PEKANBARU – Praktik dugaan SPPD fiktif yang terus berulang di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau akhirnya berujung pada perombakan besar-besaran. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memastikan lebih dari 300 ASN di lingkungan Sekwan DPRD Riau akan dipindahkan dan diganti dengan personel baru.
Kebijakan itu diumumkan langsung SF Hariyanto saat konferensi pers di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, langkah ekstrem tersebut diambil karena temuan perjalanan dinas fiktif atau SPPD fiktif terus muncul sejak 2020 tanpa perubahan berarti. Pemerintah menilai pola lama di internal Sekwan DPRD Riau sudah terlalu mengakar dan harus diputus total.
“Kami tidak punya niat yang macam-macam, ini hanya penyegaran saja. Kepada masyarakat Riau kami mohon pengertiannya,” ujar SF Hariyanto.
SPPD Fiktif Disebut Terjadi Berulang
SF Hariyanto mengungkapkan, keputusan mengganti seluruh ASN di lingkungan Sekwan DPRD Riau bukan diambil secara tiba-tiba. Pemerintah melihat dugaan penyimpangan SPPD fiktif terus berulang setiap tahun dengan pola yang hampir sama.
Karena itu, Pemprov Riau memilih melakukan pergantian menyeluruh agar budaya kerja lama tidak kembali terbawa dalam sistem baru.
Ia menegaskan, mutasi massal tersebut murni langkah pembenahan organisasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Meski begitu, ia mengakui skala perombakan kali ini tergolong tidak biasa karena melibatkan seluruh ASN dalam satu instansi sekaligus.
“Pergeseran ASN itu biasa, tapi ini jadi tidak biasa karena satu kantor diganti semua,” katanya.
Dipindahkan ke Satpol PP, BPBD hingga Panti Sosial
Ratusan ASN yang dipindahkan nantinya akan ditempatkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga beberapa panti asuhan milik pemerintah daerah.
Pemindahan dilakukan bertahap agar pelayanan administrasi di Sekwan DPRD Riau tetap berjalan normal selama masa transisi.
“Pergantiannya akan dilakukan dua tahap, dan paling lama dua bulan setelah pergantian pertama semuanya sudah selesai,” jelas SF Hariyanto.
Penempatan ASN ke BPBD dan Satpol PP juga disebut bukan tanpa alasan. Pemerintah mengaku membutuhkan tambahan personel untuk membantu penanganan bencana dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Riau.
Artinya, ASN yang sebelumnya bekerja di ruang kantor kini harus siap turun langsung ke lapangan menghadapi medan bencana dan operasi pemadaman karhutla.
TPP Dipotong untuk Pengembalian Kerugian
Meski dipindahkan, ASN yang sebelumnya menerima aliran dana dari dugaan SPPD fiktif tetap diwajibkan mengembalikan kerugian daerah sesuai temuan audit.
Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah memperbarui Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai dasar pemotongan TPP ASN yang terlibat. Pengembalian dilakukan secara bertahap melalui sistem cicilan.
“Kalau gaji tidak kita potong, hanya TPP saja. Kita juga tak ingin sampai keluarga mereka tidak bisa makan,” ujarnya.
SF Hariyanto menegaskan, pemotongan TPP sebenarnya merupakan bentuk hukuman paling ringan yang dipilih pemerintah. Sebab jika kasus tersebut diproses secara hukum, konsekuensinya bisa jauh lebih berat bagi ASN yang terlibat.
Pemprov Riau Klaim Fokus Benahi Tata Kelola
Di akhir keterangannya, SF Hariyanto meminta masyarakat tidak terpancing berbagai spekulasi terkait perombakan besar-besaran di lingkungan Sekwan DPRD Riau.
Ia memastikan seluruh langkah yang diambil bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah.
“Semua langkah yang diambil semata-mata untuk penyegaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan Sekwan Provinsi Riau agar lebih bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah di masa mendatang,” tegasnya. (***)