh.
Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Riau. (Dil)
***
TAG : Pajak Daerah Riau, Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak Riau, PKB Riau, Pendapatan Asli Daerah.