PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Senin (24/8/2026). Kunjungan itu tidak hanya membahas bagaimana memadamkan api yang masih membakar ratusan hektare lahan, tetapi juga mengubah fokus penanganan ke pencegahan sejak hotspot muncul, penyediaan sumber air, hingga pengusutan kemungkinan keterlibatan korporasi.
Prabowo bertolak menuju Pekanbaru pada Senin pagi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan sampai tuntas dan langkah pencegahan diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang.
Pesawat yang membawa Presiden tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, sekitar pukul 10.50 WIB.
Setibanya di Riau, Prabowo disambut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Prabowo kemudian memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju, Lanud Roesmin Nurjadin.
Dalam rapat itulah kondisi karhutla Riau dibedah. Presiden mendengar langsung laporan dari jajaran di daerah, mempertanyakan luas kebakaran yang masih terjadi, meminta tindakan terhadap hotspot dipercepat, hingga menyoroti kemungkinan adanya pihak yang sengaja membakar lahan.
306 Hotspot, Tujuh Sudah Menjadi Kebakaran
Kepala Pelaksana BPBD Riau M. Edy Afrizal menjadi salah satu pejabat yang memaparkan kondisi karhutla kepada Presiden.
Berdasarkan data per 23 Agustus 2026, sebanyak 306 hotspot terdeteksi di Provinsi Riau.
Dari ratusan titik panas tersebut, tujuh titik telah terkonfirmasi menjadi kebakaran. Tujuh titik itu tersebar di empat kabupaten.
Rinciannya, satu titik berada di Kabupaten Pelalawan, dua titik di Indragiri Hilir, dua titik di Indragiri Hulu, dan dua titik di Kabupaten Kampar.
Dari sejumlah lokasi tersebut, Kerumutan di Kabupaten Pelalawan dan Rimbo Panjang di Kabupaten Kampar menjadi dua kawasan yang masih mendapat perhatian karena kebakarannya cukup besar.
Ancaman karhutla sepanjang 2026 juga terlihat dari data kumulatif.
Sejak Januari hingga Agustus 2026, BPBD Riau mencatat 10.514 hotspot. Dari jumlah tersebut, 521 titik telah menjadi firespot atau titik kebakaran.
Sementara luas lahan yang terbakar secara kumulatif selama Januari hingga Agustus mencapai 16.277,50 hektare.
Sebagian besar kebakaran tersebut telah berhasil dipadamkan. Saat laporan disampaikan kepada Presiden, masih terdapat tujuh titik di empat kabupaten dengan total luas sekitar 900 hektare.
Prabowo Langsung Kroscek Luas Kebakaran
Angka tersebut menarik perhatian Prabowo.
Presiden tidak berhenti pada laporan jumlah hotspot dan titik kebakaran. Ia langsung meminta kepastian mengenai luas lahan yang masih terbakar pada tujuh titik tersebut.
"Berapa luas? Hari ini yang tujuh titik berapa luasnya?" tanya Prabowo.
Edy menjawab luasnya diperkirakan mencapai sekitar 900 hektare dan tersebar di empat kabupaten.
"Lebih kurang 900 hektare terbagi di empat kabupaten," jawab Edy.
Prabowo kemudian memastikan kembali perbandingan antara luas kumulatif kebakaran sejak Januari dengan kondisi yang masih ditangani.
"Jadi dari 16 ribu hektare yang terbakar, sekarang tinggal 900?" tanya Prabowo.
"900 hektare, siap," jawab Edy.
Presiden mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan jajaran di Riau. Namun, ia meminta kebakaran yang tersisa segera dituntaskan.
"Dari Januari-Agustus, saya kira cukup bagus itu, saya terima kasih. Yang 900 ini saya minta segera," tegas Prabowo.
Jangan Tunggu Api, Hotspot Harus Langsung Ditangani
Dari laporan tersebut, Prabowo kemudian mengarahkan penanganan karhutla agar bergerak lebih dini.
Presiden tidak ingin petugas baru bekerja setelah titik panas berkembang menjadi titik api dan kebakaran meluas.
"Jangan nunggu jadi titik api. Segera saja ambil tindakan dini," ujar Prabowo.
Artinya, kemunculan hotspot harus menjadi alarm bagi tim di lapangan untuk segera bergerak.
Pendekatan tersebut membuat penanganan tidak hanya bertumpu pada pemadaman darat, water bombing maupun upaya lain setelah kebakaran terjadi. Pencegahan diminta dimulai ketika titik panas pertama kali terdeteksi.
Prabowo Minta Bor Air di Titik Hotspot
Prabowo kemudian memberikan instruksi yang lebih konkret.
Presiden menanyakan kemungkinan membuat sumber air melalui pengeboran di sekitar lokasi hotspot. Dalam rapat dijelaskan sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter.
Prabowo lantas meminta langkah tersebut segera dilakukan.
"Saya kira segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Langsung ke situ langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api," tegas Prabowo.
Instruksi itu menempatkan ketersediaan air sebagai bagian penting dari pencegahan.
Dengan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi rawan, petugas diharapkan dapat bertindak lebih cepat sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran yang membutuhkan penanganan jauh lebih besar.
Kerumutan dan Rimbo Panjang Jadi Perhatian
Di antara tujuh titik kebakaran yang masih ditangani, Kerumutan di Kabupaten Pelalawan dan Rimbo Panjang di Kabupaten Kampar menjadi dua lokasi yang secara khusus disebut dalam laporan kepada Presiden.
Kerumutan menjadi lokasi dengan kebakaran cukup besar. Sementara Rimbo Panjang juga masih masuk dalam fokus penanganan petugas.
Dua kawasan tersebut menjadi gambaran mengapa tindakan sejak hotspot terdeteksi dianggap penting. Ketika api telanjur meluas, pemadaman membutuhkan personel, peralatan, sumber air, serta dukungan operasi yang lebih besar.
BPBD Riau juga melaporkan karhutla pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan 2025. Kondisi itu disebut turut dipicu fenomena El Nino yang kuat sehingga meningkatkan kekeringan dan kerawanan kebakaran.
Penegakan Hukum Ikut Dibedah
Rapat tidak hanya membahas pemadaman.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan juga memaparkan penegakan hukum terhadap kasus karhutla.
Khusus periode Januari hingga Agustus 2026, Polda Riau menangani 33 laporan polisi dengan 36 tersangka. Luas lahan terbakar yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut mencapai 806,57 hektare.
Sementara dalam penanganan sejak 2025 hingga Agustus 2026, kepolisian mencatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka.
Kapolda menjelaskan karhutla yang ditangani berkaitan dengan aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Upaya pencegahan juga dilakukan dengan memasang ratusan plang peringatan di lahan bekas terbakar. Langkah tersebut salah satunya ditujukan untuk mencegah lahan yang sudah terbakar kemudian dimanfaatkan untuk penanaman.
Prabowo Curiga Ada Korporasi di Belakang Pembakar
Paparan Kapolda kemudian membawa rapat ke persoalan lain.
Prabowo mempertanyakan kemungkinan adanya perusahaan atau korporasi yang berada di balik orang-orang yang melakukan pembakaran.
"Ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Prabowo kepada Kapolda.
Kapolda menjelaskan, sejauh ini belum ditemukan bukti langsung mengenai korporasi yang menyuruh melakukan pembakaran.
Namun, ada temuan yang menimbulkan kecurigaan.
Dalam beberapa kasus pada 2025, terdapat dua atau tiga tersangka yang diketahui tidak memiliki kebun di lokasi tersebut, tetapi berada di kawasan itu dengan alasan memancing. Padahal, menurut penjelasan Kapolda, di lokasi tersebut tidak terdapat tempat memancing.
Temuan itu membuat Prabowo meminta persoalan tersebut didalami.
Presiden ingin diketahui apakah orang-orang tersebut bergerak sendiri atau memiliki hubungan dengan pihak lain, termasuk kemungkinan korporasi.
Prabowo bahkan meminta tiga tersangka terkait kasus tersebut dibawa ke Jakarta dan mendorong keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membantu mendalami dugaan modus pembakaran tersebut.
Korporasi Terlibat, Izin Bisa Dicabut
Sikap tegas juga diarahkan kepada perusahaan.
Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak ikut menjaga wilayahnya atau terbukti terlibat dalam pembakaran tidak boleh dibiarkan.
"Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut," kata Prabowo.
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada menangkap pelaku di lapangan.
Rantai di belakang pembakaran juga diminta ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang memerintahkan, membiayai atau mengambil keuntungan dari kebakaran tersebut.
Kapolda dan Pangdam Dapat Apresiasi
Di tengah evaluasi tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri di Riau.
Presiden mendengar paparan dari Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengenai penanganan dan pencegahan karhutla.
Prabowo sempat menanyakan berapa lama keduanya bertugas di Riau.
"Pangdam sudah berapa lama di sini?" tanya Prabowo.
"Siap, sudah satu tahun," jawab Pangdam.
Presiden kemudian beralih kepada Kapolda.
"Kapolda?" tanyanya.
"Siap, baru 17 bulan kurang lebih, Bapak," jawab Herry.
Setelah mendengar laporan dan melihat penanganan yang dilakukan, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri mempertimbangkan peluang peningkatan karier bagi keduanya.
"Coba carikan jabatan supaya mereka bisa naik," ujar Prabowo.
Namun, apresiasi itu disertai tugas yang harus diselesaikan. Penanganan karhutla di Riau harus terlebih dahulu dituntaskan.
Prabowo menegaskan dirinya juga akan memberikan penilaian keras apabila pekerjaan tidak berjalan baik.
"Saya bukan apa-apa, saya kalau, Anda tahu saya kan… Kalau enggak beres aku juga bicaranya juga ketus ya. Tapi, kalau bagus, saya bicara bagus," ucap Prabowo.
Dari Padamkan Api ke Cegah Sebelum Terbakar
Kunjungan Prabowo ke Riau akhirnya tidak hanya menghasilkan perintah mempercepat pemadaman sekitar 900 hektare lahan yang masih dilaporkan terbakar.
Ada perubahan tekanan dalam penanganan karhutla yang disampaikan Presiden.
Sebanyak 306 hotspot yang terdeteksi tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Setiap titik panas diminta segera ditindaklanjuti di lapangan sebelum berubah menjadi api.
Sumber air harus disiapkan. Aparat harus bergerak lebih awal. Pembakaran sengaja harus dicegah. Pelaku harus ditindak. Dugaan keterlibatan korporasi harus ditelusuri.
Sementara tujuh titik kebakaran yang masih tersebar di Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar diminta segera dituntaskan.
Pesan Prabowo dalam kunjungan kerjanya ke Riau pun mengarah pada satu pola: penanganan karhutla tidak boleh terus menerus dimulai ketika api sudah membesar. Begitu hotspot muncul, penanganan harus dimulai. (Dil)