PEKANBARU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Riau, Abdullah, meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan daerah.
Menurut Abdullah, dalam rapat paripurna DPRD Riau tidak pernah ada pernyataan yang menyebutkan PAD Provinsi Riau menurun akibat pelaksanaan program MBG. Yang disampaikan Plt Gubernur saat itu, kata dia, adalah penurunan pada sektor retribusi kantin sekolah dengan nilai yang relatif kecil.
"Saya hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut, bahkan saya yang mengajukan pertanyaan. Jadi memang tidak ada pernyataan bahwa PAD menurun karena MBG. Yang disampaikan adalah retribusi kantin yang mengalami penurunan, dan jumlahnya juga tidak signifikan," ujar Abdullah.
Politisi PKS itu mengaku perlu meluruskan informasi tersebut agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Ia khawatir informasi yang tidak utuh dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini yang tidak sesuai dengan fakta.
"Saya merasa perlu meluruskan informasi yang beredar agar tidak menjadi fitnah dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kami tangkap di DPRD, Plt Gubernur tidak pernah menyampaikan PAD turun akibat MBG," tegasnya.
Abdullah justru menilai Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah. Selain memicu perputaran ekonomi, program nasional tersebut juga dinilai berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor.
Ia menjelaskan, meski terdapat penurunan retribusi kantin sekolah sekitar Rp77 juta, di sisi lain pemerintah daerah memperoleh manfaat yang jauh lebih besar melalui efisiensi belanja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Retribusi kantin memang turun sekitar Rp77 juta, tetapi di sisi lain ada efisiensi belanja APBD yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, PAD justru meningkat sekitar Rp340 miliar. Ini bukti bahwa MBG memberikan dampak positif," katanya.
Menurut Abdullah, salah satu bentuk efisiensi yang dirasakan Pemerintah Provinsi Riau berasal dari berkurangnya kebutuhan anggaran makan siang di sekolah-sekolah berasrama milik pemerintah daerah. Penghematan tersebut nilainya jauh lebih besar dibandingkan penurunan retribusi yang saat ini ramai diperbincangkan.
"Penghematan belanja APBD akibat program MBG sudah pernah disampaikan pemerintah provinsi dan nilainya cukup besar, mencapai puluhan miliar rupiah. Setelah dikaji, nilai penghematannya jauh lebih besar dibandingkan penurunan retribusi yang dipersoalkan saat ini," jelasnya.
Karena itu, DPRD Riau mendukung langkah Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini terus berupaya meningkatkan PAD dari berbagai sektor.
"Kami dari DPRD tentu mendukung upaya Pemprov Riau dalam meningkatkan PAD yang saat ini terus digalakkan oleh Plt Gubernur bersama seluruh jajarannya," ujar Abdullah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa peningkatan PAD secara year on year yang mencapai sekitar Rp340 miliar berasal dari berbagai sumber penerimaan daerah. Salah satunya adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Riau.
Program tersebut, lanjutnya, turut mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Dari data yang kami terima, program MBG berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu menyerap sekitar 31.371 tenaga kerja di Riau. Selain itu, penerimaan dari pajak bahan bakar dan sektor lainnya juga mengalami peningkatan sehingga secara keseluruhan PAD bertambah sekitar Rp340 miliar tahun ini," pungkasnya. (***)